Manajemen Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Buton :: Studi kasus Kantor Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan

SAFARUDDIN, Drs. A. Budi Purnomo BR., MA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah daerah yang disebabkan belum terlaksananya tertib aset secara baik dan benar, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan dan pengembangan aset khususnya tanah dan bangunan pada masa yang akan datang serta belum memberikan nilai seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset tersebut. Dengan menggunakan bantuan analisis deskriptif untuk menjelaskan dalam bentuk laporan-laporan, tabel-tabel serta penjelasan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji (1) inventarisasi dan legal/yuridis atas aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah; (2) untuk mengetahui jumlah nilai kekayaan aset tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yakni Kantor Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan; (3) untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan Kepmendagri Nomor 152 tahun 2004 sebagai petunjuk tehnis tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) hasil inventarisasi aset/barang berupa tanah yang dimiliki/dikuasai sesuai hasil sensus barang daerah dan hasil laporan penilaian Tim independen tahun 2004 dan dituangkan dalam laporan keuangan (Neraca) per 31 Desember tahun 2004, berjumlah 713 persil dan luasnya 4.644.126,50 m2 dengan total nilai aset tanah Rp206.646.339.000,00; (2) inventarisasi bangunan gedung sebanyak sebanyak 1214 unit dengan luas 567.496 m2, nilainya sebesar Rp236.290.879.000,00; (3) dari jumlah 713 persil tanah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton hanya 85 persil tanah yang dilengkapi dengan sertifikat (legal/yuridis), sedangkan bangunan gedung dari 1214 unit belum ada yang dilengkapi dengan legal/yuridisnya. Dari fenomena-fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset khususnya tanah dan bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buton dari segi inventarisasi, legal audit serta pengawasan dan pengendalian belum memenuhi harapan pemerintah daerah maupun Kepmendagri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, sehingga pada masa yang akan datang dukungan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset yang dikuasai/dimiliki dan terciptanya data base aset pemerintah daerah yang akuntabilitas.

The difficulties for finding the sharp assets that are having by the local government which are caused by unorganizing the assets well and correctly, so that they influence the assets use and improvement unoptimally especially land and building capacity in the future as well as not giving a balance value with intrinsic value and potential involve in the assets. By descriptive analysis for explaining reports, tabel as well as explanation toward research phenomenon. The objectives of this research are as follows: (1) inventarisation and legal/yuridis for land assets and building capacity that are possessed/managed by local government; (2) foe finding the amount of property value land and building capacity that are authorized by local government of Buton Regency namely,Regional Secretary Office, DPRD, PU department and education department; (3) for evaluating the readiness local government in implementing Kepmendagri no.152 on 2004 as technical instruction of the guideline management of local assets. Based on the research, it concludes that: (1) the result of assets inventarisation land that are having/authorized based on local assets census and evaluation report of independent team in 2004 where are presented on financial report (neraca) per December 31th, 2004 that : the amount 713 persil and 4,644,126.50 m2 with total number of land assets Rp206,646,339,000.00; (2) inventarisation of building capacity are 1214 unit, width 567,96 m2, total Rp236,290,879,000.00; (3) from 713 persil land that are possessed/managed by Buton Regency government only 85 persil land that completed by sertificate (legal/yuridis), while 1214 unit building capacity are not completed by legal/yuridis. Based on these phenomenon, it shows that the assets management especially land and building capacity that are possessed/managed by Buton Regency government if they consider through inventarisation, legal audit as well as evaluation and controlling do not achieve the local government hope and Kepmendagri no.152 on 2004 about guideline of regional assets management, so that human resources support in the future are needed in managing and using optimally of assets that are possessed/authorized, then finally generate the assets data base accountability of local government.

Kata Kunci : Manajemen Aset Tanah dan Bangunan,Kabupaten Buton