Evaluasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Manokwari ditinjau dari proses dan pengalokasian, 2003-2004

INYOMUSI, Mezak, A. Budi Purnomo BR., MA

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran belanja, mengevaluasi besarnya alokasi anggaran belanja daerah dan mengetahui perbedaan alokasi anggaran belanja sebelum dan sesudah pelaksanaan Kepmendagri No.29/2002. Adapun wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) berupa data realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2001 – 2004. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, Biro Keuangan Setda Kabupaten Manokwari dan Bappeda Kabupaten Manokwari. Data juga diperoleh dari wawancara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Comparative Budget Statement (CBS), dan uji beda dua rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran masih bersifat tradisional (traditional budget). Proses penyusunan APBD di Kabupaten Manokwari belum mencerminkan aspirasi masyarakat daerah, di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi dan mencerminkan aspirasi pemerintah atasan. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak tersaji secara lebih mendalam. Analisis CBS vertikal menunjukkan bahwa proporsi belanja publik terhadap belanja total adalah sebesar 54,22%. Dari hasil analisis CBS horisontal, terlihat bahwa secara absolut pada belanja daerah yang paling besar adalah belanja pembangunan atau pelayanan publik sebesar Rp85.806.475.217. Belanja tak tersangka mempunyai pertumbuhan relatif dan perkembangan rasio yang terbesar yaitu secara rata-rata sebesar 417,73%. Hasil uji beda dua rata-rata dengan uji t menunjukkan bahwa hanya belanja pembangunan/publik yang berbeda secara signifikan antara periode sebelum dan setelah pelaksanaan Kepmendagri No. 29/2002, sedangkan belanja rutin/aparatur tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan Kepmendagri No. 29/2002.

This research attempts to evaluate the expenditure budget process, the allocation of local expenditure and to analyze the difference of expenditure budget allocation before and after the application of Kepmendagri No. 29/2002. The object of this research is Manokwari Regency, Papua Province. The data used in the research are time series data (secondary data) consisting of the local income and expenditure realization of Manokwari Regency in fiscal year of 2001 - 2004. These data was obtained from central board of Statistics Manokwari Regency, Financial Section in Local Secretary of Manokwari Regency, Bappeda of Manokwari Regency. The analysis method applied in this research is descriptive analysis, Comparative Budget Statements (CBS), and two means difference test. The findings of this research indicated that the budget process is still a traditional budget. The APBD process in Manokwari Regency doesn’t show a local community aspiration in which budget’s general direction and policies is dominated more in upper government aspiration. DPRD roles as community representatives isn’t optimally done, so the budget problems faced isn’t showed deeper. Vertical CBS analysis showed that public expenditure proportion to total expenditure is 54.22%. Horizontal CBS analysis result shows that highest absolut growth is in apparatus expenditure, i.e. Rp85,806,475,217. Unexpected expenditure has the highest relative and ratio growth i.e 417.73% in average. The result of two means difference test using t-test showed that only public expenditure which has significant difference between the period of before and after the application of Kepmendagri No. 29/2002, while the apparatus expenditure has no significant difference between the period of before and after the application of Kepmendagri No. 29/2002

Kata Kunci : Proses Penyusunan Anggaran Belanja,Alokasi Anggaran Belanja Daerah