Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan :: Studi kasus di Kabupaten Boyolali

SANTOSO, Joko, Dr. Catur Sugiyanto, MA

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang No. 33 Th 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menuntut suatu sistem yang dulunya sentralistik ke sistem desentralistik melalui otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah perlu diciptakan suatu strategi peningkatan penerimaan daerah yang salah satunya adalah perlunya pengelolaan PBB dengan baik sehingga menjadi salah satu prospek penerimaan daerah Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari data APBD yang terdiri dari data Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali, sedangkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pengeluaran pembangunan swadaya masyarakat murni dan inflasi diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan analisis regresi dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil analisis selama periode pengamatan dari tahun anggaran 1982/1983 sampai dengan tahun anggran 2002/2003 adalah laju pertumbuhan rata-rata PBB 15,43%, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB secara nyata adalah PDRB per kapita, pengeluaran pembangunan dua (2) tahun yang lalu, biaya pembangunan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat dua (2) tahun lalu dan inflasi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dapat dikatakan bahwa peranan Pajak Bumi dan Bangunan cukup besar dalam menyumbang Penerimaan Daerah (PD). Dengan demikian maka upaya untuk dapat meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diwujudkan.

Based on 32.nd of The 2004 Government Regulation about Local Government and 33th of The 2004 Government Regulation about Financial Balancing between central and local governments, it must be a change from a centralistic into a decentralistic system through expanding and responsible autonomy. In the frame to finance the implementation of local autonomy, it is necessary to a strategy of increasing original local revenues (PAD). In this relation, among other things, it is necessary to manage Land and Building Tax (PBB) in a good way so that it becomes one of local revenue prospects of Boyolali District in the future. The data used in this research is the secondary data, that is data steming from data APBD consisted by the data of regional revenue and and regional expenditure. The Data obtained from Monetary Shares and On Duty Earnings of Area of Regency Boyolali. While data of acceptance of Land Tax and Building, self-supporting development expenditure of pure society and inflation obtained from Institution of National Land;Ground (BPN) And Institution of Statistical Center (BPS). Analyzer used is analysis of growth of Land Tax and Building and regretion analyse by Multiple Linear regretion model. The result of analysis during perception period from budget year 1982/1983 up to budget year 2002/2003, growth rate of mean PBB 15,43%, while that factors having effect on to acceptance PBB manifestly is PDRB per capita, development expenditure two year ago, development expense which is defraying by selfsupporting of society two last year and inflation. In order to autonomous execution area, can be said that role of Land Tax and Building is enough influencing in contributing local revenues. Thereby hence strive for the minimization of depending to Central Government can be realized.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan,Kabupaten Boyolali