Mekanisme penyusunan dan pengalokasian APBD Provinsi Sulawesi Tengah, 2004

NURDIN, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah setelah pemberlakuan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 serta Menganalisis alokasi anggaran belanja Provinsi Sulawesi Tengah. Alokasi anggaran belanja yang dianalisis adalah anggaran untuk pelayanan aparatur dan belanja pelayanan publik, dengan masing-masing kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/investasi. sesuai Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2004 Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif dari anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004. Data tersebut yang diperoleh dari Biro Keuangan, Biro Ekonomi Pembangunan dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berdasarkan arah dan kebijakan umum (AKU) APBD dan strategi dan Prioritas daerah sesuai Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Hasil analisis menunjukkan bahwa total anggaran belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp387.659.150.200 yang terdiri dari belanja aparatur sebesar Rp268.595.417.435. atau sebesar 69,286% dan belanja pelayanan publik sebesar Rp119.063.732.870 atau sebesar 30,714% dari kedua kelompok belanja ini bila dirinci terdiri atas belanja administrasi umum sebesar Rp176.681.452.820 atau sebesar 53,095% dari total belanja, belanja operasi dan pemeliharaan sebesar Rp107.760.952.935 atau sebesar 22,196 dari total belanja, belanja modal sebesar Rp39.644.299.500 atau sebesar 5,408% dari total belanja, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp60.572.515.000 atau sebesar 18,391%, dan belanja tidak tersangka sebesar Rp3.000.000.000 atau sebesar 0,911% dari total belanja.

The objectives of this research are to evaluate the mechanism of Budget Arrangement in Middle Sulawesi Province after the establishment of Domestic Minister Policy Number 29, year 2002. The budget analyze is the budget of Middle Sulawesi Province for governmental officer services and public services, with their own general administrative budget, operational budget, and capital/infestation budget in accordance with The General Direction and Policy and Regional Priority and Strategy of Middle Sulawesi province in 2004 Budget. The data used in this research are qualitative data and quantitative data from 2004 Middle Sulawesi Province Budget. The data obtained from Monetary Bureau, Economic Development Bureau, and Regional Development Agency of Middle Sulawesi Province. This research uses descriptive analysis. The results show that the mechanism of Budget Arrangement in Middle Sulawesi Province is not fully based on the General Direction and Policy (AKU) for Regional Budget and Regional Priority and Strategy. It is caused by many barriers in arranging and planning of DPRD budget that are not directly involved from the beginning of Regional Budget Arrangement and also because of the lateness of arrangement and establishment of Regional Budget Plan. The analysis results show that the total amount of Middle Sulawesi Province Budget is Rp 387,659,150,200 consists of governmental officer’s budget Rp268,595,417,435 or 69.286%, and public service budget Rp119,063,732,870 or 30.714%. The detail of these two budget groups consist of general administrative budget Rp17,668,452,820 or 53.095% of the total budget, the budget for operational and care is Rp107,760,952,935 or 22.196% of the total budget, capital budget is Rp39,644,299,500 or 5.408% of the total budget, the advantage budget and monetary aid Rp60,572,515,000 or 18.391%, and unexpected budget Rp3,000,000,000 or 0.911% of the total budget

Kata Kunci : Mekanisme Penyusunan APBD,Provinsi Sulawesi Tengah