Evaluasi mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2004

THESIA, Jimmy Albertho Yosaphat, Dr. Soeratno, M.Ec

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian dimaksud untuk mengevaluasi proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian anggaran Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2004, apakah sudah mengacu pada PP No 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2000 serta peraturan-peraturan daerah lainnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah, kemudian untuk mengetahui siklus APBD pada Pemerintah Kota Jayapura, serta mengevaluasi tingkat keterkaitan strategis dan prioritas APBD Pemerintah Kota Jayapura dengan proporsi anggaran yang ditetapkan serta mengevaluasi proporsi anggaran belanja, dengan menggunakan analisis deskritif kualitatif dan analisis proporsi. Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara dengan instansi terkait serta data sekunder, meliputi Perda No. 1 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2004, Realisasi APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2004, Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Jayapura dengan DPRD Kota Jayapura No: 903/015 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD tahun 2004, Perda No. 9 Tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 1998. Dari hasil penelitian ini bahwa menunjukkan proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian anggaran Pemerintah Kota Jayapura sudah mengacu pada PP 105/2000 dan Kepmendagri No. 29/2000 namun ada beberapa hal yang belum memenuhi beberapa unsur penyusunan anggaran kinerja. Pelaksanaan APBD Tahun 2004 masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak adanya prinsip efesiensi dan efektifitas anggaran kemudian dalam menyusun laporan keuangan daerah belum melampirkan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil laporan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD maupun pengendali internal pemerintah tidak menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan. Siklus APBD yakni pelaksanaan APBD menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga mengakibatkan pelaksanaan APBD terlambat hampir 2 (dua) bulan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan/program. Pengalokasian belanja Pemerintah Kota Jayapura masih kurang mendukung prioritas APBD Kota Jayapura Tahun 2004.

The research is conducted to evaluate the processes of compilation, execution and supervision of governmental budgeting operation of Jayapura city for budgeting year in 2004, whether the mechanism has already reference to Governmental Regulation No. 105 of year 2000 (PP 105/2000) and Internal Affair Ministry Decree No. 29 of year 2000 (Kepmendagri 29/2002) or other regional regulations relating to management of regional finance, and then to recognize the cycle of APBD of government of Jayapura city, to evaluate the level of strategic correlation and APBD priority of Jayapura city government with the specified budget proportion, and also to evaluate the proportion budget by using analyses of qualitative descriptive and proportion. The used data are primary data such as interview with the relevant institution and also the secondary data, including the Regional Regulation No. 1 of year 2004, the Regional Regulation No. 3 of year 2004, the Realization of APBD of Jayapura city for Budgeting year in 2004, the Memorandum of Understanding No. 903/015 between Jayapura city government and the Public Representation Council on regional level (DPRD) of Jayapura city, Regional Regulation No. 9 of year 2001, and Regional Regulation No. 9 of year 1998. The result of this research shows that the processes of compilation, execution and supervision of Governmental budgeting operation in Jayapura city has already reference to the Governmental Regulation No.105/2000 and the Internal Affair Ministry Decree No. 29/2000, yet there are some matters which haven’t fulfilled some element of budget performance compilation. The execution of APBD in year 2004 was still inappropriate with the prevailing rules, because lack of efficiency and effectiveness, and then in compiling the financial statement of region also has not yet enclosed the financial statement from the Local Government Company (BUMD). The result of evaluation report conducted by DPRD or internal controller of local government does not show the existence of improper outcome which against the rule. The cycle of APBD namely execution of APBD indicates that the planning is not implemented so well, which cause the execution of APBD has almost come late about 2 (two) months which can affect the implementation of activities or programs. The allocation of Governmental Expense in Jayapura city can be said as ‘less-support’ to the priority of Jayapura city APBD for Year 2004.

Kata Kunci : Mekanisme Pengelolaan Keuangan,Proporsi Anggaran, Finance Management Mechanism, Budgeting Proportion