Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi pos pendapatan dan proporsi komponen belanja tahun anggaran 2000-2004 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

BOHARI, Ahaddi, Sri Handaru Yuliati, MBA

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini membahas masalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan hasil analisis terhadap pertumbuhan pos pendapatan, kontribusi pos pendapatan dan proporsi alokasi komponen belanja rutin dan belanja pembangunan baik terhadap total anggaran rutin dan pembangunan maupun terhadap total anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2000-2003, analisis proporsi alokasi anggaran belanja aparatur dan belanja pelayanan publik terhadap total anggaran belanja aparatur dan belanja pelayanan publik serta total anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan dari masing-masing pos pendapatan daerah, kontribusinya terhadap APBD, serta untuk mengetahui proporsi dan realisasi anggaran yang dialokasikan terhadap masing-masing program pembangunan. Periode amatan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004, menggunakan data sekunder runtut waktu (time series) yang meliputi data rencana dan realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan serta rencana dan realisasi anggaran belanja aparatur dan pelayanan publik menurut sektor. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan alat analisis pertumbuhan, analisis kontribusi dan analisis proporsional. Hasil analisis ini menunjukkan rata-rata total pendapatan selama kurun waktu analisis dari TA 2000 - 2004 sebesar Rp.361.802.040.885,21 dengan ratarata pertumbuhan APBD sebesar 18,30%. Kontribusi PAD terhadap APBD NTB secara rata-rata sebesar 24,75%, Kontribusi Dana Perimbangan, rata-rata sebesar 63,28%, Kontribusi Lain lain Pendapatan yang sah juga rata rata sebesar 3,28%. Proporsi rata-rata pengeluaran miscellaneous terhadap total belanja rutin APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 14,53% merupakan proporsi terbesar ketiga setelah rata-rata belanja Ganjaran/Subsidi/bantuan kepada daerah bawahan sebesar 18,60%, kondisi ini menunjukkan bahwa cost awareness (kesadaran atas uang publik) Pemerintah Provinsi NTB masih kurang baik. Proporsi komponen pengeluaran miscellaneous terhadap total anggaran belanja pada APBD Provinsi NTB selama tahun anggaran 2000 - 2004 secara rata rata sebesar 8,64%, proporsi belanja pemeliharaan terhadap total anggaran belanja dalam APBD Provinsi NTB selama tahun 2000 - 2004 rata rata sebesar 1,69%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan belanja rutin masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip ekonomis dan efisien, dikarenakan masih cukup tingginya pengeluaran miscellaneous dan kecilnya proporsi biaya pemeliharaan. Secara rata-rata proporsi belanja pembangunan 9 sektor prioritas dari tahun 2000 - 2003, urutan proporsi sektor yang terbesar adalah sektor ekonomi sebesar 15,65%, sektor politik,penyelenggaraan negara, komunikasi imformasi dan media massa sebesar 9,98%, sektor sosial budaya sebesar 4,31%, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup sebesar 3,41%, sektor dikbudnas, kepercayaan thd Tuhan YME, pemuda dan olah raga sebesar 3,25%, sektor agama sebesar 0,97%, sektor pembangunan daerah sebesar 0,92%, sektor hukum sebesar 0,19% serta sektor keamanan dan ketertiban mendapat proporsi terkecil sebesar 0,18%. Pada TA 2004 sebagai tahun awal pelaksanaan anggaran kinerja pada lingkup Pemda Provinsi NTB belanja pelayanan pubblik prioritas yang mendapat proporsi terbesar adalah sektor huk um dan pemerintahan sebesar 27,24%, sektor sosial budaya sebesar 10,69%, sektor pembangunan daerah sebesar 8,11%, sektor ekonomi sebesar 2,86% serta sektor prioritas terkecil adalah lingkungan hidup sebesar 0,79%.Berdasarkan hasil analisis proporsi diketahui bahwa sejak tahun anggaran 2004 (awal pelaksanaan anggaran kinerja) di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi perubahan/pergeseran prioritas pembangunan yang cukup menjolok yakni, dari prioritas pembangunan bidang ekonomi pada tahun anggaran 2000-2003 kepada pembangunan prioritas bidang hukum dan pemerintahan.

This Research study the problem of execution of Revenue Plan and Area Expense, pursuant to result analyse to growth of earnings post, contribut ion of post of earnings and proportion of allocation of component of routine expenditure and development expense do well by total of routine budget and development and also to totalizeing budget of APBD of budget year 2000-2003, analysis of proportion of allocation of budget of aparatur and public service expense to totalizeing budget of aparatur and public service expense and also totalize the budget of APBD of budget year 2004. This research target is to know how big mount the growth from each post of area earnings, its contribution to APBD, and also to proportion and budget realization which allocation to each program of priority development. Period of survey from budget year 2000 up to budget year 2004, using data of secondary time series covering data plan and realization of routine expenditure and development expense and also plan and realization of budget of public aparatur and services according to sector. To analyse the data in this research is used by a growth analyzer, analyse the contribution and analyse proporsional. Result of this analysis show the total mean of earnings of during range of time analyse from TA 2000 - 2004 equals to Rp361,802,040,885.21 with the mean of growth APBD of equal to 18.30%. Contribution PAD to APBD of West Nusa Tenggara Province in mean of equal to 24.75%, Contribution of counter balance fund, mean of equal to 63.28%, Other; dissimilar contribution is other; dissimilar valid earnings also flatten to flatten equal to 3.28%. Proportion of mean of expenditure miscellaneous to totalizeing routine expenditure of APBD of West Nusa Tenggara Province is 14.53% representing biggest proportion third after mean of expense aid to subordinate area of equal to 18.60%, this condition indicate that the cost awareness (awareness for pub lic money) Government of West Nusa Tenggara Province still be unfavourable. Proportion of component of expenditure miscellaneous to totalizeing budget at APBD of West Nusa Tenggara Province during budget year 2000-2004 flatten equal to 8.64%, proportion of conservancy expense to totalizeing budget expense in APBD of West Nusa Tenggara Province during year 2000-2004 flattening to flatten equal to 1.69%. This matter indicate that the compilation of routine expenditure still not yet full pay attention to the efficient and economic principle, because of still enough height of expenditure miscellaneous and minimize of maintenance cost proportion. In mean of proportion of development expense 9 priority sector from year 2000-2003, biggest sector proportion sequence is economic sector of equal to 15.65%, sector of political, government, communications of information and public informations of equal to 9.98%, cultural social affairs sector equal to 4.31%, experienced resource sector and environment of equal to 3.41%, sector of education and cultural, to belief of one God, young fellow and sport of equal to 3.25%, religion sector of equal to 0.97%, sector of area development of equal to 0.92%, sector punish equal to 0.19% and also sector of security and orderliness get the smallest proportion equal to 0.18%. At year 2004 as year of early execution of performance budget of scope of Local government of West Nusa Tenggara Province of expense of service of public priority getting biggest proportion is sector punish and governance of equal to 27.24%, cultural social affairs sector equal to 10.69%, sector of area development of equal to 8.11%, economic sector of equal to 2.86% and also smallest priority sector is environment of equal to 0.79%. Base of result analyse the proportion known that by since budget year 2004 (early execution of performance budget) in West Nusa Tenggara Province have been happened by the change/friction of development priority which enough contras namely, from economic area development priority in the year budget 2000-2003 to development of area priority punish and governance.

Kata Kunci : APBD,Pertumbuhan