Dampak pemekaran Kabupaten Maluku Utara terhadap APBD Kabupaten Induk

LUKMAN, Machmud, Dr. Akhmad Makhfatih, MA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Kabupaten Maluku Utara terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat pasca pemekaran, selain itu dalam kajian penelitian ini juga melihat dari aspek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi penerimaan melalui pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta sisi pengeluaran melalui pos Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Penggunaan data dalam penelitian ini terbatas pada dokumen anggaran Kabupaten Maluku Utara sebelum pemekaran dari tahun 2000-2002 dan Kabupaten Halmahera Barat sebagai kabupaten induk sesudah pemekaran tahun 2003-2005. Data dimaksud bersifat times series (runtut waktu) yang merupakan data sekunder. Analisis terhadap data yang digunakan melalui pembobotan yaitu pembobotan yang dilakukan terhadap data sebelum pemekaran yang dibobot menurut penduduk dan luas wilayah. Untuk menganalisis data lebih lanjut dilakukan dengan alat analisis derajat otonomi fiskal untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Barat pasca pemekaran. Penggunaan alat analisis uji beda rata-rata dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari periode sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah sesudah pemekaran relatif lebih baik dibanding periode sebelum pemekaran, ditunjukkan dengan rata-rata kemampuan keuangan sesudah pemekaran sebesar 3,07% dan sebelum pemekaran rata-rata sebesar 2,39%. Dari uji beda rata-rata diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah antara periode sebelum dan sesudah pemekaran, yang tercermin dalam sisi penerimaan melalui pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta sisi pengeluaran melalui belanja aparatur serta belanja publik.

The present research aims to identify the impacts of expanded North Mollucas district on the financial capability of West Halmahera post-expansion. In addition, it also identifies the aspects of Local Government Income and Budget (APBD) in term of the income side through indigenous local income (PAD) and Fund Balance (Dana Perimbangan) and expenditures aspect through Personnel and Public Budget item (pos Belanja Aparatur dan Belanja Publik). Data used in the research is limited for budgetary documents of North Maluku before expansion period of 2000-2002, and of West Halmahera district as main district after expansion period of 2003-2005. The data is time-series. Analysis of data was performed through assessment based on total population and total area. Further analysis was performed using fiscal autonomy level analysis to measure financial capability of West Halmahera district during post-expansion era. Significance test analysis was aimed to identify the significance of period pre-and post- expansion era. The Results and analysis showed that local financial capability is relatively better compared to pre-expansion era indicated by the average of financial capability post- and pre- expansion of 3.07% and 2.39, respectively. Based on the test, significant relationship was found between the Local Budget during preand post-expansion era, reflected in income side through indigenous local income, balance fund and expenditure side through apparatus budget and public budget.

Kata Kunci : Kemampuan Keuangan dan APBD, Pemekaran Wilayah, APBD,Kabupaten Maluku Utara, local administration establishment, financial capability and Local Government Income and Budget