Analisis ketimpangan pendapatan antarkecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebelum dan sesudah otonomi daerah, 1993-2003

KOSTA, Filipe Da, Prof.Dr. Prasetyo Soepono, MA.,MBA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ketimpangan pendapatan antarkecamatan dan membandingkan rata-rata angka ketimpangan sebelum dan sesudah otonomi daerah, apakah setelah otonomi (pemekaran kecamatan) ketimpangannya semakin kecil, atau semakin besar di Kabupaten Tangerang?. Atau dengan kata lain apakah dengan kebijakan pemekaran Kecamatan dapat mengurangi angka ketimpangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu mengenai data PDRB per kapita dan jumlah penduduk baik masing-masing Kecamatan atau Kabupaten Tangerang selama 11 tahun dari tahun 1993 – 2003. Alat analisis yang digunakan adalah indeks entropi Theil, indeks Williamson dan indeks koefisien Gini, trend dan uji beda dua rata-rata. Hasil analisis ketimpangan indeks entropi Theil,Williamson dan, koefisien Gini diperoleh bahwa tingkat ketimpangan PDRB per kapita antarkecamatan di Kabupaten Tangerang yaitu rata-rata 1,36 untuk indeks entropi Theil, dan 0,12 untuk indeks Williamson, dan 0,48 untuk koefisien Gini. Selama periode penelitian ketimpangan tersebut ada kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan pada analisis trend berdasarkan indeks entropi Theil pada Tahun 2008 diperkirakan mencapai 1,69 dan 0,12 untuk indeks williamson dan koefisien Gini. Pada analisis uji beda dua rata-rata didapat perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan oleh dua alat analisis yaitu indeks entropi Theil dan indeks koefisien Gini dengan a 5%, nilai signifikan 0,022 < 0,05 untuk indeks entropi Theil dan nilai signifikan 0,027 < 0,05 artinya bahwa ternyata kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemekaran kecamatan belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Walaupun pada pendekatan analisis indeks Williamson perbedaanya tidak signifikan, akan tetapi rata-rata ketimpangan sebelum dan sesudah otonomi daerah berbeda yaitu 0,4760 untuk rata-rata ketimpangan sebelum dan 0,4780 untuk rata-rata sesudah otonomi daerah. Terjadinya ketimpangan pendapatan antarkecamatan di Kabupaten Tangerang selama periode penelitian ini disebabkan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial, di mana hanya kecamatan-kecamatan tertentu saja yang menjadi pusat kegiatan industri. Faktor lainnya adalah dalam membuat kebijakan pemekaran kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang kurang mempertimbangkan segi ekonominya.

The goal of this research is to calculate inequality of income among subdistricts and compare average inequality score after and before local autonomy. Is after autonomy (subdistrict division) the inequality lesser or greater in Tangerang district? In other words, if the subdistrict division policy can reduce inequality score that in turn will improve people welfare evenly. Data used is secondary data consisting of data of per capita PDRB and amount of population in each subdistrict and Tangerang district for 11 year from 1993 to 2001. Analytical tools used are entropy Theil index, Williamson index, and Gini coefficient index, trend and two-average differential test. Result of inequality analysis of Theil entropy index, Williamson index and Gini coefficient indicated that inequality level of per capita PDRB among subdistrict in Tangerang district are 1.36 for Theil entropy index and 0.12for Williamson index and 0.48 for Gini coefficient. During the research period, the inequality tended to increase. It was indicated that in trend analysis based on Theil entropy index in 2008 Williamson index and Gini coefficient is expected to reach 1.69 and 0.12 respectively. In analysis of two-average differential test, there is significant difference indicated by two analytical tools: Theil entropy index and Gini coefficient with 5%a, significance level of 0.022<0.05 for Theil entropy index and significance level of 0.027 <0.05. It means that policy of Tangerang district to make subdistrict division have not increased people welfare evenly. Although in analysis of Williamson index, it difference is not significant, average inequality before and after local autonomy is different, that is, 0.4760 for average inequality before local autonomy and 0.4780 for average after local autonomy. The occurrence of income inequality between subdistricts in Tangerang district is caused by concentration of economic activities spatially, where only certain subdistricts that become industrial activity center. Other factor is policy of subdistrict division regardless their economic aspect.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan Antarkecamatan