Proses politik kebijakan PT Indorayon Utama di dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SURAJI, Prof.Dr. Riswandha Imawan

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi kajian di DPR adalah pemaksaan pembukaan kembali PT. Inti Indorayon Utama di Kabupaten Toba Samosir Sumatra Utara. Sejak berdirinya pada tahun 1983, berbagai penderitaan sosial, dan kerusakan lingkungan selalu terjadi tanpa henti, seperti tanah longsor, pecahnya tabung klorin, hancurnya jalan-jalan raya, musnahnya hasil-hasil pertanian, perikanan darat dan berbagai penyakit yang di dera masyarakat. Kasus tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan dari Presiden, anggota DPR, LSM serta masyarakat. Dalam perkembangannya kasus tersebut menjadi agenda komisi VII untuk dapat menyelesaikan dan merekomendasi kepada pemerintah untuk dihentikan operasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang akan menghasilkan data deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena sosial yang ada di sekitar proses politi kebijakan PT. Inti Inorayon Utama. Data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara mendalam menjadi dasar bagi analisis dan interpretasi yang dilakukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses politik kebijakan PT. Inti Indorayon Utama: Pertama, dalam perumusan kebijakan PT Inti Indorayon Utama mayoritas anggota DPR masih membawa kepentingan partai masing-masing. Keresahan masyaraakat di sekita Kabupaten Toba Sumasir tidak mendapat perhatian. Sehingga PT Inti Indorayon Utama dapat berubah menjadi PT. Toba Pulp Lestari yang dapat beroperasi kembali. Kedua, komunikasi politik yang dilakukan DPR khususnya Komisi dalam menangani PT Inti Indorayon Utama secara formal melalui dua cara, yaitu pertama, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua, mengundang pimpinan lembaga negara yang terkait (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup). Ketiga, mengudang lembaga independen (LSM) yang kompeten menangani bidang lingkungan hidup. Cara yang pertama RDPU, dalam hal ini komisi bidang lingkungan hidup memaparkan masalahmasalah PT Inti Indorayon Utama. Kemudian muncul tanggapan dari pemerintah maupun LSM. Dalam komunikasi DPR terhadap masalah PT Inti Indorayon Utama jauh diharapan, dimana masyarakat yang terkena dampak lingkungan kurang diperhatikan aspirasinya. Ketiga, selain itu lobi dan negosiasi DPR dalam penyelesaian kasus PT Inti Indorayon Utama masih didominasi oleh kepentingan pemerintah, dan pengusaha asing yang mengambil manfaat atas PT Inti Indorayon Utama. Dengan hal tersebut kekuatan DPR jauh dari hati nurani sebagai wakil rakyat. Hal ini terbukti proses ijin kembali PT Inti Indorayon Utama menjadi PT. Tuba Pulp Lestari dikuasi oleh pemerintah yang secara procedural tidak memperhatikan rekomedasi DPR. Keempat, partisipasi masyarakat terhadap penyelesaian kasus PT Inti Indorayon Utama sebenarya cukup responsim, namun kekuatan masyarakat dan LSM hampir tidak mendapat respon yang serius oleh DPR dan pemerintah. Rekomendasi: Pertama, Hendaknya DPR melakukan kajian secara mendalam dan mempertimbangkan keresahan masyarakat dalam setiap masalah yang menjadi kajiannya dan menolak kepentingan pihak-pihak asing. Kedua, Hendaknya DPR dalam melakukan komunikasi kepada publik tidak hanya bersifat formal di senayan tetapi juga harus dilakukan didaerah perwakilan masing-masing DPR. Keetiga, DPR perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh rencana program yang akan menjadi kajian, sehingga memberikan kesempatan parisipasi terhadap masyarakat, lembaga LSM ataupun Perguruan Tinggi. Keempat, Dalam proses perumusan kebijakan hendaknya DPR tidak hanya melihat persetujuan pemerintah, tetapi juga melihat kepentingan yang lebih umum yang diharapakan oleh masyarakat.

In the process of environmental development, the environmental case is not related to the management of environmental issues that could be classified into political issues, because the debate about the environmental case, it related to the interaction of political power and also the certain historical moment in a society or country about the environmental issues, while the environmental issues should be a political issues. Thus the result of interaction between the factors that had been established could function as construct to give some spaces to society to attend and also to formulate the environmental development. Thus, the policies that be taken out could be received by society as entirely. Remembering about the political urgency is always be affected by anything that perceived as important thing by public to solve up the problems, in order the implication of those matters could be projected in taking policies. Environmental case appears to the public debate arena, in fact is a little part of cases about pollution and destroying the environment that happened objectively, and it was very depended to the political dynamics in a certain country, especially the dynamics of environmental movement. The method of research that be used in this research is descriptive that result descriptive data. Thus is could be taken some clear descriptions about the social phenomenon that present surround the political process of living environmental policy. Secondary data, field observing and deep interview become a baseline to the analysis and the interpretation that be executed. Variable to be appeared in this political process of living environmental police consists of the development of environmental politic, communication of environmental politic, coalition and negotiation, participation of society and the process of taking environmental policy. From this research it could be found out that the process of political police in living environmental publicly still dominate the needs and had not been showed up the truly in developing the environment that established by the vision, mission, and aims. The given coalition and negotiation had not showed yet the successfulness of DPR in executing the proper DPR functions. Participation of society in process of taking police of living environmental is only additional in this democracy era. Thus it often had impact to the conflict of elite and non-harmonize between the society and government and even the employers that concerned in the environmental dynamics. Thus the process of formulation the police in DPR in living environmental field is very affected by the commitment of the members of DPR, attitudes of fraction and coalition/cooperation between fractions. Recommendations from the result of this research are; First, DPR should make any ideal mechanisms in environmental program. Second, DPR should increase the social participation in the process of environmental police. Third, DPR should establish cooperation with the environmental institutions. Fourth, DPR had firm action to the industry or company that made any suffer to environment.

Kata Kunci : Proses Politik Kebijakan PT Inti Indorayon Utama, PT Indorayon Utama, Penghentian Operasi