Desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan belanja Pemerintah Daerah :: Studi kasus alokasi anggaran pendidikan dasar di Kota Madiun

SUKMAWATI, Lely Dyah Tri, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penerapan mekanisme aliran dana dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan, khususnya melalui block grant (DAU), diharapkan memberikan kepastian dan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menerima dan mengalokasikan anggarannya demi kepentingan publik. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini membahas perubahan kebijakan belanja di Pemerintah Daerah Kota Madiun sebelum dan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal (1997/1998-2000 dan 2001-2004), serta implikasinya terhadap alokasi anggaran pendidikan dasar. Perubahan kebijakan belanja daerah selain dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal daerah tersebut. Faktor-faktor yang dianggap dominan mempengaruhi kebijakan belanja adalah kinerja DPRD dan akuntabilitas publik, aspirasi masyarakat serta sikap/komitmen pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskritif dengan memadukan analisa kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan kebijakan belanja Kota Madiun setelah tahun 2001 (berlakunya desentralisasi fiskal), yaitu peningkatan penerimaan dengan adanya dana perimbangan (DAU) secara signifikan telah meningkatkan belanja pembangunan. Namun, peningkatan belanja pembangunan Kota Madiun ternyata tidak diikuti meningkatnya alokasi belanja pembangunan pada sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar. Proporsi anggaran pembangunan sektor pendidikan pada empat tahun sebelum desentralisasi fiskal rata-rata adalah 8,93% dari belanja pembangunan, sementara empat tahun sesudah desentralisasi fiskal malah menurun menjadi 5,48% dari total belanja pembangunan. Hal itu diperparah dengan adanya posting belanja pegawai Dinas Pendidikan (honor dan tunjangan kesehatan) yang dimasukkan dalam anggaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan bukan pada pos belanja pembangunan sektor aparatur. Kenyataan tersebut menunjukkan peningkatan belanja pembangunan untuk memperlihatkan komitmen pemerintah adalah semu. Studi ini menemukan beberapa penjelasan terhadap kejanggalan pilihan kebijakan tersebut. DPRD telah mendorong peningkatan sektor pendidikan, tetapi dari sisi pembiayaan anggaran pendidikan dasar mereka cenderung untuk menyerahkan kepada para birokrat. Aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD telah mendapatkan media untuk peyalurannya, namun sampai saat ini sebagian besar aspirasi masyarakat lebih bersifat pengadaan fisik. Sedangkan aspirasi masyarakat tentang permasalahan pendidikan yang penyalurannya melalui Komite Sekolah, ternyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Penjelasan lain adalah kecenderungan pihak eksekutif untuk memberikan prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur yang sifatnya mega proyek, yang dimaksudkan untuk peningkatan PAD. Semua hal ini pada akhirnya mengakibatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terabaikan. Berdasar dari hasil analisis tersebut, pada tingkat nasional agar dirumuskan kebijakan penjaminan dan evaluasi keterkaitan dana perimbangan dengan penugasan urusan dasar publik pada pemerintah daerah. Sedangkan pada tingkat lokal, penguatan keputusan politik dalam alokasi anggaran pendidikan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan pendidikan dasar.

Applying of the fund stream mechanism of the central government to the local government through the intergovernmental transfer, specially through the grant block (DAU), expected can give the facility and certainty to the local government in accepting and allocation of the budget for the public benefit. Started from assumption, this thesis study the change of budget spending policy in the Local Government of the Municipality of Madiun before and after execution of the fiscal decentralization (1997/1998-2000 and 2001-2004), and also the implication of to budget allocation in the base education sector. The changed of budget spending policy not only be caused of fiscal decentralization, but also was influenced of internal factors in the region. The considered-dominant influencing factors are performance of DPRD, public accountability, society aspiration and commitment of local government. This research used descriptive method with integrating the quantitative and qualitative study. The result of research indicate that had happened the change of budget spending policy in Municipality of Madiun after year 2001 (applying of it fiscal decentralization), that is the increasing of revenue with existence the DAU and it had increased the development expenditure significantly. But, in fact the increasing of the development expenditure in Municipality of Madiun wasn’t followed by the increasing of the development expenditure allocation in the education sector specially the base education. The proportion of the development expenditure budget in the education sector for four year before the fiscal decentralization is 8,93 % from the development expenditure, whereas four year after that become 5,48% from totalizing of the development expenditure. That thing was made worse with the officer expenditure on the government institution of education to pay the wage and the health subsidy that is included at the education sector in the development expenditure and is not included the state officer sector. The facts more and more indicate that the increasing of the development expenditure to showed commitment of the town of Madiun is illusion. This study finds some explanations to the policy choice awkwardness. DPRD have pushed the increasing of the education sector, but they tend to deliver the budget of the base education to the bureaucrats. The society aspiration in made of APBD have got the way for it, but till now most society aspirations are more for the physical development. While the society aspiration concerning problems of the education through the School Committee, in the reality less get attention of government. Something else of is the executive tend to concern the budget priority at the development of infrastructure that having the character of the mega-project, with aim to improve the PAD. All of those result the education sectors, specially the base education is uncared. Based on those analyzes, at the Central Government needs to formulate a policy of giving a guarantee and interrelatedness evaluation of intergovernmental transfer with assignment of public service at the region. Whereas at the Local Government, strengthening of political will in the education budget allocation that appropriate with minimal standard of base education service.

Kata Kunci : Perubahan Kebijakan Belanja, Pemda Kota Madiun, desentralisasi fiskal