Laporkan Masalah

Obligasi negara dan pembiayaan sektor swasta

SUBEGJO, Agus Imam, Dr. Samsubar Saleh, MA

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kesinambungan fiskal menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan APBN sejak terjadi krisis ekonomi. Keterpurukan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga APBN menjadi defisit. Namun, keterbatasan sumber pembiayaan defisit serta pengurangan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri membuat pemerintah mencari pembiayaan dalam negeri dengan penerbitan obligasi negara melalui pasar modal. Berbagai kelebihan obligasi negara dibandingkan dengan instrumen investasi swasta seperti obligasi korporasi dan saham, dikhawatirkan mengurangi kesempatan sektor swasta dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang murah dan mudah dari pasar modal. Padahal sektor swasta mempunyai andil yang besar dalam pembangunan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, dan penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seharusnya dapat memberikan ruang gerak yang luas kepada sektor riil untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk terhadap sumber pembiayaannya. Penerbitan obligasi negara dalam jumlah besar dapat menimbulkan crowding out effect yang dapat mempersempit perkembangan sektor swasta. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan “Bagaimana pengaruh penerbitan obligasi negara terhadap kelangsungan sumber pembiayaan sektor swasta di Indonesia dalam konteks governance? Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif, analisis regresi digunakan karena dapat menggambarkan pengaruh obligasi negara terhadap sumber pembiayaan sektor swasta. Data yang dibutuhkan diperoleh dari data sekunder yang relevan yang didapatkan pada lokus penelitian yaitu otoritas fiskal dan pasar modal. Untuk menjelaskan pengaruh obligasi negara terhadap pembiayaan sektor swasta dapat dilihat dari nilai transaksi obligasi negara, nilai kapitalisasi saham di bursa efek, dan nilai transaksi obligasi korporasi serta saham LQ-45. Data obligasi yang digunakan dibatasi hanya pada transaksi melalui over the counter (OTC) di Bursa Efek Surabaya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : pertama, transaksi obligasi negara mempunyai pengaruh yang positif terhadap obligasi korporasi, karena obligasi negara dapat dijadikan benchmarking bagi obligasi swasta dalam penentuan imbal hasil untuk jangka waktu tertentu. Tetapi, kemampuan pemerintah yang terbatas akan menimbulkan resiko pembayaran kembali obligasi negara yang diterbitkan dalam jumlah besar. Kedua, penerbitan obligasi negara ternyata memberikan dampak yang negatif terhadap penawaran saham perusahaan swasta. Jadi, crowding out effect nampak dengan jelas pada penelitian ini, sehingga sektor swasta mengalami pengurangan kesempatan mendapatkan sumber pembiayaan murah yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, atau skala ekonomi. Atas dasar analisis yang dilakukan, direkomendasikan agar : (1) pemerintah mengubah tujuan penerbitan obligasi negara sebagai sumber pembiayaan defisit menjadi pembentukan standar tolok ukur (benchmark) penentuan imbal hasil obligasi korporasi, (2) pemerintah sebaiknya mengurangi jumlah penerbitan obligasi negara setiap tahun anggaran, karena dapat mempersempit sektor swasta dalam mendapatkan pembiayaan murah, (3) dalam kerangka governance, pemerintah memfokuskan diri pada peran regulator, dan pengelola sumber ekonomi strategis dan perintis. Kata kunci : Kebijakan Fiskal, Obligasi Negara, Pembiayaan Swasta

Fiscal sustainability is become concern of government and parliament during budget preparation from year to year since the economic crisis occurred. Destruction in economy was pushing Government of Indonesia (GoI) to carry out fiscal policy expansively, so the annual budget was become deficit. In spite of limited sources of financing and reduced dependency on foreign loans, GoI have found domestic sources of financing, government bonds, through capital markets. The advantageous of government bonds comparing with corporate bonds and stocks will decline the chance of private sector to earn such a cheap sources of financing. However, private sector has significant role in economic development to absorb working labor and to supply state revenues. Therefore, fiscal policy should give a wide range to the real sector doing economic activity, and it source of financing too. A large number of government bonds can emerge crowding out effect so that the development of private sector is being tightened. This research intended to answer “how were tradable government bonds influencing private sector source of financing sustainability in Indonesia in the context of governance?” This research used quantitative method, regression analysis was used due to it ability to illustrate the influence of government bonds on corporate bonds and stocks. Relevant secondary data were collected from research locuses, those were fiscal authority and capital markets. To explain the influence of government bonds towards source of private sector financing, this research used transaction volume of government bonds, market capitalizations, and corporate bonds, as well as stocks LQ-45. Bonds data were limited only on transactions through over the counter (OTC) in Surabaya Stock Exchange. The research have proved that : first, government bonds trading have influenced positively toward corporate bonds because they are able to become benchmarking for corporate bonds on yield formation in definite time. However, limited government fiscal capacity will rise refinancing risk. Second, the issues of government bonds through capital market had negative impact against corporate stocks offering. Consequently, crowding out effect was found apparently in this research, so private sector was limited to get cheap source of financing that can be used to develop economic of scale. Based on analysis, this research give recommendation as follow : (1) GoI have to change the goal of government bonds issues not to finance budget deficit, but to form benchmarking of corporate bonds yield. (2) GoI is better reducing the number of government bonds issues each fiscal year due private sector limitation to get cheap financing. (3) in the framework of governance, GoI have to focus on it role as regulator and administrator in strategic, and pioneer economic sources. Keywords : Fiscal Policy, Government Bonds, Private Financing

Kata Kunci : Obligasi Negara,Pembiayaan Swasta,Kebijakan Fiskal


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.