Peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan :: Studi komparasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.6 Tahun 2002

RAHARDJO, Ine Julianti, Dr. Samsubar Saleh, MA

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 3/2000 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 6/2002 merupakan Perda yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di kedua daerah tersebut. Kedua Perda ini, sekalipun sudah lama berlaku, masih mendapat kritik dari masyarakat. Kritik tersebut begitu kuat, sehingga ada anggota masyarakat yang berkeinginan agar Perda tersebut dicabut. Hal ini memperlihatkan bahwa Perda tersebut bermasalah. Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini kemudian melakukan studi evaluasi kebijakan terhadap materi/isi Perda PPJ. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan materi/isi yang diatur dalam kedua Perda dan menjelaskan perbedaan materi/isi serta justifikasi penyebab adanya perbedaan tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi dan wawancara. Obyek penelitian ini adalah Perda dan Risalah Rapat Paripurna DPRD. Wawancara dilakukan terhadap pihak Eksekutif di kedua pemerintahan daerah sehingga diperoleh data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Variabel Pendukung (unsur-unsur penyusunan Perda) dan Variabel Kunci (9 kategori variabel Isu Keadilan Pengenaan Pajak yang dikembangkan dari teori Adam Smith). Selanjutnya, digunakan tes Retes untuk melakukan uji Reliabilitas dan tes statistik Uji Beda untuk melihat ada tidaknya perbedaan materi/isi Perda. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hukum dan Perspektif Keuangan Negara serta Administrasi Publik untuk menjelaskan hasil penelitian. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa Ho diterima, artinya muatan materi/isi Perda PPJ dari kedua daerah memiliki makna yang sama. Ciri-ciri Perda Kota Yogyakarta No. 3/2000 yaitu: (1) Syarat minimal materi/isi PPJ telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU No. 18/1997; (2) Tata urutan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam Perda ini telah sesuai dengan UU No. 10/2004; (3) Materi pajak tentang Ketentuan Khusus tidak diatur; (4) Materi pajak tentang Pembukuan dan Pemeriksaan tidak diatur; dan (5) Kepastian dalam Pajak adalah Isu Keadilan Pengenaan Pajak dalam Perda ini. Ciri-ciri Perda Kabupaten Sleman No. 6/2002 yaitu: (1) Syarat minimal materi/isi PPJ telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU No. 18/1997; (2) Tata urutan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam Perda ini telah sesuai dengan UU No. 10/2004; (3) Materi pajak tentang Ketentuan Khusus sudah diatur; (4) Materi pajak tentang Pembukuan dan Pemeriksaan sudah diatur; dan (5) Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah Isu Keadilan Pengenaan Pajak dalam Perda ini. Temuan dari Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta adalah dibahasnya materi tentang Penanggulangan Musibah Kebakaran yang kemudian diatur dalam Pasal 7 Perda Kota Yogyakarta No. 3/2000. Temuan dari Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman adalah dibahasnya pelaksanaan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PP No. 65/2001 yang mengamanatkan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagai dasar pengenaan PPJ ditetapkan sebesar 30%. Atas kesepakatan dan persetujuan bersama antara DPRD dan pihak Eksekutif, untuk kelompok industri ditetapkan tarif PPJ sebesar 10% dari NJTL 30%. Materi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b Perda Kabupaten Sleman No. 6/2002. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dikemukakan, sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Pusat perlu mengubah penyebutan nama Pajak Penerangan Jalan menjadi Pajak Energi Listrik. Kedua, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan aparatur pajak yang termuat dalam Perda Kota Yogyakarta No. 3/2000 secara proporsional. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat suatu Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut materi pajak yang diatur pada Bab VII Pasal 13 ayat (5), Bab IX Pasal 18 ayat (2), dan Bab X Pasal 24 Perda Kabupaten Sleman No. 6/2002.

Regional Regulation of Yogyakarta Municipality No. 3/2000 and Regional Regulation of Sleman Regency No. 6/2002 are regional regulations that manage Street Illumination Tax in those regions. Both regional regulations have been implemented long, however, astringent critics on them still emerge from the public. Such astringency becomes stronger that it provokes an urgent appeal for a revocation. This apparently shows that those regional regulations are problematic. Therefore, this research then carried out a study of policy evaluation toward the materials and contents of Regional Regulation of Street Illumination Tax. The research objectives were emphasized on explaining the materials and contents organized in the two to regional regulations and explaining the different substance found in each regional regulation along with justification of causes that trigger the differences. This research employed content analysis and interview as data gathering techniques. The research objects were regional regulation and plenary minutes of Regional House of Representatives. Interview was applied to the Executive of both local governments until the data to answer research problems was gathered. Next, two research variables were involved namely Supporting Variable (constituent elements of regional regulation) and Key Variable (9 variable catagories of equity and justice issue of tax imposition based on Adam Smith’s theory). Then, Retes Test was carried out to do a reliability test, while statistical Test of Difference was used to find whether there was any different substance between both regional regulations or not. Subsequenly, Legal approach and Financial State and Public Administration perpectives were applied to clarify the research findings. The statistical result stated that Ho was accepted meaning that the substance of Regional Regulations of Street Illumination Tax of both regions have the same meaning. The characteristics of Regional Regulation of Yogyakarta Municipality are (1) The minimum requirements of Street Illumination Tax materials and contents are in proportion to Law No. 18/1997 Article 4 Clause 3; (2) The legislation regulation order used as the legal basis in this regional regulation is in proportion to Law No. 10/2004; (3) Tax material on Special Stipulation is not settled; (4) Tax material on Bookkeeping and Inspection is not settled; and (5) Tax Assurance is the equity and justice issue of tax imposition in this regional regulation. The characteristics of Regional Regulation of Sleman Regency are (1) The minimum requirements of Street Illumination Tax materials and contents are in proportion to Law No. 18/1997 Article 4 Clause 3; (2) The legislation regulation order used as the legal basis in this regional regulation is in accordance with Law No. 10/2004; (3) Tax material on Special Stipulation has already been settled; (4) Tax material on Bookkeeping and Inspection has already been settled; and (5) Accountability of Local Government is the equity and justice issue of tax imposition in this regional regulation. Findings from plenary minutes of Regional House of Representatives of Yogyakarta Municipality confirms that the material on Fire Prevention is discussed and later mentioned in Regional Regulation of Yogyakarta Municipality No. 3/2000 Article 7. Findings from plenary minutes of Regional House of Representatives of Sleman Regency verifies that there is a discussion on the stipulation validation of Governmental Regulation No. 65/2001 Article 60 Clause 3 affirming Electric Power Selling Price as Street Illumination Tax imposition basis is stipulated for 30% particularly to industry and petroleum and natural gas mining. Based on the collective agreement and approval between Regional House of Representatives and the Executive, the Street Illumination Tax rate for industry is assessed at 10% out of 30% Electric Power Selling Price. This material is further settled in Article 6 and Article 7 letter (b) of Regional Regulation of Sleman Regency No. 6/2002. Based on the research results, some suggestionsare henceforth proposed. First, The Central Government needs to alter the term Street Illumination Tax into Electric Energy Tax. Second, Yogyakarta Municipality Government needs to administer both rights and obligation between tax payers and tax inspectors as stated in Regional Regulation of Yogyakarta Municipality No. 3/2000 proportionally. Third, Sleman Regency Government needs to arrange a kind of regential regulation as a validation instruction of advanced management of tax materials settled on Regional Regulation of Sleman Regency No. 6/2002 Chapter VII Article 13 Clause 5, Chapter IX Article 18 Clause 2, and Chapter X Article 24.

Kata Kunci : Pajak Penerangan Jalan, comparative study, regional regulation, and Street Illumination Tax