Aspek-aspek pengelolaan pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat :: Ditinjau dari aspek-aspek pengelolaan pinjaman yang baik

CHISNI, Muhammad Mansur, Dr. Samsubar Saleh, MA

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian terhadap pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah pusat tahun anggaran 2004-2005 ini bertujuan untuk bagaimanakah kondisi pinjaman luar negeri pemerintah yang dikelola oleh DPPHLN dan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pinjaman luar negeri di DPPHLN tersebut telah memenuhi aspek-aspek pengelolaan pinjaman yang baik. Pinjaman luar negeri sebagai bagian dari pinjaman publik harus dikelola secara baik agar tercipta transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah pada tahun 2004-2005 yang dilaksanakan oleh DPPHLN, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat pada lembaga pengelola pinjaman luar negeri, Departemen Keuangan. Di samping itu data dan informasi dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan data skunder yang ada di DPPHLN Hasil penelitian terhadap pengelolaan pinjaman luar negeri di DPPHLN menunjukkan bahwa: 1. Pengelolaan pinjaman luar negeri yang dilaksanakan oleh DPPHLN meliputi kegiatan sejak dari proses perencanaan yaitu negosiasi dan penandatangan loan agreement, pelaksanaan pinjaman luar negeri, yaitu pencairan pinjaman dengan mekanisme rekening khusus, perubahan atas loan agreement menyangkut perpanjangan waktu, realokasi dan pembatalan pinjaman, dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri beserta kewajibannya. 2. Outstanding pinjaman luar negeri pemerintah pusat pada sampai dengan kuartal I tahun 2005 total berjumlah US $ 137,875 juta. Dari total jumlah tersebut hampir 85% merupakan portofolio pinjaman yang berasal dari official creditors dan menggunakan mata uang yen Jepang (43.7%) dan mata uang US dolar (42.4%). 3. Aspek-aspek pengelolaan pinjaman luar negeri di DPPHLN, ternyata: a. Terdapat aspek-aspek yang sudah memenuhi syarat sebagai pengelolaan pinjaman yang baik yaitu: (i) pemerintah sudah mempunyai tujuan formal dan strategi terhadap pengelolaan pinjaman luar negeri yang dimuat dalam dokumen “Strategi Pengelolaan Utang Negara RI tahun 2005- 2009” yaitu untuk memenuhi kebutuhan defisit dengan meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendalidan strateginya adalah akan dilakukan pengurangan stok utang luar negeri dengan fasilitas debt swap dan penurunan porsi kredit ekspor, (ii) keterbukaan dalam formulasi kebijakan pinjaman luar negeri yaitu dengan melaporkan kebijakan pinjaman yang baru kepada instansi-instansi terkait terutama instansi pemeriksa, dan (iii) akuntabilitas publik dengan pemeriksaaan secara rutin baik oleh auditor internal (Itjen) maupun eksternal (BPK dan BPKP), b. Sedangkan aspek-aspek yang belum memenuhi syarat adalah: (i) koordinasi dengan kebijakan fiskal dan moneter belum jelas, (ii) belum ada pembagian kerja yang jelas berkaitan dengan instansi lain, (iii) belum ada UU tentang pinjaman luar negeri (iv) aksesbilitas publik terhadap pinjaman luar negeri masih terbatas kepada stakeholder yang berkaitan secara langsung, dan (v) mitigasi risiko belum dilakukan terhadap pinjaman luar negeri. 4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek-aspek pengelolaan pinjaman luar negeri di DPPHLN belum merefleksikan aspek-aspek pengelolaan pinjaman yang baik dan masih memerlukan perbaikan dan pembenahan agar tercapai pengelolaan pinjaman luar negeri secara baik.

paper intends to describe the external debt management of central government Republic of Indonesia at years 2004-2005 whether it has been done according to the sovereign sound debt management criteria or not yet. External debt as the part of public debt must be managed carefully in order to achieve transparancy and public acountability. The method of collecting data is indepth interview with the appropriate bureaucrat at the external debt management offfice, Ministry of Finance, documentary and secondary data collection. The result of this research that is: 1. Debt management activity in DPPHLN involves the range from (i) planning process including negotiation and loan agreement signing, (ii) implementation process including withdrawal with special account mechanism, and revision of loan agreement (extension, realocation and cancellation), and (iii) repayment of loan principal and debt service including interest and fees to the lender. 2. The external debt outstanding up to quartal I 2005 is amounting of US $ 137,875 million. Most of external debt (95%) from total is external debt that is come from official creditors and the currency denomination is japanese yen (43.7%) and US dollar (42.4%). 3. There are several deficiency and goodness on external debt management by Directorate of External Debt Management, that is: 􀀩 The goodness of external debt management that is: (i) on August 2005, Central government through Ministry of Finance have been declared the formal objective and debt strategy for public debt including external debtt, (ii) public accountability are audited by both internal auditor and external auditor (Itjen, BPKP and BPK) and (ii) open process formulation in DPPHLN that is reported to the stakeholder especially auditor institution. 􀀩 Besides the goodness, external debt management is lack of the following condition (i) there is no law, only partial decrees and regulations that regulate external debt, (ii) coordination with monetary and fiscal policy is unclear, (iii) No single debt unit, external debt management functions involves Ministry of Finance, Central Planning Bureau, Ministry of Foreign Affairs and Central Bank, (iv) public availability on external debt policy and data is limited, (v) there is no risk mitigation framework for external debt. 4. Based on the condition above, I am summing up that the external debt management is not yet reflected sound debt criteria according with the best practises and need more improvement and development.

Kata Kunci : Pinjaman Luar Negeri,Pengelolaan