Proses formulasi kebijakan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura :: Studi kasus penyaluran PKPS-BBM bidang pendidikan

MANURUNG, Redison, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses formulasi kebijakan pendidikan (2) siapa stakeholders yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pendidikan (3) mendeskripsikan tingkat keterlibatan masing-masing stakeholders dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas P dan P Kota Jayapura Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari informan yang meliputi Unsur Pemerintah terdiri dari DPRD Kota Jayapura (Ketua DPRD dan Ketua Komisi E), Organisasi Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Jayapura yaitu (Kepala Dinas P dan P Kota dan Kepala Subdin/Subbag), Unsur masyarakat yang terdiri dari Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Kota Jayapura, dunia usaha, Orang Tua Siswa, tokoh masyarakat, Pakar Pendidikan, LSM/NGO dan PGRI. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang dipandu dengan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, menyajikan data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses formulasi kebijakan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Jayapura adalah pertama dengan membentuk team kerja (team-work) lintas subdi/bag. Tim ini bekerja untuk melakukan semua tahapan proses formulasi kebijakan hingga pada tahap penetapan kebijakan dalam bentuk Sura Keputusan (SK) . Akhir dari kebijakan ini adalah diterbitkannya SK pembagaian dan penyaluran dana PKPS-BBM bidan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura. (2) Stakeholders yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: Unsur Pemerintah terdiri dari DPRD Kota Jayapura (Ketua DPRD dan Ketua Komisi E), Organisasi Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi/Kota Jayapura. Unsur masyarakat yang terdiri dari Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Kota Jayapura, Orang Tua Siswa, tokoh masyarakat, Pakar Pendidikan, LSM/NGO dan PGRI. (3) Keterlibatan stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pendidikan sesuai dengan tingkat wewenang dan tanggungjawab tiap stakeholder. Hal-hal yang menyangkut kebijakan umum diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan DPRD dalam hal ini komisi E yang membidangi persoalan pendidikan. Sebagai unsur pelaksana kebijakan dinas pendidikan, para kepala sekolah membentuk kelompok kerja yang dapat mengambil keputusan dalam rangka usaha bersama menjalankan kebijakan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

This research aims at studying (1) the process of educational policy formulation that was done by Education And Teaching Office Of Jayapura Municipality. (2) to identify stakeholders that was involved in taking education policy (3) to describe the level of each stakeholders in the process of policy education formulation. This research applies the qualitative approach in the form of descriptive method. The data was collected by the researcher himself from informen such as the executives (Educational Officer and Bappeda), legislatives (E commission) and civil societies (Educational commission, school committee, headmaster, teacher, student parents and NGO, educational expert). The instrument that was used in this research is researcher himself which guided by interview guidance. The analysis of data was done using interactive model was derived from Miles and Huberman (1992) that consist of reducing data, providing data which needed and taking the conclusion of the analysis. The result of this research shows that (1) the process of policy education formulation done by The Education And Teaching Office Of Jayapura Municipality is firstly by building working team under the planning subdivision. This team carries out all the phase of policy formulation from issues captures until recommended letter was out. The final output of the policy formulation is like recommended letter of fund distribution of PKPS-BBM program by the head of education office of Jayapura municipality. (2) Stakeholders involved in the education policy formulation process are as follows; Governmental Element Consisting Of The Regional House Of Representatives (DPRD) Of Jayapura Especially The Chairman Of E Commission, The Education And Teaching Organization Of Jayapura Municipality Or Province. The community elements consisting of Municipal Education Board Of Jayapura, School Committee, Parents Of Students, Committee Leaders, Education Experts, Non-Government Office (Ngo), And Nantional Teacher Organization (PGRI). (3) The involvement of stakeholders in the process of education policy formulation is based on the level of authorities they have. Whereas all the principles from whole grade will responsible to implementing the general policy by providing team works in order to imply it become particular policy of school.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan,Dinas Pendidikan dan Pengajaran,Jayapura,Stakeholder,Pengambilan Kebijakan Pendidikan