Pesona batu bara :: Analisis proses implementasi kebijakan divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC)

YUSUF, Muhammad, Dr. Erwan Agus Purwanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pengelolaan sumber daya alam bahan tambang merupakan salah satu tema kebijakan publik yang hampir selalu menimbulkan masalah. Masalah yang timbul seringkali dipicu dilema peran negara dan swasta, khususnya asing, dalam pengelolaan potensi tambang, termasuk batu bara, untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan divestasi saham perusahaan swasta asing kepada pihak Indonesia dalam kerangka PKP2B merupakan salah satu kebijakan yang menjadi solusi kelemahan pengelolaan mutlak oleh negara atau swasta. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktor yang terlibat, memahami interaksi yang terjadi dan mengungkap motif ekonomi politik yang mendasari tindakan aktor dalam proses implementasi kebijakan divestasi saham KPC, salah satu perusahaan asing dalam kerangka PKP2B, yang mengelola tambang batu bara di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pengetahuan tersebut penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa proses divestasi tersebut, yang seharusnya dimulai tahun 1996 dan berakhir tahun 2001, menjadi berlarut-larut sampai tahun 2005. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka terhadap sumber data sekunder dokumen kebijakan dan berita media massa serta teknik wawancara terhadap informan dari kalangan pemerintahan dan non pemerintahan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan penelitian, berlarut-larutnya proses implementasi kebijakan lebih disebabkan potensi ekonomis KPC yang sangat tinggi. Potensi ini kemudian menyebabkan jumlah aktor yang terlibat dan intensitas interaksi yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan pada era reformasi dan otonomi daerah lebih meningkat dibandingkan pada masa orde baru. Potensi itu pula yang menjadi motif ekonomi politik yang melatarbelakangi tindakan aktor yaitu pengejaran keuntungan pribadi dan meraih atau mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini kemudian mengajukan saran perlunya menata ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam tambang dan sekaligus memberikan pedoman proses implementasi bagi implementor kebijakan yang terkait dengan potensi ekonomis yang tinggi seperti KPC agar fenomena yang sama terjadi tidak terulang kembali di masa depan.

The management of mineral natural resources is one of the public policy theme that almost always lead to problems. The problems usually arise from the dilemma of position and role of government and private, especially foreign investment, in the management of mineral potential including coal mining to reach the purpose of a great of prosperous people. The stock divesment policy from the foreign company which operates a coal mining in a PKP2B framework to the Indonesian partisipant is one of the policy as a solution due to that dilemma of coal mining management. This research is conducted to know the actors involved, to understand the interactions and to discover the political and economical motive as a background of the actor’s actions in implementation process of the stock divestment policy of KPC, one of the foreign owned company which sign a PKP2B to operates coal mining in Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Through this knowledge, this research try to answer the question of why that divesment process which should start in 1996 and finish in 2001, been dragging on untill the end of year 2005. This qualitative research conducted by using the desk studies technique to the secondary data source of policy document and media as well using the interview technique to the informan from the government and non-government whose involved in the policy implementation process. The result of the research explained deskriptifly and then been analised and interpreted to find the answer of the research question. Based on the research, the protracted of implementation process is caused by the highly economic potential of KPC coal mining. This potential then caused the amount of actor whose involved and the intensity of the interaction between actors in the reformation and decentralization era is much higher than in new order era. This potential become the economical and political motives of the actor’s action which is to pursued a financial advantages through KKN and rent seeking behaviour in order to reach domination in KPC stock. This research then suggested the urgently of policy re-arrangement in coal mining management and give an actions guidence for the implementation actors, especially in highly economic potential mining company such as KPC, so in the future the protracted of implementation process doesn’t happen anymore

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Divestasi Saham, PT Kaltim Prima Coal