Kesiapan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam penerapan E-Government

SIREGAR, Akmal Harif, Dr. Erwan Agus Purwanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini difokuskan pada identifikasi kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat di Kabupaten Simalungun dalam mengadopsi e-government karena penerapannya menuntut prasyarat berupa kesiapan dalam mengadopsi e-government itu sendiri yang tercermin dari aspek-aspek kondisi pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Kesiapan dari sisi pemerintah diukur dari beberapa aspek yaitu support, capacity, dan value. Sedangkan kesiapan dari sisi masyarakat diukur dari aspek masyarakat sebagai user, peran swasta dalam penyediaan sarana pendukung, dan ketersediaan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan penggambaran skenario pengembangan e-government Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesiapan dari sisi Pemerintah dalam mengadopsi e-government relatif masih rendah. Dari aspek support, terlihat bahwa belum ada wujud nyata komitmen para pejabat publik dan politik yang ada untuk penerapan e-government, belum adanya produk kebijakan berupa peraturan daerah sebagai payung hukum pengembangan e-government, dan kecilnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi. Dari aspek capacity, terlihat bahwa kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, adanya keterbatasan struktur bagi organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan e-government, dan terbatasnya infrastruktur yang dimiliki baik berupa infrastruktur perangkat keras teknologi informasi maupun infrastruktur aplikasi. Dari aspek value, terlihat bahwa yang baru merasakan manfaat dari pemanfaatan teknologi informasi hanya dari sisi pemerintah dan masih tingginya tingkat ketergantungan pengelola aplikasi dengan pihak vendor. Selanjutnya, kesiapan dari sisi masyarakat dalam mengadopsi egovernment relatif sudah memadai. Hal ini dilihat dari berbagai aspek seperti tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatannya oleh masyarakat yang relatif memadai, adanya partisipasi pihak di luar pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah PT. Telkom dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap teknologi informasi, tersedianya berbagai lembaga pendidikan yang berbasiskan teknologi informasi, dan adanya partisipasi pihak swasta dalam menyediakan sarana pendukung (work station). Berangkat dari hasil penelitian tersebut, saran yang direkomendasikan adalah perlunya para pejabat publik dan politik yang merupakan pimpinan daerah di Kabupaten Simalungun mewujudkan komitmennya untuk menerapkan konsep egovernment dengan membentuk Tim Telematika Daerah yang melibatkan pemerintah dan seluruh stakeholder guna merumuskan visi, misi pengembangan e-gov yang diterjemahkan melalui ”blue print” penerapan e-government. Pembangunan infrastruktur dan pendanaan mengacu kepada tahapan pengembangan e-gov serta memperhatikan prinsip manfaat, pemilihan program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

This study was focused on the identification of local governmental readiness, and societal readiness in Simalungun Regency in adapting e-government because its implementation required prerequisite in the form of readiness in adopting egovernment itself, which reflected from the aspects of the use of existing informational technological usage condition. The readiness from the governmental side was measured from several aspects: support, capacity, and value. Meanwhile, the readiness from the society side was measured from the aspects of society as the user, the role of private in providing supporting structure, and the availability of educational institution having informational technology basis. The result of the study showed that the readiness from the governmental side in adopting e-government was relatively low. From the aspect of support, it was seen that there had not been real manifestation of the commitment from the existing public and political official for the implementation of e-government, there was not policy product in the form of local regulation as the law shield for the development of egovernment, and the small proportion of budget allocated for the development of informational technology. From the aspect of capacity, it was seen that the lack of human resource having high competency in informational technology department, the existence of structural limitation for organization having job and responsible in managing e-government, and the limited infrastructure owned either in the form of hardware of informational technology or application infrastructure. From the aspect of value, it was seen that the beneficial thing from informational technology was just from governmental side and the high level of dependency level of application manager to the vendor. Subsequently, the readiness from society in adopting egovernment was relatively adequate. This could be seen from various aspects, such as the availability of telecommunication infrastructure and its usage by the society, in this case are PT. Telkom and Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) focusing on informational technology, the availability of private sector participation in providing supporting infrastructure (work station). Starting from the result of the study, suggestion recommended is that it is necessary for public and political officials, who are the local leader in Simalungun Regency to manifest their commitment to implement e-government concept with forming Team Telematika Area entangling government and entire/all stakeholder utilize to formulate vision, translated e-gov development mission through" blue print " applying of e-government. Infrastructure development and financing relate to e-gov development step and also pay attention benefit principle, election of direct program can be felt by society.

Kata Kunci : E-Government, Kabupaten Simalungun, Teknologi Informasi