Lembaga keuangan semi-formal :: Alternatif kebijakan finansial pertanian untuk komoditas rambutan di Kabupaten Subang

AKHMAD, Dede, Dr. Erwan Agus Purwanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Aspek pembiayaan usaha tani pada suatu sistem agribisnis merupakan salah satu unsur terpenting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sejak diterapkannya “Revolusi Hijau”, intervensi pemerintah pada isu ini baru terbatas pada jenis pertanian komoditas tanaman padi. Sementara itu, pada jenis budidaya pertanian lahan kering, khususnya pada tanaman hortikultura komoditas rambutan (Nephelium lappaceum), intervensi pemerintah selama ini sama sekali belum ditempuh. Lemahnya peran pemerintah tersebut mengakibatkan petani memanfaatkan Institusi Finansial Informal, suatu pilihan keputusan yang rasional. Masyarakat membuat mekanisme sendiri berupa institusi informal tatkala peran institusi formal sebagai representasi pemerintah berkurang. Karena berada dalam pola pertanian subsisten, para petani rambutan di Desa Marengmang, Kabupaten Subang selama ini selalu berada dalam kondisi “haus kredit”. Hal ini diakibatkan makin derasnya arus monetisasi yang tidak diimbangi oleh luas lahan pertanian yang rata-rata sangat terbatas. Pada pola usahatani hortikultura buah-buahan seperti pada komoditas rambutan ini, pola penghasilan rumah tangga petani sangat berbeda dengan komoditas tanaman padi. Masa kekosongan produksi dalam usahatani jenis ini mencapai hampir satu tahun. Akibatnya petani dituntut untuk menggunakan strategi tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Salah satu cara yang ditempuh oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan biaya usahatani maupun konsumsi rumah tangganya adalah dengan memanfaatkan keberadaan Institusi Finansial Informal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara rinci mengapa Institusi Finansial Informal lebih menarik bagi petani rambutan di Desa Marengmang dibanding dengan Institusi Finansial Formal. Tingkat bunga yang tinggi dari Institusi Finansial Informal ternyata menjadi menjadi pilihan dibanding Institusi Finansial Formal yang menetapkan tingkat bunga rendah dan berfungsi sebagai agen pembangunan bagi kawasan perdesaan. Dalam menjalankan aktivitasnya, ternyata Institusi Finansial Informal mampu membuka aksesibilitas bagi petani rambutan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Dari sisi teknis, ternyata para pelaku Institusi Finansial Informal secara konsisten memanfatkan aspek-aspek budaya lokal yang mendasarkan pada kepercayaan serta kesederhanaan prosedur yang memudahkan hubungan usaha dengan petani. Sementara itu, Institusi Finansial Formal yang secara normatif juga mengandalkan unsur kepercayaan, ternyata sulit diakses oleh para petani. Minimnya informasi serta prosedur dan persyaratan yang ditetapkan ternyata mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh petani. Hal lain yang menarik adalah modernitas yang dicirikan oleh Institusi Finansial Formal mengakibatkan lembaga tersebut menjadi “dunia yang lain” dari pandangan petani kecil. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, melalui tesis ditawarkan sebuah alternatif kebijakan yang diharapkan dapat membantu petani rambutan untuk mengakses Institusi Finansial Formal. Model kebijakan yang ditawarkan berupa pengintegrasian pasar finansial dengan menggunakan Institusi Finansial Semi- Formal. Melalui model ini, pemerintah memanfaatkan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam bentuk asosiasi arisan untuk menjadi semacam kuasi Institusi Formal dalam membantu penenuhan kebutuhan finansial petani.

On-farm financial aspect in agrobusiness system is one of the important issues to increase agricultural productivity. Since “Green Revolution” implemented, government intervention on this issue only targetted on paddy commodity. Meanwhile, for dry-land agriculture, especially for horticulture commodity as rambutan (Nephelium lappaceum), government intervention hasn’t been carried-out well. The lack of government’s role has been the reason why the peasants use the existence and role of Informal Financial Institutions, a rational decision choice. Community establishes their own mechanism on informal institutions while the role of formal institutions as a government instrument decreases. Because of its subsistence pattern on their agriculture activity, the rambutan peasants in Marengmang Village, Subang District always in the “hunger for credit” condition. It is caused by monetisation pressure that doesn’t balanced by land productivity. On fruits horticulture on-farm as rambutan commodity, household income pattern is very different with paddy commodity. The gestation periode on rambutan commodity almost taking about one year. So, the peasants required to use the certain strategy for fulfilling household consumption needs. One of the strategies is using the existence of Informal Financial Institutions. This research is aimed at explaining why the rambutan peasants in Marengmang Village is more attracted by Informal Financial Institutions than Formal Financial Institutions. The higher interest rate of Informal Finance Informal doesn’t become a barrier for their choice comparing Formal Financial Institution which offers lower interest rate, and its fuction on rural agent of development. On its activities, Informal Finance Institution is able to open accessibility for rambutan peasants for fulfilling their financial needs. Technically, the actors of Informal Financial Institutions consistently use local-cultural aspects based on trust and simple procedure that make easier for their business. Meanwhile, Formal Financial Institutions which also normativelly based on trust, is hard to be accessed. Lack of information, its procedure and requirement bring about opportunity cost for peasants. Another interesting aspect is the modernity on Formal Finance Institution makes this becomes “a different world” for peasants values. For fastening the gap, the thesis offers an policy alternative to support the peasants in accessing Formal Financial Institutions. Policy model which offered is intergrating financial markets by using Semi-Formal Institutions. By the model, government uses self-help groups as Rotating Saving and Credit Association to be a quasi-formal institutuions for fulfilling peasants financial needs

Kata Kunci : Kebijakan Finansial Pertanian