Desain reformasi birokrasi perizinan usaha :: Studi pada Kabupaten Lampung Tengah-Lampung

FATRIA, Yusep, Dr. Erwan Agus Purwanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tesis ini dibangun berdasarkan data pada sektor perizinan usaha yang mengungkapkan menurunnya pertumbuhan usaha kecil menengah sebesar 4,5 % dan bergabungnya 4 (empat) perusahaan dalam negeri (PMDN) dan 3 (tiga) perusahaan asing (PMA). Data tersebut mengindikasikan birokrasi perizinan usaha telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Fakta tersebut juga mengisyaratkan perlunya usaha reformasi dalam birokrasi perizinan usaha sebagai sebuah solusi. Berdasarkan fakta tersebut, tesis ini disusun dengan 2 (dua) tujuan, yakni, pertama, mengidentifikasi sekaligus memetakan persoalanpersoalan perizinan usaha dari sisi birokrasinya, dan kedua, mendesain reformasi pada sektor tersebut. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut digunakan teori tentang birokrasi. Asumsinya adalah untuk memetakan persoalan birokrasi tersebut terlebih dahulu harus diketahui cara kerja dan halhal yang mempengaruhi kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut, sehingga rancangan desain yang dibuat dapat menjadi solusi alternatif terhadap usaha peningkatan pelayanan publik bagi keberlangsungan birokrasi perizinan usaha karena pada hakikatnya kehadiran sebuah birokrasi disebabkan dan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memakai instrumen observasi, angket, wawancara mendalam, dan data-data sekunder terkait. Instrumen observasi digunakan untuk melihat sekaligus merasakan kondisi nyata birokrasi perizinan usaha. Sementara instrumen angket dipakai untuk mengetahui persepsi baik dari para pegawai maupun dari para pengguna izin usaha. Bagi informasi yang kurang jelas tetapi menarik untuk dikaji, digunakan instrumen wawancara mendalam dan data sekunder sebagai solusinya. Penelitian membuktikan, buruknya kondisi birokrasi perizinan usaha tersebut disebabkan oleh 4 (empat) hal, yakni pertama, buruknya nilai-nilai dalam birokrasi seperti tanggung jawab, akuntabilitas, kompetitif, dan adaptasi. Kedua, model struktur organisasi yang diterapkan sangat hirarkis yang berdampak pada ketergantungan yang tinggi bawahan-atasan, tidak efektifnya sanksi-sanksi, dan birokrasi menjadi berbelit-belit dengan biaya yang tinggi dan fasilitas yang minim. Ketiga, rendahnya kualitas aparatur dalam hal komitmen, responsifitas, kemampuan dan kompentensi serta disiplin. Keempat, buruknya manajemen pelayanan karena tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat dan tetap dipakainya sistem insentif yang lama meski dinilai tidak adil dalam komposisi pembagiannya. Berdasarkan informasi tersebut, didesain 4 (empat) hal yang dianggap dapat menjadi solusi, yakni pertama, redefinisi nilai-nilai dalam birokrasi melalui metode mentoring dan outbound training. Kedua, redefinisi struktur kekuasaan melalui penerapan komunikasi berbasis internet (LAN). Ketiga, peningkatan kualitas aparatur melalui program tour of duty secara rutin, dan keempat restrukturisasi manajemen melalui pembuatan perda tentang prosedur dan mekanisme pelayanan dan penerapan sistem insentif yang menggunakan penghitungan berdasarkan indeks. Kesemua usaha reformasi tersebut diarahkan pada terciptanya pelayanan perizinan usaha yang akuntabel dan transparan pada Kabupaten Lampung Tengah.

This thesis was built on the data of enterprise licence sector in Lampung Tengah regency which is laying open its growth of middle small industry equal to 4,5 % and there are four domestic company (PMDN) and three foreign company (PMA) was merger. The data indicated that enterprise licence bureacracy have failed into run its duty. The fact also signed the importance of reform in the field as a solution. Based on the fact, this thesis compiled with two targets, namely, first, identifying and mapping of problems at enterprise licence sector from its bureaucracy side, and second, designing a reform at this sector following the informations. To reach the targets are used bureacracy theory. Its asumption is to map bureacracy problems beforehand have to be known the way of job and the things that influencing peoples performance in organization, so that design reform of enterprise licence bureacracy can become alternative solution to make-up public service in order to enterprise licence bureacracy remain lives because the essential of attendence bureacracy are caused and determined by requirement and interest of peoples. This research used qualitative method with the participant observation, quisioner, and individually depth interview, also secondary data instruments. Participant observation used to feel the reality condition of enterprise licence bureacracy. While quisioner instrument used to know perception in general to this sector either official side or user side, and in depth interview and secondary data used to explore the interesting informations. Research proves that bad condition of bureaucracy of enterprise licence at are caused by four matters, namely the first, bad values in bureaucracy such as responsibility, accountability, competitive, and adaptive. Second, organization structure model has applied very hierarchical that effected high dependency among staff and the boss, all of the sanctions have not been effectively, and the bureaucracy service has become red tape with high expense but the minimize facility. Third, quality of human resources has still been lowing in the case of commitmen, responsively, ability and competency and also the discipline. Fourth, service management has been still bad because remained to reference order from central government and utility of incentive system remained to old ones even inequitable value in its division composition. Based to the information, it is designed four assumed to matter earn to become solution, namely the first, re-definition values in bureaucracy through method of mentoring and outbound training. Second, re-definition of power structure through communications applying base on internet (LAN). Third, make-up of quality human resources through tour of duty routinely, and fourth management restructuring through making local government orders (Perda) about procedure and mechanism of service and applying of incentive system that using index as its basic. All the reform effort aimed to create enterprise licence service accountably and transparently in the Lampung Tengah regency.

Kata Kunci : Birokrasi Perizinan Usaha, Reformasi