Penyimpangan penyaluran bantuan langsung tunai dana kompensasi bahan bakar minyak di Kota Pekanbaru

SUYOTO, Dr. Samodra Wibawa

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Program BLT bertujuan membantu rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dana BLT disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga miskin di Kota Pekanbaru, sampai dengan Mei 2006 dilakukan pencairan dana di kantor Pos sebanyak 2 kali yaitu bulan Oktober 2005 dan Maret 2006. Penyaluran tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme yang menjadi petunjuk teknis di lapangan sebagai berikut : (1) pelaksanaan penyaluran BLT berdasarkan ketentuan pemerintah pusat; (2) pelaksana program sebagai eksekutor penyalur BLT di Kota Pekanbaru adalah PT. BRI, PT. Pos, BPS dan Pemda; (3) penyebarluasan informasi BLT dilakukan dalam bentuk sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat; (4) pendataan RTM dilakukan oleh BPS dan petugas yang direkrut; (5) pembagian KKB dilakukan oleh BPS sebanyak 17.392 kartu yang dicetak oleh PT. Pos; (6) Alokasi dana BLT Kota Pekanbaru sebesar Rp.9.171.600.000,- untuk 2 tahap pembayaran. Hasil observasi di lapangan ditemukan penyimpangan oleh aparat pelaksana dan masyarakat sehingga penyaluran BLT di Kota Pekanbaru diindikasikan adanya praktek KKN selain itu adanya ketidak sesuaian 14 kriteria dari BPS terhadap kondisi yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran BLT di Kota Pekanbaru dan peluang mengatasi penyimpangan tersebut. Teori patologi birokrasi untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran BLT di kota pekanbaru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berupa : korupsi, kolusi, nepotisme, kurang koordinasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian diketahui adanya proses penyaluran BLT di Kota Pekanbaru memenuhi enam elemen pelaksanaan program. Dalam proses penyaluran BLT terjadi beberapa penyimpangan yaitu : korupsi dalam bentuk memanipulasi data RTM, kolusi terjadi pada saat pendataan dan pembagian KKB, nepotisme terjadi karena adanya penerima dana BLT merupakan kerabat atau saudara aparat pelaksana tanpa memperhatikan 14 kriteria rumah tangga miskin dan kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana dilapangan menyebabkan hasil kerja yang tumpang tindih, tidak tepat. Saran peneliti untuk mengatasi penyimpangan dalam penyaluran BLT sebagai berikut : pertama transparansi : melakukan sosialisasi dan informasi tentang BLT kepada masyarakat secara kontinu, kedua akuntabilitas : laporan kegiatan yang dibuat dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, ketiga penegakan hukum setiap orang yang melakukan penyimpangan dan penipuan dalam penyaluran BLT diproses sesuai hukum yang berlaku, keempat digalakkannya budaya koordinasi antar aparat pelaksana sehingga proses penyaluran BLT terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

BLT program has aimed to aid poor household for primary needs. BLT delivered in cash to poor household in Pekanbaru City, until May 2006 has been delivered in twice by Post Office in October 2005 and March 2006. The delivered was been done by several mechanisms that become technical guiding in field as follow: 1) delivered rule of BLT is based on central of rules; 2) program delivered for delivered executor BLT in Pekanbaru are PT. BRI, PT. Pos, BPS and Local Government; 3) information distribution of BLT was been done in form socialization by government to public; 4) RTM data collected was been done by BPS and recruitment official; 5) KKB division was been done by BPS as much as 17,392 cards produced by PT. Pos; 6) fund allocation of BLT in Pekanbaru reach Rp9,171,600,000 for 2 phases of payment. The observation result from field founded deviation by official and society so BLT delivered in Pekanbaru has indicated cheat practice, beside that any mismatch for 14 of criteria from BPS to condition in Pekanbaru City. The study was aimed for deeply exploited some of this deviation form that has been happen in BLT delivery process in Pekanbaru City. Beside that, the study aimed to know the formulation for preventing some of deviation form. The theory of bureaucratic-pathology was used to observe the deviations in BLT delivery process of Pekanbaru City. Those deviations are: corruption, collusion, nepotism, lack of coordination and the application of law. From analysis, have been known the BLT delivery processes in Pekanbaru have been done by six elements of program implementation. Meanwhile, in the process of BLT delivery has been signaled some deviations as well as corruption in form poor household data manipulating. Collusion has been happen when collecting the data and distribution BLT donation cards. The nepotism has been signaled because some of BLT achiever have family link with officer without considering 14 criteria for poor household. The lack of coordination among officers in the fields causing the performance more complicated not effective and efficient. With the some of deviations in the BLT delivery process to poor household, there some suggestion for proposed, first transparency principal and accountable must be true implemented in the BLT delivery process to poor household; second for coordination among officer must be implemented, in order to achieved for effective and efficient performance, and third BLT delivery process must be done for more openness by giving easily informational access to all side, especially whose be linked by BLT delivery implementation.

Kata Kunci : Penyaluran Dana BLT,Penyimpangan,Corruption, Collusion, Nepotism, Lack of Coordination, Transparency, Accountability,Rule of Low, BLT delivery