Pendekatan militeristik dalam birokrasi :: Studi kasus organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu

SARAGIH, Tuahta Ramajaya, Dr. Samodra Wibawa

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Akhir-akhir ini sering terjadi bentrokan antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Polisi Pamong Praja dengan masyarakat yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perundangan daerah. Tindakan pemerintah dengan menghadirkan aparatur berseragam (mirip militer) ke tengah-tengah masyarakat untuk “menegakkan Peraturan Perundangan” dan menindak pelaku kriminalitas yang tak lain adalah masyarakat yang bertahan pada idealismenya untuk memenuhi tuntutan hidup, memunculkan opini masyarakat yang merasa tidak melihat eksistensi suatu institusi sebagai Perangkat Pemerintah Daerah berjalan dalam koridor pelayanan terhadap masyarakat, melainkan suatu institusi telah menjadi alat bagi kepentingan penguasa daerah semata. Pemerintah Daerah berasumsi bahwa masyarakat yang telah melanggar peraturan perundangan daerah dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dapat disebut “kriminalitas”. Sehingga untuk penyelesaiannya tindak militeristik atau kekerasan merupakan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara perspektif bagaimana proses penegakan peraturan perundangan daerah dilakukan serta bagaimana upaya pemerintah serta peran masyarakat yang dibutuhkan agar pendekatan secara militeristik yang mengandung kekerasan dalam melaksanakan penegakan tersebut tidak dilakukan oleh aparat. Peneliti menggunakan paradigma naturalistik yang dianggap memiliki kelebihan seperti memandang prilaku berdasarkan latar alamiah, pemahaman mendalam serta lebih luwes dan dapat menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak terduga sama sekali, berada dalam situasi lapangan bersifat wajar atau natural, tidak ada setting, manipulasi, diatur, eksperimen oleh peneliti. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data adalah masyarakat sebagai obyek pelaksanaan penegakan peraturan perundangan serta aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu dengan mengambil informan secara acak (purposive) yang menurut peneliti memiliki kompetensi dalam penelitian ini. Dari hasil analisis dan interpretasi ditemukan bahwa disadari atau tidak, tindakan aparat telah mencerminkan tindak militeristik atau kekerasan, walaupun dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur tetap organisasi yang telah melalui tahapan sosialisasi oleh petugas serta melihat reaksi kepatuhan masyarakat dalam penegakan peraturan perundangan daerah, yang kesemuanya dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah. Secara keseluruhan, bahwa segala tindakan yang dilakukan aparat dalam melakukan tindak penertiban, eksekusi dan lain-lain dalam kaitannya sebagai tindakan penegakan peraturan perundangan daerah menggunakan tindak kekerasan sebagai bentuk militeristik adalah benar adanya, dan dianggap aparat sebagai tindakan tepat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi pelaksanaan peraturan perundangan daerah. Untuk itu, respon kepatuhan masyarakat sebagai perwujudan peran masyarakat menindaklanjuti upaya sosialisasi pemerintah menjadi faktor penting pencegah terjadinya tindak kekerasan atau militeristik oleh aparat. Keseimbangan antara penyesuaian kepentingan pemerintah dan masyarakat akan tercapai dengan adanya kebijakan beserta solusi dari pemerintah terhadap masalah yang akan timbul dan dibarengi dengan upaya sosialisasi secara persuasif untuk menimbulkan respon kepatuhan masyarakat.

Lately, a conflict has frequently occurred in regional government that involving two groups, they are civil police and society members who find themselves to be treated unjustly for the enforcement of regional laws. The government’s measure of dealing with the problem by mobilizing security apparatus to a society to uphold laws and take hard action against crime perpetrators who are members of society firmly holding on the idealism to meet their life demand. It provokes public opinion who do not regard the existence of an institution as regional government apparatus dedicating themselves for public service, but an institution serving as an regional government’s interest-realizing agent. Regional government tends to assume that those who violate laws are crime perpetrators and that military measures and violence are often found to be the best solution. The research is aimed at describing and analyzing perceptively on how regional law enforcement process is implemented and what effort and role government and society must execute to prevent the security apparatus from taking military measures. The researcher applied the naturalistic paradigm considered to have many advantages; the researcher analyze a behavior from natural aspect, the researcher can have broad practical apprehension and obtain previously unexpected things, the researcher can be in natural research field in which data manipulation is not found. Descriptive and qualitative methods are used with data collection technique through extensive interview, observation and documentation. The data source is obtained from society acting as object of the law enforcement and the civil police in Labuhanbatu Regency. Informants were obtained in random techniques that researcher regards reliable in the research. The analysis and interpretation result shows that whether it is aware or not, the security apparatus’ measures have reflected military action or violence, although they have carried out the measures according to legal procedures an authority has determined through socialization program and monitoring toward society’s law awareness level. These are carried out to minimize the regional law offense that society perpetrate. It is true that any measure the security apparatus have taken to uphold the regional law- execution and so on relating to law-upholding measures, on the whole, reflect violence or military action, and found to be the best solution to enhance the society’s obedience level toward regional law. The society’s obedience response is therefore a realization of the society’s role in supporting the government’s socialization program serving as an important factor of preventing the security from taking military measures. The balance between the government’s interest and the people can be created through some policies and the adequate solution of the government for any problem arising in the society. It can only be done through a persuasive solution, which arouse the society’s obedience response.

Kata Kunci : Polisi Pamong Praja,Tindak Militeristik, Regional Law, Process, and Result