Patologi birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah Haji

NOVIANTO, Iskandar, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Undang– Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan kepercayaan sangat besar kepada Departemen Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian monopoli penyelenggaraan haji reguler oleh Departemen Agama selama lebih 50 tahun dirasakan belum bisa mendekati kualitas pelayanan yang diinginkan masyarakat. Penelitian terhadap patologi birokrasi dalam penyelenggaran ibadah haji ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pola-pola patologi birokrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, apa penyebab terjadinya patologi birokrasi tersebut dan alternatif apa yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi kalaupun tidak dapat menghilangkan patologi yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa interview guide dalam upaya mendapatkan data melalui indepth interview, data-data sekunder hasil studi kepustakaan berupa berita-berita di Surat Kabar, Internet, Laporan-Laporan Hasil Audit serta Kertas kerja audit operasional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta data-data sekunder lain guna mendukung penelitian maupun Questionaire bersifat open – ended kepada pejabat penyelenggara terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Monopoli pelayanan penyelenggaraaan ibadah haji yang diikuti dengan adanya kewenangan menerbitkan kebijakan-kebijakan oleh Menteri Agama maupun Dirjen BIPH sedangkan pada sisi lain kurangnya akuntabilitas publik yang diberikan oleh Departemen Agama telah menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya patologi birokrasi. Tidak adanya pemisahan fungsi antara Departemen Agama selaku regulator dalam penyelenggaraan haji sekaligus menjalankan fungsi operator penyelenggaraan dan pengawasan menimbulkan pertentangan kepentingan diantara para pelaku penyelenggara pelayanan itu sendiri. Kelemahan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji dari segi organisasi, kelemahan kebijakan berupa penerbitan peraturan – peraturan maupun ketentuan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, kelemahan prosedur baik dalam hal penerbitan surat perintah membayar maupun verifikasi atas jenis pengeluaran yang dapat direalisasikan maupun kelemahan sistem pencatatan telah memberikan peluang bagi berkembangnya patologi birokrasi penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan berindikasikan KKN serta inefisiensi penyelenggaraan ibadah haji baik dalam hal pengadaan pemondokan, sarana kesehatan, pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji maupun pengaturan yang berlebihan dalam hal pengembalian BPIH atas calon jemaah haji yang batal sampai kepada penggunaan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji yang tidak pada tempatnya. Dengan melihat pada unsur-unsur utama terjadinya patologi birokrasi penyelenggaraan ibadah haji yakni monopoli penyelenggaraan, adanya kebijakan kebijakan yang menyimpang, kurangnya akuntabilitas publik, tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi regulasi, fungsi operasi dan fungsi pengawasan maka saran perbaikan untuk mencegah terjadinya patologi dimaksud adalah melalui perubahan pola pengelolaan organisasi penyelenggaraan dari pola monopolistic dalam fungsi Departemen Agama menjadi sistem pengelolaan badan layanan umum yang secara organisatoris berada di bawah Departemen Agama selaku regulator namun secara operasional memiliki tugas dan fungsi pelaksana kebijakan berdasarkan manajemen keuangan berbasis kinerja.

Management of religious service of Haji as commended in Laws Number 17 Year 1999 About Management of Religious Service of Haji give trust very big to Ministry of Religious Affairs (Departemen Agama) in management of religious service of haji. But that way monopolize management of reguler haji by Ministry of Religious Affairs during more 50 year not yet achieve the quality of wanted by service society. Research to bureaucracy pathology in management of religious service of haji this meant to know how bureaucracy pathology patterns that happened in management of religious service of haji, what of cause the happening of the bureaucracy pathology and alternative what possible can be conducted to lessen even so cannot eliminate pathology that happened. Research conducted with use instrument in the form of interview guide in the effort getting data through indepth interview, secondary data, result of bibliography study in the form of newss in Newspaper, Internet, Audit Reports and also audit of operational working paper conducted by The Financial and Development Supervisory Board (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP), and also other secondary data utilize to support research and also Open-ended Questionaire to functionary of other related parties. Pursuant to result of research can be concluded that Monopolies service of management of religious service of haji followed with existence of authority publish policies by Minister of Religious affairs and also Director General of BIPH while on the other hand the lack of public accountability have created condition to bureaucracy pathology creation. Inexistence dissociation of function among Ministry of Religious Affairs as regulator in management of haji at the same time run management operator function and supervisory generate conflict of interest among perpetrator of organizer of service itself. Weakness of management control of religious service of haji of organizational facet, weakness of policy in the form of publication of regulation and also rule which each other interfering in one with is other, weakness of procedure of publication of warrant pay for and also verification of type expenditure of which can realized and also weakness of record-keeping system have given opportunity to expanding bureaucracy pathology in management of religious service of haji in the form of mismanagement that have indication to corruption, collusion and nepotism and also inefficiency in the case of levying of lodging, health medium, other expenditures which do not related to management of religious service of haji abundant arrangement and also of refund matter of pilgrim candidate of haji which is cancelation until to usage of remains fund of management of religious service of haji unjustified. Seen at especial elements the happening of bureaucracy pathology in management of religious service of haji likely monopolize management, existence of policy which digressing, lack of public accountability, inexistence dissociation of function among function of regulasi, operations function and supervisory function hence repair suggestion to prevent the happening of such pathology is through change of pattern management organization of monopolistic pattern in Ministry of Religious Affairs become system management of public service body (Badan Layanan Umum) which by organisatoris under Ministry of Religious Affairs as regulator but operationally have function and duty executor of policy pursuant to performance base monetary management.

Kata Kunci : Ibadah Haji,Penyelenggaraan,Patologi Birokrasi,Penyelenggaraan Ibadah Haji