Dampak kelembagaan perubahan kecamatan perwakilan menjadi kecamatan :: Studi kasus di Banjarmasin Tengah

LOTHFI, Muhammad, Dr. Samodra Wibawa

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kecamatan merupakan salah satu unit pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mana keberadaannya sangat penting karena para administrator lokal merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kecamatan Perwakilan Banjar Tengah yang diresmikan pada tanggal 28 Februari 1986 oleh Walikota Banjarmasin namun kewenangan yang dimiliki tidak sebesar kewenangan kecamatan induk yang diwakilinya. Pada era otonomi Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk kecamatan perwakilan menjadi kecamatan definitif untuk lebih mendekatkan pelayanan masyarakat. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana dampak kelembagaan pembentukan kecamatan definitif? Seiring desentralisasi yang berjalan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kecamatan sudah menjadi perangkat daerah otonom yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota untuk menata kecamatan yang ada. Setelah beberapa tahun kecamatan definitif berjalan perlu dilihat bagaimana perubahan yang terjadi pada budaya birokrasi, tata kerja dan prosedur organisasi kecamatan sendiri. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan yang kompeten. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan observasi dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kecamatan Banjar Tengah berdampak baik ada pada institusi kecamatan sebagai organisasi. Kewenangan yang dimiliki oleh camat menjadi lebih baik sehingga masyarakat tidak perlu lagi berurusan ke kecamatan induk.. Tata kerja pelayanan yang diberikan pun dapat lebih sederhana. Camat mendelegasikan beberapa kewenangan kepada kepala seksi sesuai dengan tufoksinya. Sistem kerja yang mengutamakan sinergi dan kerjasama melalui komunikasi agar semua kegiatan lebih efektif dan efisien. Agenda penting yang melatar belakangi dibentuknya kecamatan definitif untuk mendekatkan pelayanan sudah tercapai. Kecamatan telah dapat menciptakan pelayanan yang mudah, cepat dan murah bagi masyarakat dan tidak perlu lagi ke kecamatan induk. Sungguhpun demikian, evaluasi dampak kebijakan harus juga memperhatikan kecamatan lainnya. Bisa saja penataan kecamatan ini tidak memberi dampak yang baik untuk kecamatan yang lain. Hal ini yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Subdistrict (Kecamatan) is service unit serve people directly. Its existence is very important because local administrators are connector between government and people. Representative Subdistrict of Banjar Tengah that was opened officially in February 28th 1986 has no authority as its host subdistrict. In local autonomy era, Government of Banjarmasin Town increase status of the representative subdistrict to be definitive district to make service closer to people. Therefore, this research aimed to identify impact of establishment institutional change of definitive subdistrict? Along with decentralization, local governments have authority to manage and arrange organization according people need and demand. Subdistrict has been part of organization of autonomous local government giving service to people. Local Regulation Number: 2/2001Y on Structuring Local Area of Banjarmasin is a policy made by town government to arrange existed subdistricts. After definitive subdistrict operated some years, it is necessary to review its impact in bureaucratic, work arrangement, and the procedure of the organization itself. Data and information consisted of primary and secondary data. Primary data was obtained from result of interview with competent informants, while secondary data was collected from documents and obsrvation taking notes of thing related to research object. Result of the research indicated that establishing Banjar Tengah subdistrict good impact occurred in organizational aspect. Authority of head of subdistrict become greater in service so people requiring the services is not necessary to go to host subdistrict. The services provided were easier and simpler by arranging service task management. Head of subdistrict delegated several authorities to head of section according their tasks. It has a working system maintaining a good synergy and cooperation through communication so that all activities are more effective and efficient. However, the important agenda as reason of definitive subdistrict establishment of making service closer to people have been reached by providing easy, fast and cheap service for people. Nevertheless, the evaluation of policy impact has to pay attention of other subdistrict. The arrangement of this municipal may not give beneficial effect for other subdistrict. This is the thing has not been carried out by Banjarmasin County Government

Kata Kunci : Pendelegasian Kewenangan,Sistem kerja Bersinergi, Simple service, Authority delegation, Synergy working system