Analisis kebijakan pengembangan perikanan laut di Kabupaten Tegal

HARSONO, Widi, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah, memberikan peluang sekaligus tantangan kepada daerah dalam mengelola wilayah perairan laut yang dimiliki. Sebagai daerah yang sebagian wilayahnya berada pada kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), Kabupaten Tegal memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Namun kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan selama ini, tidak mengarah pada inti permasalahan yang di hadapi, lebih bersifat reaktif terhadap masalah dengan upaya-upaya penyelesaian yang bersifat ad hoc. Kebijakankebijakan yang dirumuskan tanpa adanya prioritas, arah dan sasaran yang jelas dalam keterbatasan-keterbatasan sumberdaya dan keuangan yang ada, tidak menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi keberhasilan pengembangan perikanan laut. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan perikanan laut serta merekomendasikan alternatif kebijakan yang efektif dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah deskriptif (descriptive research), dengan pendekatan studi kasus (case study). Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan narasumber yang dinilai dapat memberi informasi yang akurat mengenai kebijakan pengelolaan perikanan laut, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan dan referensi-referensi yang relevan, kemudian dilakukan penilaian, interpretasi dan penyimpulan data. Untuk mengevaluasi alternatif kebijakan yang terbaik digunakan Franklin Method dan Equivalent Alternatif Method dengan kriteria-kriteria penilaian alternatif kebijakan yang meliputi aspekaspek teknis, ekonomi - finansial, politik, dan administrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penurunan produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal merupakan pokok permasalahan (substantive problem) yang terjadi saat ini dengan faktor penyebab (plausible causes), yang meliputi : (1) keterbatasan prasarana produksi perikanan laut dan kelembagaan ekonomi; (2) keterbatasan sarana penangkapan ikan; dan (3) kurangnya industri pengolahan dan penanganan pascapanen, sehingga upaya peningkatan produksi perikanan laut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas prasarana produksi dan kelembagaan ekonomi, peningkatan jumlah dan kualitas sarana penangkapan ikan, pengembangan industri pengolahan dan penanganan pascapanen. Keberhasilan kebijakan pengembangan prasarana produksi dan kelembagaan ekonomi memiliki daya tarik dan eksternalitas yang tinggi bagi peningkatan aktivitas masyarakat nelayan, sehingga berdasarkan penilaian kriteria-kriteria teknis, ekonomi-finansial, politik dan administratif, kebijakan tersebut paling efektif untuk direkomendasikan dalam pengembangan perikanan laut di Kabupaten Tegal dalam waktu sepuluh tahun ke depan. Alternatif kebijakan pengembangan prasarana produksi dan kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan, setidaknya dapat dijadikan prioritas dalam pembuatan kebijakan sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Tegal. Dalam implementasinya, kebijakankebijakan yang ada hendaknya tetap menjadi suatu rangkaian kebijakan yang saling mendukung dan melengkapi (sinergi), yang tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan, dalam pengembangan perikanan laut di Kabupaten Tegal.

The decentralization of authority from central to local government gives opportunities and challenges to local government in managing its own territorial sea. As region that some of its areas locate in Nothern Coast of Java, Tegal Regency has potential sea and fish resources to be exploited but it is still neglected. The problem is the policies that was made and implemented all this time could not answer the core of the problems. The policies were reactive and the solution efforts were ad hoc characteristics. They were formulated without priority, direction and clear objectives to fight resources and financial limits. Thus, they did not result added value for the success of sea fishery development in Tegal Regency. Based on the fact, this research tries to comprehend the problem faced by Tegal Regency in developing sea fishery and to recommend the effective policy alternative in rising sea fishery production as well. The method used here is descriptive research with case study approach. Primary data were gained by making direct observation in the field and by in-dept interview with informants (resource persons) who were considered could give informations accurately about sea fishery policies. Secondary data were gained by studying documents in relevant reports and references. All the data obtained, then, were critized, interpreted and concluded. The research also uses Franklin Method and Equivalent Alternative Method to evaluate the best policy alternative. The criteria includes technical, financial-economy, politics and administrative aspect. The result shows that the decrease of sea fishery production in Tegal Regency is a substantive problem with plausible causes as follows : (1) limitedness in infrastructure of sea fishery production and economics institution; (2) limitedness in fish catching tools; and (3) lack of processing industry and ability to handle time after fish harvest. Based on those understandings, the ways to rise sea fishery production are by rising quality infrastrusture production and economy institution, by rising quantity and quality of fishing tools and by developing processing and after harvest industry. The success of the policy of developing infrastructure production and economics institution has high appeal and externality for rising fisherman society’s activity. Based on the evaluations of technical, financial-economy, politics and administrative aspect, the infrastructure production and economics institution development policy is the most effective policy to recommend in developing sea fishery in Tegal Regency for ten years to go. Policy alternative of infrastructure production and economics institution development, at least, can be a priority in formulating a policy of fisheries and marine sector in Tegal Regency. In its implementation, the earlier policy should be a connecting structure of policy that support and fit out the policy alternative choosen. By this synergy, it will give optimum result as wished by fisherman society and local government in developing sea fishery in Tegal Regency.

Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan Perikanan Laut,Kabupaten Tegal,Pengembangan Perikanan Laut, Sea Fishery Policy, Public Policy Problem, Public Policy Alternative