Kinerja organisasi BPPM Propinsi Riau

HARIANTO, Edy, Dr. Samodra Wibawa

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Riau merampingkan perangkat organisasi yang ada di daerahnya. Beberapa organisasi yang ada di Pemerintah Propinsi Riau digabung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Propinsi Riau. Organisasi BPPM Propinsi Riau merupakan gabungan dari tiga organisasi, yaitu Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Mawil Hansip. Dengan penggabungan ini diharapkan kinerja organisasi akan meningkat. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana kinerja organisasi BPPM Propinsi Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang dimaksud dengan kinerja adalah produktifitas, responsivitas dan akuntabilitas BPPM dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa kinerja organisasi BPPM dapat dikatakan baik. Dari sebelas tugas pokok yang ada, enam diantaranya dapat dilaksanakan dengan baik dan lima lainnya belum baik. Kinerja seperti itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan koordinasi. Sumber daya manusia mendukung, namun masih terdapat kekurangan tenaga teknis dan bidang komputer. Hal ini menjadi kendala dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan serta penyusunan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Disisi koordinasi masih belum mendukung terlaksananya hubungan kerjasama baik antar pejabat atau aparat yang ada didalam organisasi maupun yang berada diluar organisasi tersebut. Tumpang tindih program/kegiatan dengan instansi yang ada di kabupaten/kota merupakan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok kedua yakni mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan kinerja organisasi BPPM Propinsi Riau, ada beberapa hal yang dapat dilakukan adalah : 1) Perlunya menempatkan tenaga teknis di bidang pembangunan fisik yakni insinyur transportasi dan konstruksi dan tenaga di bidang komputer untuk menunjang pemantauan dan evaluasi pekerjaan, pelayanan umum dan teknis sesuai dengan sifat keperluannya, serta penyusunan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; 2) Koordinasi secara intensif dengan instansi/lembaga terkait, baik yang ada di kabupaten/kota maupun yang ada di Propinsi melalui monitoring, pertemuan dan rapat sebelum membuat dan merencanakan program/kegiatan organisasi.; 3) Perlunya peningkatan kemampuan aparat dengan mengikutsertakannya pada diklat teknis fungsional, misalnya Bintek manajemen pelelangan, Bintek penataan administrasi dokumen kontrak dan diklat komputer maupun Kursus Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Based on Government Regulation No. 84/2000 on Guidance of Local Structure Organization, government of Riau province streamlines its organizational structure. Some units are merged, based on Local regulation No. 29/2001 on Establishment, Organizational Structure and Job Structure of Riau’s Community empowerment and Protection Agency (BPPM). BPPM is merger of three organizations (Rural Community Development Office, Women Empowerment Bureau, and Civil Defense Corp). The merger is intended to improve organizational performance. Based on the fact, this research aims to identify performance of Riau’s BPPM and factors-factors that influence its performance. Performance is defined as productivity, responsiveness and accountability in doing its jobs. It is descriptive research using qualitative approach. Data is gathered through interview, observation and documentation. Results of analysis indicate that performance of BPPM is good. Six of its eleven main jobs can be performed well, while five other ones are not performed well. Its performance is influenced by and human resource and coordination. Human resources have supported the performance, but there is still lack of employees in technical and computer field. It is an obstruction in monitoring and evaluation of its job implementation and in report preparation according to the established procedures. In coordination aspect, there is no support for good relationship among officials or employees within organization or people outside organization. Program/activity overlapping with institution in regency/municipality is a constraint in implementing the second primary task – coordinating, integrating, harmonizing, planning and activity in community empowerment and protection in local area. To improve performance of Riau’s BPPM, some actions should be done. 1) Employee having technical skill in development level should be place there is transportation engineers and construction, and computer skill to support job monitoring and evaluation, general and technical service as necessary, and report preparation according to the established procedure. 2) Intensive coordination should be carried out with related institutions in local and provincial level with monitoring, meeting, and close together before making and planning program. 3) Employees capability should be improved by sending them to follow functional technical trainings, such as auction management training, contractual document administration training and computer training or Employee Management Information System course.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi BPPM Propinsi Riau