Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) fase II di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

GANI, Abdul, Dr. Samodra Wibawa

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai lanjutan dan penyempurnaan program pengentasan kemiskinan terdahulu diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat miskin yang hanya korban pasif berubah dijadikan human being yang memiliki sesuatu dalam mengindentifikasi kondisi kehidupannya dan usaha‐usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri. Sejak tahun 2003 Kecamatan Bunguran Timur ditetapkan sebagai salah satu pelaksanaan PPK di wilayah Kabupaten Natuna. Dalam rentang waktu pelaksanaan PPK di Kecamatan Bunguran Timur itu telah terjadi banyak hal dalam implementasinya.Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini yang menjadi kajiannya meliputi bagaimanakah implementasi PPK di Kecamatan Bunguran Timur dan faktor‐faktor apa yang mempengaruhi didalam implementasi tersebut. Implementasi suatu kebijakan dianggap sebagai proses yang perlu mendapat perhatian yang seksama mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Secara konsep maka implementasi dapat dimaknai sebagai tindakan‐tindakan yang dilakukan oleh individu‐individu atau kelompok‐kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Dalam proses implementasi suatu kebijakan banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya faktor sumber daya dan faktor lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yaitu diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer melalui wawancara dan pengamatan, sedangkan data sekunder melalui telaahan dokumen yang berkenaan dengan PPK. Sebagai narasumber utama dalam penelitian ini yaitu para pelaku utama PPK mulai di tingkat desa yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa (FD) dan Kepala Desa sedangkan ditingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator Kecamatan (FK) dan Kasi PMD Kantor Camat Bunguran Timur. Dari hasil penelitian yang dilakukan implementasi PPK di Kecamatan Bunguran Timur maka didapati bahwa secara umumnya telah dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatannya terutama dari kalangan kelompok masyarakat miskin dan perempuan hal itu dapat diindentifikasi tingkat partisipasi mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban kegiatan PPK dapat dikatakan sudah cukup baik. Selangwaktu pelaksanaan PPK Phase II di Kecamatan Bunguran Timur maka telah banyak sarana dan prasarana sosial yang dibangun mulai dari prasarana pendidikan seperti gedung MDA, prasarana kesehatan seperti pipanisasi air bersih dan peningkatan infrastruktur desa lainnya yakni pembangunan jembatan. Sedangkan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi PPK di Kecamatan Bunguran Timur maka faktor sumber daya yang meliputi human resources dan financial resources masih merupakan faktor yang menjadi kendala sementara faktor lingkungan merupakan bagian dari faktor pendukung. Dari implementasi PPK phase II di Kecamatan Bunguran Timur agar cakupan tujuan dari PPK tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih maksimal maka penulis merekomendasikan diantaranya berkenaan dengan perlu adanya upaya dan langkah serius dari Pemerintah Kabupaten Natuna didalam mendukung pelaksanaan PPK yakni dengan melakukan kebijakan “matching grand” terhadap dana yang dapat dikelola oleh PPK. Dengan demikian cakupan yang dapat diperbuat melalui PPK dapat menjadi lebih luas kuantitas dan sasarannya dan tentunya dampak yang diharapkan yakni tujuan dari PPK dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Bunguran Timur dapat lebih maksimal pula.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) / Sub-district Development Program as continuity and improvement on previous poverty eradication program is expected to change paradigm on poor community, i.e. from passive objects to be human being with capability to identify his or her life condition and improvement efforts that he or she independently implements. Since 2003, Bunguran Timur (East Bunguran) sub-district has been stated as one of sites for PPK implementation in Natuna district. During the PPK implementation in Bunguran Timur sub-district the up and down implementation has occurred. To this end, the present research examined to what extent the PPK was implemented in Bunguran Timur sub-district yet and what factors influenced such implementation. The implementation of policy is considered as a process feasible for thorough attention due to one of performance standards on a policy is based on its implementation process. Implementation, conceptually, can be identified as actions that individuals or groups conduct to achieve objectives or goals prioritized within policy decision. In implementation of policy, numerous factors influencing; among others involve factors of sources and environment. This was a qualitative-descriptive research. Data gathered were data taken through interviews and observations; secondary data was obtained through documentation study on PPK. Main respondents involved PPK main agents at village level including Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa (FD) and Village Heads, at sub-district level, and at sub-district level, i.e. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator Kecamatan (FK) and Kasi PMD in Bunguran Timur sub-district office. Results showed that the PPK implementation in Bunguran Timur sub-district involved public participation in its activity level, particularly from poor and women groups. This was identified through their sufficiently good participations, i.e. from planning, implementation to responsibility report stages of PPK activities. During the interval period of PPK phases in Bunguran Timur, it was detected that numerous social facilities and infrastructure were under construction, from educational facilities such as MDA building, health facilities such as drinking water pipelines and other village infrastructure including bridge construction. In terms of factors influencing PPK implementation in Bunguran Timur sub-district, sources factors including human and financial resources was found as obstacles, while environment factors were considered as supports. Based on the phase II of PPK in Bunguran Timur sub-district, to make the PPK objectives touch more extensive public, some recommendations are proposed. It is required for Natuna local government to perform serious efforts and measurements in supporting PPK implementation through "matching grand" policy in terms of funds which PPK can manage. Through PPK, therefore, more extensive scope can be achieved in terms of quantity and targets. More maximal results of PPK objectives, certainly, are also expected to solve poverty problems in Bunguran Timur.

Kata Kunci : Program Pengembangan Kecamatan,Natuna, Public involvement, Policy resources and environment