Implementasi kebijakan pelayanan sosial terhadap perlindungan anak :: Studi kasus Unit Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Yatim Piatu dan Anak terlantar Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat

BATUBARA, Ruth Eveline, Prof.Dr. Nasikun

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Suatu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional pertama kali tentunya sangat dipengaruhi oleh substansi kebijakan itu sendiri. Adanya kebijakan dan konsistensi isi kebijakan dimaksud akan mempengaruhi arah dan kelancaran pada implementasi kebijakan itu sendiri. Kewenangan kebijakan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian pembangunan sumber daya manusia (Human Resources Development) yaitu pembangunan kesejahteraan anak, dirasakan sangat memberikan peluang sekaligus tantangan kepada daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemenuhan akan hak-hak anak. Namun kebijakan-kebijakan yang dituangkan melalui program dan kegiatan, belum seluruhnya mengarah pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, walaupun sebenarnya pemenuhan akan hak itu telah ditegaskan pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 (B). Sebagai daerah yang masih jauh dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat ke-23, Propinsi Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk anak mencapai hampir 50% dari jumlah penduduk keseluruhan dan merupakan aset negara, tentunya Pemerintah Daerah tidak boleh menutup mata akan generasi muda penerus bangsa ini. Sebagian anak-anak yang kurang beruntung tersebut berada pada lembaga pelayanan sosial baik pemerintah maupun swasta sebagai lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang harus mendapatkan juga pemenuhan hak-haknya bahkan harus lebih optimal karena mereka merupakan anak-anak yang telah “lepas asuh” dari orangtua, disebabkan berbagai alasan sosial-ekonomi tidak mampu mengasuh anak-anak mereka. Penelitian ini, mencoba untuk mengetahui keberhasilan akan implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak yang telah ada pada lembaga pelayanan sosial dimaksud. Metode yang digunakan adalah deskriptif (descriptive research) dan pendekatan studi kasus (case study). Data primer diperoleh langsung melalui observasi langsung di lapangan, kuesioner, serta wawancara dengan narasumber yang dinilai dapat memberi informasi yang mendukung dan relevan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan dan referensi yang cukup relevan. Kemudian dilakukan penilaian, perhitungan, interpretasi dan pengumpulan data. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan sosial terhadap perlindungan anak ini digunakan beberapa teori materi dasar sebagai tinjauan literatur dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan kelengkapan informasi dan data diatas sebagai bahan analisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program dari kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Ini dapat terlihat dari keberhasilan yang telah dilakukan oleh UPRS-YPAT sebagai unit pelaksana teknis lembaga pelayanan sosial anak dikelola pemerintah masih dirasakan kurang baik yaitu 61,75% bila dibandingkan dengan kedua lembaga yang dikelola pihak swasta atau masyarakat yaitu 65,71% untuk PA. Achmad Yani dan 65,95% untuk PA. Getsemani. Dengan kata lain bahwa kinerja lembaga pelayanan sosial anak pemerintah masih lebih rendah bila dibandingkan swasta atau masyarakat. Hal dimaksud tentunya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri yaitu meliputi struktur organisasi, kemampuan SDM, kemampuan keuangan, komunikasi dan pengawasan yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai alternatif implementasi kebijakan perlindungan pelayanan sosial terhadap anak setidaknya harus ada evaluasi dan pembenahan lebih lanjut dan hasilnya dapat dijadikan umpan balik untuk memperbaiki proses pelayanan sosial anak, pemenuhan akan hak-haknya dapat lebih terjamin melalui beberapa point yaitu penerbitan peraturan daerah yang lebih bersifat protektif terhadap anak, meningkatkan fungsi koordinasi, meningkatkan kemampuan SDM dan finansial serta mengoptimalkan social and child capacity building.

A success in achieving national development goal must be affected by policy substance. The policy and its content consistence will affect direction and fluency of the policy implementation. Policy authority for child protection, which is one Human Resources Development, child welfare development, is felt necessary to give chance and challenge for a region as an effort to increase quality child right fulfillment. Yet, policies included in program and activity have not led to Child Protection Law No.23, Year 2002, although the fulfillment of rights has been firmed in LTUD 1945, Article 28, Paragraph 2(B). As region far from 23rd IPM (Human Development Index) level, West Kalimantan Province with nearly child population 50% of total population and it is national state, the Local Government should not close its eye for the young generation. Some less fortunate children belong to private and public social service institutions as alternative care institution for children who are children free from "their parents' care", because various economic-social reasons are disable to care their children. This research tried to understand success in implementing the child protection policy belonging to the social service institutions. Methods used were descriptive research and case study approach. Primary data were derived from field observation, questionnaires, and interview with informants which could give supportive and relevant information, whereas secondary data were obtained by documenting study of relevant reports and references. Then, data evaluation, calculation, interpretation and collection were done. To understand the social service policy implementation for child protection, some basic material theories were used for literary purpose and thinking framework related to the information and data completeness as next analysis material. The results of research indicated that the implementation of child protection programs has not be performed well. It can be seen from success achieved by UPRS-YPAT as technical performer unit of the child social service institution managed by the government was still poor, namely 61.75% than both institutions managed by private or society institutions, namely 65.71% for PA. Achmad Yani and 65.95% for PA. Getsemani. In other words, the child-social service performance of the government is still lower than the private and society. It can be separated from factors affecting the own policy implementation, including organizational structure, human resources capability, finance capability, communication and control which do not work properly. As alternative to implementation of child-social service protection policy, there must be evaluation and correction and the results can be feedback for improving the child social service process, fulfillment of rights can be assured through some points, namely proactive-local law publication for children, to increase human resources and financial capability, improve coordination function, and optimize social and child capability building.

Kata Kunci : Perlindungan Anak,Pelayanan Sosial,Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial, Child Protection, Social Services, Social Services Policy Implementation