Kinerja Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin

ROHANIAH, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan pertumbuhan kota dan bertambahnya penduduk, maka sampah yang dihasilkannya pun akan bertambah pula seiring dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat., ini memerlukan pengelolaan sampah yang lebih kompleks, sehingga harus diupayakan suatu pelayanan yang baik. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Namun sayang, niat pemerintah ini masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan suatu institusi yang dilengkapi peraturan, pembiayaan, dan peralatan penunjang menjadi satu sistem yang dapat memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (DKPS) Kota Banjarmasin sebagai institusi daerah yang memiliki tugas pokok dalam penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah , serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan fakta atau memberikan gambaran yang obyektif tentang keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan data – data sekunder yang terkait dengan DKPS. Penelitian tentang kinerja DKPS meliputi produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DKPS Kota Banjarmasin. Kinerja suatu organisasi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli terfokus pada output atau keluaran yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara gerakan Reinveinting Government menuntut agar kinerja tidak lagi diukur dengan berapa besar input dan bagaimana prosedur yang ditempuh untuk mencapai output saja, tetapi mengutamakan hasil akhir yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi tidak hanya dinilai berdasarkan produktivitasnya saja, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan kemampuannya untuk merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja DKPS Kota Banjarmasin masih rendah. Dari faktor produktivitas dapat dilihat bahwa hanya sebesar 52 persen sampah dari total timbunan sampah per hari yang dapat diangkut oleh DKPS dari TPSS ke TPSA, tidak optimalnya sistem pembuangan akhir yang digunakan. Kualitas pelayanan, masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan sampah dari DKPS. Faktor responsivitas, di satu sisi DKPS memang telah menggunakan keluhan masyarakat sebagai masukan dalam pengembangan dan perbaikan pelayanannya, tapi di sisi lain tindakan dinas untuk menyelesaikan keluhan masih belum baik cepat dan tepat. Dari faktor responsibilitas, masih belum optimalnya pelaksanaan perda dan peraturan lainnya yang terkait dengan tupoksi DKPS, terutama masalah penerapan ketentuan sangsi. Rendahnya kinerja DKPS Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya semangat kerja dan disiplin aparat dalam memenuhi jadwal dan prosedur kerja yang telah ditentukan, Keterbatasan fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan tugas, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang ditandai dengan kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah dan ketidakdisiplinan masyarakat dalam mematuhi jadwal pembuangan yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan kinerja DKPS Kota Banjarmasin maka disarankan untuk mengubah pola pengelolaan sampah dari 3P ke 3M yang lebih berorientasi pada daur ulang dan pengomposan, meningkatkan produktivitas dengan meninjau kembali sungai yang menjadi prioritas pembersihan dan pengaturan kembali jadwal dan jumlah ritasi yang masih mungkin ditingkatkan. Perlunya DKPS untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan fasilitas baik dari segi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan Meningkatkan disiplin aparat dengan pengawasan dan pengarahan, dan DKPS juga lebih memperhatikan kepuasan kerja pegawai dengan meninjau kembali sistem imbalan yang diberikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi. Perlunya ketegasan pelaksanaan peraturan terutama ketentuan sangsi yang bisa memberikan aspek jera kepada masyarakat yang melanggarnya.

Coinciding with city growth and population increase, the resulting garbage will increase according to activities of society, it needs more complex garbage management, so that an effort should be made well. Unfortunately, the government intention is still far from sufficient if measured by effective, safe, hygienic, user friendly and economic garbage management system and method. Therefore, we need an institution with rule, financing, and support equipment to be a system which may give service in garbage management This study was conducted to know how the performance of Department of Hygiene and Garbage Management (Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; DKPS) of Banjarmasin City especially in garbage management which the stages are: collecting, transporting, and final dismissal, and to know the factors affecting the performance. The study used qualitative descriptive method which emphasize at the effort to uncover any facts or to give an objective description about the real situation. Data was collected by interview, observation, and documentation using secondary data related to DKPS. Observation of the performance of DPKS was included productivity, responsiveness, responsibility, and service quality gave by DPKS due to an institution which its function is a manager of hygiene and garbage handling. Performance of an organization as suggested by scientists is focused on output produced by the involved organization according to the task and functions. Whereas, Reinventing Government movement requires that the performance should not be measured by how much inputs and how procedures were used for reaching output, but final products were prioritized, which were really felt by the society. It indicated that the performance of organization is not evaluated for productivity, but also for quality of service and its capability of responding and meeting society needs. The result of this study showed that generally the performance of DKPS of Banjarmasin City was still low, that could be seen from the low level of productivity, responsiveness, responsibility and service quality rates given by DKPS. In productivity, it could be seen that just 52% of garbage from the total garbage stack was carried by DKPS from TPSS (temporary garbage exile place) to TPSA (final garbage exile place) each day, and the dismissal system was un-optimal. In service quality, there were still many complaints from the residents about garbage management. The responsiveness rate was still low, DPKS had has been using any complaints from the residents as a reference of the service improvement and development as which covered in the work plan which had been designed, but it could be seen that the effort of the department to solve the complaints had not been good, quick, and appropriate yet, such as the solving of un-carried garbage problem, the department could not finish it immediately, and the solving of the road of TPSA that could not been finished at the appropriate time causing the problem had not been finished yet, so the complaints from the residents was still remain. Responsibility factor was still low, showed by the lack of the applying of perda and other role, especially about the applying of the role about punishment (law implementation). The low performance of DKPS of Banjarmasin City is affected by many factors, such as the lack of work enthusiasm and discipline of the staff to coincide work schedule and procedures that had been determined, the lack of the infrastructure to run the program, the lack of resident participation that could be seen by the bad habit of throwing away garbage promiscuously and by the lack of the discipline of the resident to dismiss the garbage at the determined time. To increase the DKPS performance of Banjarmasin City, the garbage management system should be changed from 3P to 3M, more oriented to recycle and composing, increasing productivity and reviewing river that is priority of removal and rearrangement of schedule and total ritation that may be increased. Needs of DKPS to increase availability to instrument and facility, both in terms of planning, acquisition, use to increase apparatus discipline by controlling and information and DKPS also widely considers hob satisfaction of workers by reviewing the given compensation system. Increase in society participation in managing rubbish is socialization. Needs of firmness for rule implementation, especially sanction provision, that may give aspect of discourage to violators.

Kata Kunci : Kinerja Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah,Kota Banjarmasin