Peran BKM dalam program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

MUID, Abdul, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu isu pokok dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan, karena kemiskinan ini dapat dipahami sebagai fenomena yang timbul dari efek sampingan dalam kegiatan pembangunan itu sendiri yang berwujud dalam berbagai bentuk kemiskinan bisa berupa keterbelakangan, keterasingan, kelemahan fisik, ketidak berdayaan, kerentanan dan kekurangan asset masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini, mulai dari penerapan program Inpres, IDT, KIP, UED SP, PDM DKE dan sebagainya telah dilaksanakan, dan sejak tahun akhir 1999 pola penangannya sudah mulai bergeser dengan adanya prioritas pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi exit, antara lain P2KP sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dengan strategi ‘tridaya’ pemberdayaan, yaitu pemberdayaan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat, namun demikian fenomena kemiskinan inipun masih cukup besar. Sehingga persoalan pemberdayaan yang didukung partisipasi riil masyarakat kearah terwujudnya civil socety adalah merupakan isu pokok yang akan dikedepenkan,.Muncul dugaan bahwa permasalahan ini tidaklah segera bisa diperbaiki karena lemahnya peran BKM yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola program P2KP tersebut. Strategi tridaya pemberdayaan sebetulnya cukup baik sebagai strategi exit, namun sejumlah persoalan timbul berkaitan pelaksanaan peran yang dimainkan BKM, mulai masalah keterbatasan sumber daya keuangan, masalah struktur organisasi dan tata laksananya, masalah kontrol dan pertanggung jawaban BKM, serta tidak adanya mekanisme chek and balance dalam pelaksanaan program tersebut. Pemberdayaan merupakan aktivitas yang dinamis, kontekstual oleh karena itu assumsi yang dibangun harus komprehensif, sehingga assumsi yang menyama-ratakan seluruh wilayah pada program P2KP itu adalah kurang tepat, antara masing-masing daerah berbeda karakteristik, di Kabupaten Sidoarjo dalam obyek penelitian ini, masyarakatnya sudah transisi, bergeser dari paguyuban kearah patembayaan, sehingga nilia-nilai dalam program P2KP yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kejujuran dan kegotong royongan masyarakat misalnya kebijakan tanggung renteng, kebijakan tanpa anggunan, tidak adanya institusi pengawas BKM secara memadahi dengan lebih mengedepankan kontrol masyarakat yang ada, hal itu semua sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masyarakat patembayan saat ini. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan adalah pembenahan Masalah Penentuan Kriteria Masyarakat Miskin, Masalah kontinuitas program, Masalah system Tanggung Renteng, Masalah Sistem Anggunan, Masalah Penentuan Calon Nasabah, Masalah Suku Bunga, Masalah Kemitraan, Masalah Pengawasan dan pertanggung jawaban Program, Masalah Keterbatasan Dana Operasional dan Masalah Perbaikan hubungan dengan Pemerintah Desa / Kecamatan serta adanya revitalisasi pemahaman konsep tridaya pemberdayaan program dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dalam kesatuan sinergitas tujuan program yang ada di daerah, agar upaya pemberdayaan masyarakat miskin dalam program P2KP tersebut bisa berjalan secara optimal.

One of the essentials issues of developing problems is abaut poverty, because poverty can look as a fenomena that araise from the other side of developing activity as the opposite impact, it can realize as allination, phisical weakness, powerless, furnirability, and lack of sosial assets. There were many actions had been tried by the government to overcome that problems beginning from implementation of Inpres proyect, IDT, KIP, UED SP, PDM DKE and others, and since 1999 had tried to change the mindset strategy into empowerment strategy, one of the new programs is P2KP that tried to overcome it with Tridaya ( three empowerment), including social empowerment, economic empowerment and ecological empowerment. But in anotherhand the poor problem still face us in a large number. So that the keys problems of this empowerment activity is dealing with supporting from the actual social participation toward as a civil society, that’s all the fundamental issues to be priority. And then we suspect that the reason the falling program of P2KP was concerning abaut lack of BKM roles, because this institution have to responsible directly as a whole that program, as a matter of fact Tri daya ( Trhee empowerment) of BKM stategy is good enough to overcome that problem, but many problems faced it concerning with lack of finance resources, human resources, BKM organization and structure, and dealing with controle and responsibility of BKM to implement social empowerment program. Empowerment is a set of dynamic activity, contextual and continuity, so pre assumstion that used, should be specific too and appropriate as the social context. So that there were wrong asumtion at the program P2KP that made the sama assumstion for the whole obyect without seen the tipical and social context each other region or even village.including at sidoarjo regency as the obyect study that had transitied urban area from paguyuban (Gemeinscaft) to patembayan ( Gesellscaft) characteristic of sosial life. So that the implementation of the program BKM that make priority like brotherhoods, such as collectif responsibility in returning funds, honesly, such as no specific institution that controle of the BKM program and faithfully is unrelevan again to use this patembayan social context. So that the important step to overcome it, to make certainity and definition of poverty criteria, the continuity of the program, restructuring collectif responsibility system, the guarantee system of the pogram, definition of the obyective program, dealing with the optimal rate, lack of the operasional funds and to improve the relationship between BKM and local government, and then Revitalization the means of Tridaya empowerment concept with supporting by other program of regional development into unity to their ends goals, so the BKM program to make social empowerment could do effectifly.

Kata Kunci : Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan,BKM, Urban Poverty Program