Program Pembangunan Gampong (PPG) :: Studi implementasi kebijakan PPG di Gampong Blang Adoe Kabupaten Aceh Utara

SUKMAWATI, Cut, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembangunan pada dasarnya sebagai sarana perubahan sosial, dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik, atau sebagai sarana pembebasan manusia dari kemiskinan. Pembangunan sebagai usaha mengubah masyarakat pada kenyataannya telah melahirkan fenomena yang sekaligus berlawanan, masyarakat bukan sebagai subyek pembangunan melainkan sebagai obyek pembangunan. Terbitnya UU otonomi daerah dan UU. No. 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh, memberikan peluang dan inspirasi bagi Pemkab. Aceh Utara untuk membuat kebijakan PPG yang harapannya dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, sehingga proses pembangunan tidak menempatkan masyarakat sebagai korban pembangunan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPG yang berlangsung di Kab. Aceh Utara. Kebijakan PPG telah mengarah kepada penempatan masyarakat gampong Blang Adoe yang ada di Kab. Aceh Utara sebagai pusat pembangunan, di mana masyarakat gampong ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian serta sebagai penerima manfaat hasil pembangunan gampong. Model teoretik yang digunakan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan PPG dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola-pola proses komunikasi (transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi), sumber daya (dana dan kompetensi implementor) dan sosial budaya masyarakat Aceh (norma adat, norma hukum dan kepemimpinan lokal). Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan yang kompeten. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan observasi dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan dalam proses komunikasi sudah berjalan baik, ini ditunjukkan oleh masyarakat Gampong Blang Adoe yang pada umumnya tahu dan mengerti aturan-aturan PPG dan sering mengikuti dan memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PPG. Sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan PPG ini juga baik. Kompetensi implementor sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam PPG, dan pengelolaan dananya juga sudah sesuai dengan DASK-PPG yang telah mendapatkan pengesahan Bupati Aceh Utara. Dalam hal sosial budaya masyarakat Aceh, PPG di Gampong Blang Adoe memberikan citra positif di kalangan pemimpin lokal, seperti terbantunya masyarakat dalam hal menambah pendapatan dan tambahan modal usaha. Dalam hal adat, sebelum PPG mulai dilaksanakan terlebih dahulu diadakan pembacaan doa bersama. PPG juga secara otomatis sudah sesuai dengan norma hukum Islam, karena di Nanggroe Aceh Darussalam telah diterapkan syariah/hukum Islam.

Development essentially is a way for social change from one condition into better-off, or as a way for poverty reduction. In fact development as a way for social change has called into being contradictive phenomenon: society wasn’t turned out to be a development subject, but object. Implementation of local autonomy act and act No. 18 of 2001 of specific autonomy for Aceh Province serves opportunity and inspirations for Aceh Utara District Local Government for creating PPG in order to serve advantage, so development process doesn’t make society as a victim of it. For that reason this research is aimed at exploring how the PPG policy is implemented in Aceh Utara Distric. Implementation of PPG policy tends to cultural identity empowerment at gampong in Aceh Utara, which society involve in planning, actuating, and controlling process; and preserve gampong development goals. The model for explaining PPG policy implementation is explores communication process, resources and socio-cultural Aceh society. Data dan information which collected are primary and secondary data. Primary data was taken by interview of competence informan. Furthermore, secondary data was collected from document, and observation by recording relevant fact. This research result shows that communication process has carry-out well. It is proved by Gampong Blang Adoe society which generally know and understand PPG rules and often joint and supervise PPG activities. Resources (competency of implementation officer and finance) which needed in the PPG implementation is well, too. The implementation officer competence has been well-matched with the rules in PPG, and so is finance management which well-matched with PPG-DASK that recommended by Aceh Utara Bupati (head of district). In Aceh Utara socio cultural context, PPG policy implementation in Gampong Blang Adoe results a positive image among local leaders, indicates by increasing household income and business capital additional. In custom context, before PPG policy has been implemented always preluded by a short pray together. PPG policy implementation also automatically has been well-matched with Islamic norms, because nowaday in Nanggroe Aceh Darussalam has been implemented syariah/Islam law.

Kata Kunci : Program Pembangunan Gampong,Kabupaten Aceh Utara,Sosial Budaya Masyarakat Aceh, PPG, communication, resources, Aceh socio-cultural