Netralitas birokrasi dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah :: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT

RITAN, Siprianus Sina, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tuntutan terhadap reformasi tidak terlepas dari harapan atau cita-cita masyarakat yang menginginkan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan good governance tersebut salah satunya telah diwujudkan dalam sistem berdemokrasi yakni pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 dengan cara memilih pemimpin nasional secara langsung oleh rakyat. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran publik adalah mengenai netralitas birokrasi atau yang biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada. Keterlibatan PNS dalam politik praktis di Flores Timur telah memberikan dampak negatif bagi keberadaan birokrasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas birokrasi pemerintah Kabupaten Flores Timur yang sulit dilakukan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan sulitnya Birokrasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah semua Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di Kabupaten Flores Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa birokrasi dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah kurang mampu menunjukkan netralitasnya. Netralitas birokrasi yang masih kurang ini ditunjukkan dengan integritas, komitmen, keseriusan, kompetensi dan profesionalisme birokrasi masih rendah. Integritas birokrasi yang masih rendah ditunjukkan dengan adanya kepentingankepentingan tertentu dari PNS, perpecahan birokrasi, dan kewibawaan birokrasi yang kurang baik. Komitmen birokrasi yang masih rendah ditunjukkan dengan adanya sejumlah PNS yang kurang mampu menjunjung moralitas dan kejujuran, lebih banyak menggunakan waktunya untuk kepentingan suksesi pelaksanaan pilkada, kurang mampu menolak dengan tegas upaya atau janji-janji dari pasangan calon tertentu. Keseriusan birokrasi yang masih rendah ditunjukkan dengan banyaknya elit birokrasi yang sulit ditemui karena bekerja untuk kepentingan paket calon tertentu. Kompetensi birokrasi yang masih rendah ditunjukkan dengan penilaian terhadap pelaksanaan pilkada yang tidak murni dari hati nurani, kurang mampu memberikan arahan yang baik dalam proses sosialisasi, dan kurang mampu mengelola konflik yang terjadi. Profesionalisme birokrasi yang masih rendah ditunjukkan dengan ketidakmampuan PNS membedakan statusnya sebagai birokrat dan sebagai pendukung partai politik serta ketidakmampuan memberikan pelayanan dan dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaknetralan sejumlah PNS atau elit birokrasi tampak pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan awal mulai dari pendaftaran dan penetapan pemilih dan pasangan calon. Faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Flores Timur adalah adanya intervensi partai politik, jabatan atau kedudukan, politik balas jasa, keuntungan, dan kultur atau budaya.

The demand on reformation is not apart from society hope and ideal about good governance. One of the implementation of good governance manifest in democration systems was General Election 2004 by electing national leader directly by people. In the middle of preparation activities of direct district head election, one of the public worry was about the bureaucracy neutrality or what usually called as Civil Servant (PNS) in Pilkada. The Civil Servant involvement in practical politics in East Flores had raised negative impact on the existence of bureaucracy. Therefore, this research aims to analyze the bureaucracy neutrality of East Flores Regency government that was difficult to conduct in implementation of direct district head election and factors affect or cause the difficult of bureaucracy of East Flores Regency for being neutral in the direct district head election. This is a qualitative research. The subjects of this research are all Department Head, Institutions and Offices in East Flores Regency. Data collected from interview, observation and documentation. Data analysis tecnique used is qualitative descriptive analysis. The result of this study shows that bureaucracy in supporting the implementation of district head election was not able to show its neutrality. Lack of this bureaucracy neutrality showed by the low of bureaucracy integrity, commitment, seriousness, competency and professionalism. The low of bureaucracy integrity showed by the certain interests of PNS, the dissension of bureaucracy, and less of the authority of bureaucracy. The low of bureaucracy commitment showed by a number of PNS that not able to hold morality and honesty, used more time for the interest of pilkada succession, not able to avoid affirmly the attempts or promises from certain couple-candidate. The low of bureaucracy seriousness showed by the difficulty to meet bureaucracy elites because they worked for the interest of certain candidate package. The low of bureaucracy competency showed by the judgement on implementation of pilkada that was not pure from heart, lack of capability on giving good direction in socialization process, and lack of capability on managing conflict. The low of bureaucracy showed by the lack of capability of PNS to distinguish their status as bureaucrat and as supporter of politic party and their lack of capability to give service and support according to certainty. Factors affect the bureaucracy neutrality in supporting the implementation of district head election in East Flores Regency are politics intervention, occupation or positions, recompense politics and benefits.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah,Netralitas Birokrasi,Netralitas Birokrasi,Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Neutrality, Bureaucracy, Head District, East Flores Regency.