Kebijakan pemberdayaan pemerintahan kampung Kabupaten Jayapura di Distrik Sentani Timur tahun 2004

PRIYA, Untung Eka, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan terjadinya pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka terbuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu didukung oleh otonomi kampung yang kuat dan pemerintahan kampung yang mandiri, untuk itu perlu dilakukannya pembinaan pemerintahan kampung secara komprehensif. Otonomi kampung yang kuat dan pemerintahan kampung yang mandiri merupakan refleksi dari keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah. Didalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, harus dipahami teori-teori yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pemberdayaan pemerintahan desa. Teori yang ada sebagai landasan dalam menginterpretasikan berbagai masalah dan pemecahannya. Secara teori kebijakan publik adalah suatu keputusan terbaik yang diambil oleh organisasi pemerintah atau bisnis sebagai instrumen pemecahan masalah guna tercapainya tujuan. Pemberdayaan Pemerintahan Desa adalah suatu upaya memberikan kemampuan dengan memberikan kepercayaan dan kesadaran guna meningkatkan kesadaranya terhadap tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawabnya kepada pemerintah dibawahnya/atau kelompok secara wajar agar dapat berperan akatif sebagai subyek pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskreptif dengan menganalisa dan mengiterpretasikan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan data primer lewat wawancara serta observasi yang terkait dengan penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskritif kualitatif yang mudah dibaca dan dipahami selanjutnya diinterpretasikan dengan menggambarkan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada secara konkrit dan terperinci. Dari hasil analisis data kebijakan pemberdayaan pemerintahan Kabupaten Jayapura di Distrik Sentani Timur mengalami kegagalan, karena pemerintah kabupaten Jayapura memahami pokok permasalahan lemahnya penyelenggaran pemerintahan kampung, sehingga pengambilan kebijakan pemberdayaan pemerintahan kampung tidak komperhensif, hanya menekankan pada penguatan keuangan kampung dan masalah penguatan lembaga pemerintahan kampung dan peningkatan kapasitas aparatur kampung terabaikan. Dan sebagai pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina dan fasilitator terhadap pemerintahan kampung guna penguatan lembaga pemerintahan kampung dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah kampung. Membuat dan menetapkan kebijakan program pendampingan bagi pemerintahan kampung guna percepatan penguatan otonomi kampung untuk mewujudkan Pemerintahan kampung yang mandiri.

By the shifting of government executive system in Indonesia, there opens a chance for the districts to make a vast self-development in order to increase its people’s welfare. In relation to the previous statement, it should be supported by strong district autonomy and independent district government. Therefore, educative-direction for the district government is necessarily done in comprehensive way. The strong comprehensive district autonomy and self-dependent district government is a reflection of the success in executing regional autonomy. In doing the research related to the problem formulations, the theories that involve public policy and rural government’s empowerment should be understood. The theories exist as the basic rules to interpret various problems and the solving. Theoretically, public policy is the best decision taken by the government or business organization as an instrument to solve a problem in order to obtain the purposes. Rural government’s empowerment is an effort to give the ability by giving trust and awareness in intention to increase the alert toward duty, right, and obligation, also authority and responsibility for the government beneath or the groups normally that they will hold the role as development subject. This research uses descriptive-qualitative by analyzing and interpreting secondary data through the documents, while primary data has been collected through interview and also observation related to the research. The data is then analyzed in descriptive-qualitative way, in order to be easy to read and understood. Next, the writer interprets those data specifically and in concrete way by describing events or problems that occur. The result from data analysis points that the government empowerment policy of Kabupaten Jayapura in East Sentani District have failed because the government did not understand the weakness of rural government execution. Therefore, rural empowerment policy making was not comprehensive. This policy making only emphasized on financial and institution strengthened, on the other hand the capability of rural beaurocrats never been improved. Based on the result of this research, the writer suggest the government of Kabupaten Jayapura to accomplish its function and task as a mentor and facilitator for rural government. It can be done by setting up program for rural government in order to accelerate rural autonomy empowerment to reach the independent rural government. Data analysis result points that the resident government of Jayapura does not understand the basic problem faced in executing district government, so that the district government’s policy empowerment that has been done is not comprehensively done and is only focused on the financial-inability problem, while the institution problem and the weak, minimum district government capacity level have been ignored. As the problem solving based on the research result, it is advised to Jayapura resident government that they should execute institutional education for the district government intensively and in a balance way. They should also make and determine stand-aside program for the district government in order to speed up the strength of rural autonomy in purpose to create a dependent district government.

Kata Kunci : Otonomi Kampung,Otonomi Daerah,Pemberdayaan Pemerintahan Kampung,Distrik Sentani Timur