Upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara

NURHALIS, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak stabilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Mengingat potensi pendapatan daerah yang masih besar maka dirasa perlu mengupayakan peningkatan pajak dan retribusi daerah. Penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana upaya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Kutai Kartanegara? 2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara ? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang masa observasi dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara: 1) penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah, 2) meningkatkan kualitas pelayanan, dan 3) menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan faktorfaktor yang mempengaruhi upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah adalah faktor kelembagaan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, tarif pajak, kondisi politik, dan kesadaran wajib pajak. Secara kelembagaan, Dinas Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pajak dan retribusi. Pada tingkat sistem dan prosedur, Dinas Pendapatan Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu. Namun, dilihat dari sumber daya manusianya masih kurang sesuai dengan spesialisasi kerja di bidang perpajakan. Sementara dari pihak wajib pajak, tingkat kesadarannya untuk membayar pajak masih kurang mendukung. Disimpulkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menitik beratkan pada penyempurnaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta peningkatan pelayanan publik. Faktor-faktor kelembagaan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, tarif pajak, kondisi politik, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.

In District of Kutai Kartanegara, revenue from Local Original Income (PAD) is unstable, especially from local tax and retribution. Considering big local potential, it is necessary to increase local tax and retribution. Therefore, this research is focused attempt to increase local tax and retribution, based on Law No.18/1997 and amendment of Law No.34/2000. This research address two problems: 1) what are attempts to intensify and extend increase of local tax and retribution in District of Kutai Kartanegara? 2) what area factors influencing attempts of increasing local tax and retribution? The research used qualitative descriptive method. Data is collected through interview, observation and documentation. The data was analyzed using interactive analysis technique between data reduction, data presentation and conclusion. The data was validated by longer observation period and data triangulation. Result of the research indicated that attempts of intensification and extension of local tax and retribution were done by: (1) improving local regulation regulating local tax and retribution, 2) improving service quality, and 3) explore local tax and retribution. Meanwhile, factors influencing attempts of local tax and retribution improvement were institutional, system and procedure, human resource, tax rate, political condition, and tax pay’s awareness. Institutionally, Local Income Office does coordination and spreading information on local tax and retribution. In system and procedure level, local income office form integrated service unit. However, there is lack of human resources according to work specialization in taxation. In addition, awareness level of taxpayer is less. The conclusion is that intensification and extension of local tax and retribution is focused on improvement of local regulations and local tax and retribution and public service. Factors of institution, system and procedure, human resource, tax rate, political condition and awareness of taxpayer influence attempts to increase revenue from tax and retribution.

Kata Kunci : Peningkatan Penerimaan Pajak,Pajak dan Retribusi,Kutai Kartanegara, tax, retribution, revenue increase