Kemampuan keuangan daerah dalam otonomi daerah

NANGIM, Achmad, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Secara struktural, Daerah Kabupaten dan Kota adalah institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, karena itu langkah memberikan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah adalah wajar. Masyarakat membutuhkan bimbingan dan pelayanan yang baik bagi pengembang daya kratifitas, dan dengan kreatifitas masyarakat akan mampu menumbuhkan pertunbuhan ekonomi masyarakat. Dalam era otonomi daerah Kabupaten Purworejo mampu melaksanakan otonomi secara menyeluruh walaupun keterbatasan anggaran. Potensi-potensi daerah yang patut diandalkan adalah peningkatan sumber daya manusia, potensi sumberdaya alam, potensi pariwisata dan status ekonomi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Di era otonomi daerah menurut UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 secara serentak di Indonesia otomatis juga berpengaruh terhadap Kabupaten Purworejo. Menurut UU tersebut, kewenangan baik kewenangan politik, kewenangan anggaran dan kemampuan dalam pembiayaan pembangunan menjadi wewenang Pemerintah Daerah, dalam hal ini daerah dituntut untuk kreatif, inovatif, aspiratif dalam pelaksanaan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mempunyai ciri: Pertama, memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Kedua, data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa. Data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam menjadi dasar dalam melakukan analisa dan interpretasi. Dengan menggunakan kerangka teori kemampuan keuangan daerah dan variabel pendapatan daerah serta potensi ekonomi daerah Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama, Kemampuan keuangan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan otonomi daerah sangat terbatas, hal tersebut dapat dilihat dari keterbatasan anggaran dan keterbatasan pendapatan daerah. Disamping itu masih ketergantungan dari pihak pusat sekitar 93,31 %. Kedua, Dalam APBD Kabupaten Purworejo selama 2 ( dua) tahun anggaran yaitu tahun 2004, dan tahun 2005 terlihat pendapatan daerah mengalami peningkatan, demikian juga belanja setiap tahun terjadi surplus pendapatan. Walaupun terjadi peningkatan tetapi jumlahnya belum cukup memenuhi ukuran pelaksanaan tuntutan otonomi daerah. Ketiga, Dengan pendapatan yang terbatas pemerintah Kabupaten Purworejo berusaha untuk memenuhi keinginan masyarakat, hal ini terlihat pada anggaran untuk belanja public lebih besar dari belanja aparaturdan jumlahnya selalu meningkat dari tahun ketahun. Unit kerja yang tugas pokoknya langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat mendapat anggaran yang cukup besar. Rekomendasi dari hasil penelitrian ini adalah: Pertama, Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo relatif masih kecil tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi diperlukan dana yang lebih besar. Dalam era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk berusaha dalam meningkatkan potensi daerah. Kedua, Intensifikasi yaitu antara lain : meneliti peraturan – peraturan daerah yang mengatur pemungutan yang ada dan membuatkan peraturan daerah terhadap pungutanpungutan yang potensial yang selama ini belum bisa dipungut karena tidak ada dasar hukumnya. Ketiga, Anggaran belanja yang dibuat hendaknya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah yang hasilnya diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, Perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan anggaran belanja, karena perencanaan yang baik kadangkadang dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Structurally, City and Regency Area are governmental institution that closely related to the society. Thus some stages to give wider autonomy, real and responsible to region is e normal thing. Society needs good guidance and service to the development of creativity, and by creativity the society is able to develop socio - economic development. In era of regional autonomy Purworejo Regency is capable for executing autonomy thoroughly although had the limitation in funds. Regional potential that needs to be relied on is the increasing of human resources, potential of nature resources, potential tourism and status of socio - economy gradually from years to years had increased. In era of regional autonomy based on lows Number 32/2004 and Lows Number 33/2004 together in Indonesia automatically affect also Purworejo Regency. According to those Lows, the authority either political authority, funds authority or the capability in development funding become the authority of Regional Government. In this matter, region is demanded to be creative, innovative, aspirate in governmental regulation. The methods of this research had been used in this research is descriptive study that has characteristic: First, focused to the problem solving that exist nowadays, to the actual cases, Second, data that had firstly been arranged, explained and then to be analyzed, secondary data, observation and deep interview become the basic in doing analyses and interpretation, using the theoretical framework the money capability of region and also the economical potential of Purworejo Regency. From the result of this research, it found that: First, the money capability of Purworejo Regency in executing the regional autonomy is very limited; it could be seen iron the limitation of fund and the limitation of regional income. Beside there is any other dependency from the central party about 93,31%. Second, in APBD Purworejo Regency for 2 (twoo) estimation years, are 2004 and 2005 seems the regional income gad increased. Similar with the annual expenditure had surplus of income. Although there us any increasing but the amount is insufficient for fulfilling the measurement of executing the demand of regional autonomy. Third, by the limited income the government of Purworejo Regency seeks to fulfill the social demand. The seems from the estimation for public expenditure is greater form apparatus expenditure and the amount is always increases from year to years. The working unit that has the direct main task related with the basic needs of society gets the greater estimation. Recommendation from this research are: First, the income of Regional Government of Purworejo Regency relatively is small certainly for fulfilling the social needs that become more higher is needs the greater estimation. In autonomy area, this region is required for seeking in increasing the regional potential. Second, intensification by researching the regional regulation that rules about the potential retribution that so far had not been taken because there isn’t any legal basic.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Kebijakan,Kabupaten Purworejo, Regional Finance, Policy