Analisis penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada pemerintah Provinsi Papua

ARAGAE, Robert, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan Pemerintah Daerah Propinsi Papua dalam pembentukan lembaga perangkat dengan berbagai faktor sebagai dasar pertimbangan pembentukan serta kriterianya sebagaimana termuat dalam PP No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu penelitian ini sekaligus mengadakan penilaian dan pengevaluasian atas pelaksanaan PP No.84 Tahun 2000 di Pemerintah Propinsi Papua. Pelaksanaan PP No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam implementasinya tidak selalu menimbulkan output dan outcome yang positif. Dengan dikeluarkannya PP No.8 Tahun 2003 maka Pemerintah Propinsi Papua berupaya untuk menata kembali perangkat daerah sehingga diperoleh perangkat yang akan mampu menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dengan sistem manajemen pemerintahan yang baik (good governance). Dalam mengukur proses transisi kebijakan penataan kelembagaan pada Pemerintah Propinsi Papua digunakan 5 (lima) indikator, yang meliputi: kewenangan daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlangsung dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Propinsi Papua. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan secara diskriptif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kelembagaan perangkat daerah yang ada di Pemerintah Propinsi Papua jumlahnya cukup banyak dan belum berjalan efektif baik itu ditinjau dari segi tugas dan fungsi maupun secara struktur organisasi sehingga yang nampak adalah kelembagaan yang cukup besar tetapi fungsi yang dijalankan sangat kecil bahkan cenderung tumpang tindih. Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2003 dapat dikatakan bahwa Pemerintah Propinsi Papua telah melebihi ketentuan yang diatur dalam PP tersebut. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Propinsi Papua masih bekerja dengan melakukan penataan kelembagaan berdasarkan atas PP nomor 84 tahun 2000. Faktor penghambat diterapkannya PP tersebut adalah karena saat ini Pemda Propinsi Papua sedang melakukan proses transisi dalam penerapan UU Otonomi Khusus dan memperkuat basis pemerintahan di tingkat distrik, sehingga nantinya mampu dilakukan perluasan mandat menjadi kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Langkah ini ditempuh mengingat luas wilayah propinsi sehingga menyulitkan rentang kendali pemerintahan. Dalam rangka penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003 maka penelitian ini memberikan saran dan merekomendasikan kepada pemerintah Propinsi Papua agar pelaksanaan PP No.8 Tahun 2003 sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Berdasarkan perhitungan Peneliti, sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2003, dapat dibentuk 3 badan/dinas, 10 kantor dan 6 lembaga yang dapat digabung dengan kantor atau dinas/badan. Selain pertimbangan berdasarkan PP tersebut, Pemerintah Propinsi Papua dapat menggunakan pertimbangan analisis kebutuhan. Misalnya, jika sesuai PP perhitungan skor urusan pendidikan dan kesehatan masuk direkomendasikan berbentuk kantor tetapi karena dua hal ini merupakan prioritas pembangunan Propinsi Papua, maka dapat dibentuk Dinas/Badan.

This research was to understand how readiness of the Local Government of Papua Province formed institutional apparatuses by various basic factors to consider formation and criteria of formation as stated in PP no.8 of 2003 on Guidance of Local Apparatus Organization. This research also evaluated and assessed the implementations of PP no.84 of 2000 in the Provincial Government. This implementation of PP n0.84 of 2000 on the Guidance of Local Apparatus Organization did not always result in positive outputs and outcomes. The phenomena took place because the arrangement of local apparatus organization, according to PP 48 of 2000, was not based on the local needs; since the PP No.84 of 2000 was issued, total local apparatuses of the papua Province were 19 departments, 14 local technical office, 4 technical office in DPRD secretariats, whose echelon positions were 1015. the quantity was considered too many and have effect on the local finance. The issuing of PP no.8 of 2003, clearly, has given limitation to the quantity of local apparatuses which, in forming them, had to pay attention at factors of local considerations, characteristics and criteria of formations. This research used a qualitative method, which was analysed descriptively, taking location of Papua Province Government. Data was collected by interviews, observation and documentation. The analysis was done descriptively, namely certain social phenomenon, researcher developed concept and collected facts. Based on the results of research, the writer could conclude that quantity of local apparatus institutions existing in the Provincial Government was sufficiently many and not running effectively yet, relative to aspects of task and functions as well as organizational structure so that the appearances were only big institutions, but their functions are little, even they were overlapping. Base on PP 8 of 2003 the Papua Provincial Government has add morea out in amount of local institutions. It happens because they have organize local institution base on PP 84 of 2000. The barier factor in PP 8 implementations because at that time Papua Province was trantition process to implement UU Special autonomy and give more attention to districts, in order to prepared them grow and later can change into city. In order to implementation of PP 8 of 2003, this research give suggests and recommendations that Papua Government should adjusted with local needs. Base on writer’s analysis, in Papua Province can established 3 department/beurao, 10 local technical office and 6 institutions that can mix with the same purpose. Except base that skore, Papua Province can used job also cost and benefit analysis. For example, if we use PP no 8 we can judge that we only have 3 department/beurao, but if Papua Province want to take more attention to special sector, especially education and public health, the government can established department/beurao. because, its was the priority sector in Papua Province development.

Kata Kunci : Penataan Organisasi Perangkat Daerah,PP No84 Tahun 2000,PP No8 Tahun 2003, Local Government Institution restucturing, PP No.48 of 2000, PP No.8 of 2003.