Implementasi pemberdayaan perempuan bidang kesehatan di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PURNOWO, Sigit, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pergeseran paradigma pembangunan dari top down sampai bottom up melahirkan konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya konsep ini posisi masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima pembangunan atau objek pembangunan, tetapi masyarakat berperan aktif dari perumusan program sampai pada tanggungjawabnya. Model pendekatan pemberdayaan ini memposisikan masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus melakukan evaluasi, sifatnya swakelola dan swadana, disini pemerintah hanya sebagai fasilisator. Seiring dengan gelombang jender yang memasuki segala bidang kehidupan manusia, maka muncullah konsep pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan jender dalam pembangunan nasional. Aspek pembangunan nasional yang luas, memungkinkan kedua konsep tersebut merambah pada bidang politik, sosial, budaya dan termasuk bidang kesehatan. Pemberdayaan perempuan bidang kesehatan menjadi penting terkait masalah kesehatan merupakan modal pembangunan yang sangat vital. Maka dari itu tesis ini berupaya membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jagalan dan Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan ingin melihat pelaksanaan atau implementasi pemberdayaan perempuan yang berwawasan jender dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bidang kesehatan di desa Jagalan telah terimplementasi dengan baik, sedangkan di Desa Potorono masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan programprogram yang ada, diantaranya Posyandu, penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan penyakit menular, pemberian tablet Fe (zat besi), dan lain sebagainya. Keberhasilan dan kekurang optimalan yang terjadi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Kepemimpinan dari lembaga-lembaga pelaksana memperlihatkan kemampuan dalam melaksanakan peraturan dengan baik dan mampu untuk menggunakan kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan dengan baik. Faktor ini tentunya tidak lepas dari pendidikan formal dari para pelaksana yang memadai. Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penentu keberhasilan pemberdayaan ini. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas organisasi sosial serta keterlibatannya dalam pengambilan keputusan merupakan aspek pokok dari pemberdayaan. Disamping itu kontrol terhadap pemerintahan juga merupakan bentuk partisipasi yang lain, meskipun dalam masyarakat Jagalan kontrol ini masih lemah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Jagalan yang baik dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang baik pula, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Dengan kondisi perekonomian yang baik ini, maka dalam segala kegiatan pemberdayaan perempuan bidang kesehatan mampu dibiayai secara swadaya. Mengingat kontrol masyarakat yang masih lemah dalam pemerintahan, maka perlu ada upaya pembentukan advokasi terhadap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan di dalam menyuarakan ketidakpuasannya.

Transformation development paradigm from the top down to the bottom up raises a society’s empowering concept. According to this concept, society’s position is no longer the object of development, but become an active subject starting from the planning to its responsibility. This empowerment model positioned society as the planner, implementer, and also as the evaluator; its characteristic is self-manage and self-fund, here, government act only as facilitator. Along with the gender wave which is penetrate to all sector, raise an empowerment concept for the women and placing forward gender issues in national development. Wide range national development aspect allow those two concepts penetrate politics, social, culture, and also health issue. Women’s empowering in health issue become an important issue accorded to a topic that health problem is a vital development capital and women are the group of society which is more affected to the health issues. Hence, this these is an effort to discuss about women’s empowering in health issue and also discuss the affected factors. This research is executed in Jagalan Village and Potorono Village, Banguntapan District, Bantul Residence, Yogyakarta Province. Methode used is descriptive-qualitative along with its goal is to see the execution or the implementation of women’s empowering with its gender perspective and to see the affected factors of this empowerment. The result shows to us that implementation of women’s empowerment in Jaganalan Vllage is well implemented and in the other hand implementation in Potorono Village is less implemented. This phenomenon could be seen from the implementation of the programs provided such as Posyandu (Indonesian effort in women’s empowering by conduct an activity to serve mothers and their babies in health care which executed by each society), health care and catching disease counseling, giving Fe tablets, etc. Less succeed of this implementation is affected by three factors; they are leadership, society participation, and socio-economic condition of related area. Leadership of implemented organization shows the ability in implementing policy and able to use power to manage all activity well. This factor certainly could not stand alone without a well formal education of the implementers. Society’s participation is also a determinant succeed factor of this empowerment. Society’s participation in activity and social organizational activity and also its involvement in decision making is a primary aspect of the empowerment. In the other hand, control to the government is also another form of participation, though in Jaganalan Village this thing is weak. Well socio-economic condition of Jaganalan people is also affected by its well economic potential. Men and women are working together to produce income. Thus, along with this well condition all women’s empowerment activities could be funded by their self. Remembering that the society’s control to the government is weak, thus needed an effort to form an advocating program to the society member, both men and women in presenting their unsatisfying condition.

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan,Kesehatan,Jender, Empowerment, Women, Gender