Kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Purworejo

SUBAGIYO, Dr. Nasikun

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sebutan Republik Indonesia sebagai negara hukum, perlu dipertanyakan karena sejak dikukuhkan enam puluh tahun yang lalu ternyata belum mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat. Dimata masyarakat Kabupaten Purworejo aparat penegak hukum terkesan rapuh, kacangan, siapa kuat dan besar akan menang dan bertahan, sebaliknya siapa lemah dan kecil akan menderita dan mati tersiksa. Dalam mekanisme penegakan hukum terdapat tiga aktor penting yang saling terkait dan salah satu aktor tersebut adalah Polri yang mempunyai tugas awal dalam proses penegakan hukum. Isu / rumor yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Purworejo bahwa citra Polri selaku aparat penegak hukum jelek, sehingga ada kecenderungan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum. Benarkah demikian dan faktor apa yang menjadi penyebabnya ?, penelitian ini akan menjawab itu semua. Penelitian kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan metode kuantitatif yang di back-up dengan metode kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum, menjawab opini publik tentang adanya krisis kepercayaan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum merupakan pendekatan dalam penelitian ini. Tinggi dan rendahnya kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana persepsi masyarakat terhadap kompetensi, moralitas dan kepedulian Polri dalam menegakan supremasi hukum. Hukum sebagai kaidah dalam bentuk peraturan perundangan dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan wajib ditaati oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga untuk menegakannya diperlukan kepastian hukum, aparat penegak hukum yang cukup dan berkualitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik dan memadahi, serta adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Purworejo pada tahun 2005 adalah 49,23 % atau ketidakpercayaaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum 50,77 %. Ini menunjukan bahwa ketidakpercayaan masyarakat lebih besar dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum atau dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri diragukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki citra agar mendapatkan kepercayaan masyarakat maka penegakan hukum yang titik beratnya pada ketaatan hukum mutlak harus dilakukan, dan Polri dituntut mempunyai kemampuan yang tinggi dalam penyidikan, berani menolak suap, tangguh dalam menghadapi intervensi, respon terhadap aspirasi masyarakat, serta adanya kemauan untuk meningkatkan kemampuan dan moralitas dalam penegakan supremasi hukum. Hal ini akan tercapai manakala Polri didukung dan dilengkapi oleh personil yang cukup dan berkualitas, serta anggaran yang memadahi.. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan Polri mampu melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Predicate of the Republic of Indonesia as a constituonal state is necessary to be questened because it is not materialized yet the community expected justice in the Local Government of Purworejo sosial view, apparatus of law up-holder are impressed brittle, mixed, those who are strong and big will win and stand, the opposite those who are weak and small will suffer and dead fortured. Trere are three interrelated important actors in the mechanizm process of up-holding law and one of them is the “Polri” who has a beginning duty in the process of up-holding law. The growing rumors in the Local Government of Purworejo community, that image of the Polri as the law up-holder apparatus are poor in quality so tends to social in confidence upon the Polri as the apparatus of law up-holder. Is that true and what factor is the cause?. This research will answer them all. Research of socia l confidence upon the Polri as apparatus of law up-holder in the Local Government of Purworejo is implemented in the quantitative method that is backed up by qualitative method. This is done at the aim of descripsing and to know social confidencial level upon the Polri as the apparatus of law up-holder, answering the public opinion connected with the existance of confidencial crisis and formulating alternative problem solving in the frame work of raising social confidence upon the Polri as the apparatus of law up-holder. Social confidence in the law up-holding is an aproach that is used in this research. Low and high social confidence is really decided by what social perception upon competance, morality and the Polri attention in up-holding the law supremation. Law of norm in the shape of constituonal regulation prepared by the government to protect for the sake of community in the frame work of materializing justice should be obidient by apparatus of law up-holder and society, therefore to up- hold it is needed the existance of a certainty law, enough law up-holder apparatus and qualified, means and fasility (organization structure, budget and tools), fine, sufficient and complete, together with high social participation. Based on the research, social confidence upon the Polri as the apparatus of law up holder of the Local Government of Purworejo in the year of 2005 is 49,23 %, or in other word the social inconfidence upon the Polri as the apparatus of law up holder 50,77 %. Therefore, to make better the image in order to achieve social confidence so law up-holding that has a heavy point upon law abidience is absolute must be implemented, and to execute the Polri is asked to have the high capability in the investigation, having a cougrage to refuse bribe money, hard to defeat in facing the intervention, respond of the social aspiration, also the existance of the willing to raise abelity and morality in the law supremation up- holding. This case will be achieve if the the Polri is supported and completed by sufficient personnel and qualified together with enough budget. So that started from this point the Polri is hoped to be capable to perform their duty as the law up-holder that is trusted by the community.

Kata Kunci : Kepercayaan Masyarakat,Polri, Public trust