Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

RACHMAT, Jun, Dr. Pratikno, M.Soc.,Sci

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan konfigurasi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia ditandai dengan pergeseran sistem pemerintahan dari mekanisme sentralistik ke sistem yang lebih terdesentralisasi. Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu manifestasi dari implementasi Otonomi Daerah dengan dasar hukum pelaksanaannya adalah UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi pemekaran dan untuk mengetahui aspek-aspek kelayakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kalitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Variabel-variabel yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah proses rumusan kebijakan pemekaran dengan tahapan-tahapan : perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan serta aspek kelayakan pemekaran yang merujuk pada ketetapan peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam rangkaian proses pemekaran Kabupaten Kolaka Utara yaitu memfasilitasi aspirasi yang muncul dalam masyarakat dengan membentuk tim untuk mengadakan penelitian awal, selanjutnya diadakan pembahasan-pembahasan ditingkat daerah, propinsi dan pusat untuk menghasilkan sebuah keputusan berupa undang-undang yang mengisyaratkan terbentuknya suatu wilayah / daerah otonom baru. Aspek-aspek kelayakan sebagai persyaratan dalam pemekaran suatu wilayah sebagian telah dipenuhi oleh Kolaka Utara, meliputi : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik jumlah penduduk dan luas daerah serta rentang kendali. Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kebijakan pemekaran daerah ini adalah perlunya peningkatan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung jalannya pembangunan, sehingga akan terdapat titik-titik pertumbuhan baru dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Kolaka Utara.

The change of the political and governmental system configuratioan in Indonesia is characterized by the shift of the government system from the centralistic mechanism to the one that is more decentralist. The extension of the Kolaka Utara Regency is one of the manifestation of the implementation of the Regional Autonomy, which legally governed by the year of 1999 Legislation Number 22 and the year of 2000 Govermental Regulation Number 129. Therefore, this research is aimed at describing the process of the extension formulation and its eligibility aspects. The researcher used the qualitative method. The data were obtained through interview and documnetatioan. The variables to achieve the aim of the research were the process of the policy formulation, policy adaption, policy evaluation, and the eligibility aspects of the extension referring to the decisions in the governmental regulation. The results of the research showed fundamental activities done in the sequences of the extension processes of the Kolaka Utara Regency. The activities were facilitating the aspiration emerged from the community by establishing a team to do a preliminary research and then conducting discussion in the level of regional, provincial, and national to come with a decision about laws implying the establishment of new autonomous region/district. The eligibility aspects as conditions for an extension of a region had been fulfilled by Kolaka Utara. The aspectswere the economy capability, regional potentials, socio-cultural and socio-political conditions, population, area, and span of control. Some suggestions proposed in relation to the policy of the extension of a region are the requirement for the development of the potentials of the natural and human resources to support the course of the development. Hence, there will be new growing points in the improvement of the people’s economy in the region of Kolaka Utara.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah,Kabupaten Kolaka Utara