Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perluasan kesempatan kerja

PRAKOSO, Bayu, Drs. Tukiran, MA

2006 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya masalah kesempatan kerja yang terbatas di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan angkatan kerja yang cenderung meningkat ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Meskipun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat kebijakan kesempatan kerja namun belum dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, program perluasan kesempatan kerja apa saja yang telah dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, bagaimana kesesuaian program perluasan kesempatan kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap angkatan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang sudah ada. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan hasil dokumentasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, BPS dan instansi pemerintah yang lain dan menganalisisnya untuk tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program perluasan kesempatan kerja yang dibuat dinas tenaga kerja dan transmigrasi adalah program padat karya, penempatan tenaga kerja melalui kerja sama, program pelatihan ketrampilan dan pendampingan kewirausahaan. Hasil yang lain adalah terdapat ketidaksesuaian program perluasan kesempatan kerja terhadap angkatan. Hal ini disebabkan anggaran program perluasan kesempatan kerja yang terbatas dibandingkan total anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Keterbatasan anggaran program ini juga menyebabkan daya serap program juga menjadi relatif kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan kesempatan kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota belum dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang terbatas. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana memosisikan kabupaten/kota dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlunya spesialisasi pengembangan sektor usaha menurut kabupaten/kota. Pemisahan struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan Balai Latihan kerja. Perlunya peningkatan anggaran program perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengatasi masalah kesempatan kerja yang terbatas.

The reason behind this research is that there is still problems in limited job opportunities in regency/municipality in Yogyakarta Special Region. The increase of labour force is not yet followed by the increase of job opportunities. The policy made by Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi is not yet solving this problem so it cause questions, such as, firstly, what kinds of programmes which have been made by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi in each regency/municipality in Yogyakarta Special Region to increase job opportunity. Second, the matchness of job extension programmes in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi in Yogyakarta Special Region compare to the labour force. Quantitative method is used in this study and data was collected by collecting the secondary data.The secondary data was collected by documentary study, which is based on existing available data in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS, and other related government agencies. The finding of this research reveals that padat karya programmes, labour force replacement, skill training programmes, and enterpreunering programmes are the extention job opportunities programmes made by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. But the increase of job opportunities are not match the amount of labor force as the result of limited budget in this sector compared to total budget of Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. At the end, this study find s the policy in job opportunities made by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi does not yet solve the problem of limited job opportunities existed. Based on this findings, this study recommends each kabupaten/kota to be more flexible in job opportunities policies. Specializing on the job opportunities according to kabupaten/kota and separated organizational structure of Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi and Balai Latihan Kerja are a must during the process. The government should increase the budget on widening the job opportunities in order to solve the problem of limited job opportunities.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Kesempatan Kerja, unemployment, employment policy