Analisis kebijakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kota Yogyakarta

KISWANTO, Eddy, Drs. Sukamdi, M.Sc

2006 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin pemerintah. Bidang kesehatan adalah satu bagian dalam sistem jaminan sosial dan pemerintah telah mengembangkan sistem tersebut melalui berbagai kebijakan bidang kesehatan, salah satu di antaranya adalah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Program tersebut dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Pada tahap implementasi, kebijakan JPKM banyak menemui kendala, baik dari sisi anggaran termasuk kebijakan penganggaran, cakupan progam, maupun peran serta masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Tujuan utama studi ini pertama, mengetahui implementasi JPKM sebelum dan sesudah dikelola oleh PT. Askes. Kedua, mengetahui sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM) di Kota Yogyakarta. Ketiga, mengetahui manfaat program JPKM di Kota Yogyakarta yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Penelitian ini dirancang dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan dari kedua pendekatan tersebut untuk memperoleh informasi secara tepat dan lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei, sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap stakeholders untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan JPKM di Kota Yogyakarta. Temuan lapangan dari penelitian ini menunjukkan hasil pertama, komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang kesehatan terutama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat masih cukup rendah. Hal ini ditandai dengan minimnya alokasi anggaran untuk program tersebut. Kedua, Kota Yogyakarta belum mengembangkan sistem jaminan sosial daerah sendiri. Ketiga, belum adanya data base penduduk miskin yang lengkap untuk menentukan sasaran program asuransi kesehatan tersebut. Keempat, progam JPKM dari perspektif penerima manfaat menunjukkan bahwa sebagian besar warga telah merasakan manfaat adanya kartu askes. Disisi lain, masih banyak juga warga masyarakat yang belum merasakan manfaat memiliki kartu askes karena kebiasaan masyarakat miskin yang lebih memilih pengobatan sendiri ataupun dengan pengobatan alternatif. Faktor lain yaitu terjadinya diskriminasi pelayanan kesehatan yang mereka alami pada saat menggunakan kartu askes.

Social security is one of the citizens' right which guarantees by the government and health is one part of social security system. The government has developed health sector by making health policies, such as Public Health Maintenance Security (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/JPKM). This program ensures poor citizens (gakin) to have access to basic health facilities. But on the implementation, JPKM has facing many obstacles, such as the policy in financing it, the coverage area of the program, and the involvement of the society. This condition is the main reason of this study. The research aims to first, find out the implementation of JPKM before and after being organized by PT. Askes. Second, to find out the financing and health service accepted by those who join JPKM program in Yogyakarta City. Third, to find out how useful was JPKM program according to poor citizens in Yogyakarta City. This research is designing to combine two methodologies, quantitative and qualitative method. The combination of two methods will produce more precise and more comprehensive information about the topic. A quantitative research needed in here to conduct a survey and a qualitative research aims to get more comprehensive view from stakeholders in the implementation of JPKM in Yogyakarta City. The results of this study are first, the low level of commitment from local government in Yogyakarta City in health sector, especially JPKM, as shown with the minimum financing for this sector. Second, Yogyakarta City has not yet developed its own social security system. Third, there is no complete database of poor citizens to be used in order to appoint the target for this health insurance program. Fourth, form the point of view of the target, health card (kartu Akses) has shown effective. But on the contrary, there are still many citizen who have not yet experience the benefit because they are accustomed to use self medication or alternative. On the other side, they admitted that they had experienced discrimination when they used kartu Askes in health facilities.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,JPKM,Kemiskinan