Gerakan sosial dan kebijakan publik :: Studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara

MANALU, Dimpos, Dr. Muhadjir Darwin

2006 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Tesis ini berangkat dari semangat untuk menampilkan peran masyarakat bawah dalam mendorong perubahan sosial politik, khususnya perubahan kebijakan publik (policy change). Hal ini didukung oleh suatu studi kasus yang secara komprehensif mengelaborasi peran gerakan perlawanan masyarakat Porsea (Toba Samosir) dan sekitarnya dalam mendorong lahirnya serangkaian keputusan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan keberadaan PT. Inti Indorayon Utama (Indorayon), di Porsea, Sumatera Utara, yang telah berlangsung sekitar dua dasawarsa (1986-2005). Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor apa yang mendorong lahir dan berkembangnya gerakan perlawanan masyarakat. Kedua, keputusan serta kebijakan apa yang ditempuh pemerintah sebagai respon terhadap gerakan perlawanan masyarakat berkaitan dengan keberadaan pabrik pulp dan paper tersebut. Ketiga, perubahan-perubahan (kebijakan) apa pula yang dilakukan Indorayon merespon tuntutan masyarakat sekitar. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur seperti buku, publikasi lembaga, hasilhasil penelitian, kronologi, laporan lapangan (contact report) dan investigasi, kliping koran, surat-surat, press release dan statement, dan yang tidak kalah pentingnya adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Kemudian, data ini dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori gerakan sosial dan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan, tiadanya faktor tunggal atau monopoli suatu pendekatan teoritis tertentu untuk menjelaskan gerakan sosial secara komprehensif. Dalam hal ini, gerakan perlawanan masyarakat lahir dan berkembang karena beberapa faktor, yakni: meluasnya ketidakpuasan masyarakat dan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan atas kehadiran Indorayon; berperannya organisasi-organisasi pendukung (organisasi-organisasi rakyat, mahasiswa, NGOs, gereja, media, dll); perubahan situasi politik (political opportunity structure); serta didukung adanya budaya konflik yang secara kultural dan historis melekat dalam kehidupan masyarakat Batak. Meskipun gerakan perlawanan masyarakat belum berhasil mencapai tuntutan maksimal, yakni penghentian operasi Indorayon secara keseluruhan dan permanen, namun mereka sudah berhasil mendorong keluarnya serangkaian keputusan dan kebijakan pemerintah Orde Baru dan paska Orde Baru mengenai keberadaan Indorayon. Kebijakan ini, antara lain, adalah keputusan-keputusan menghentikan sementara operasi perusahaan dalam beberapa periode dan kebijakan pemerintah menutup secara permanen sebagian usaha perusahaan (pabrik rayon tutup, pabrik pulp direoperasikan) sebagai respons terhadap gerakan perlawanan masyarakat. Perlawanan masyarakat juga mendorong terjadinya perubahan struktur operasi dan gaya manajemen perusahaan. Setelah gerakan perlawanan masyarakat memaksa operasi perusahaan berhenti sekitar 4 tahun (1999-2002), Indorayon melakukan perubahan-perubahan parsial dalam teknologi produksi dan unit pengolahan limbah, serta lahirnya “paradigma baru” di mana perusahaan semakin menyadari adanya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, gerakan perlawanan masyarakat Porsea dan Toba Samosir sekitarnya telah menunjukkan dua kontribusi sekaligus: mengubah dan mendorong lahirnya keputusan dan kebijakan baru pemerintah serta mendorong perubahan gaya manajemen pengusaha (bisnis) agar memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap masyarakat sekitar. Keduanya bisa dicapai karena desakan gerakan sosial (social movement), tanpa harus menunggu inisiatif aktor-aktor negara (birokrasi dan parlemen) yang biasanya rumit dan distortif. Demikian pula, sulit membayangkan, kalau bukan mustahil, perubahan-perubahan itu terjadi karena niat baik (good will) pemerintah dan Indorayon sendiri. Berangkat dari kenyataan ini, studi ini merekomendasikan adanya reorientasi di dalam studi kebijakan publik ke masa mendatang. Bagaimana agar studi ini tidak lagi semata-mata berangkat dari pendekatan negara (state centric) dan menjadikan studi kebijakan publik sebagai ilmu untuk membela hak-hak masyarakat (science of society) ketimbang sebagai ilmu untuk melegitimasi otoritas represif negara dalam menciptakan ketertiban sosial (science of state).

This study was inspired by the grass-roots initiatives in stimulating politics and social change, in public policy change particularly. A case study which comprehensively elaborated the role of Porsea people movement and it’s surrounding to urge the present of government policy and decision series, considering with the establishment of PT. Inti Indorayon Utama (Indorayon) in Porsea, Toba Samosir, North Sumatera, having lasted for around two decades (since 1986-2005). The purposes of the research are as follows. First, to elaborate what the trigger factors to the people movement were. Second, to elaborate what the policies were taken by the government to respond to the movement. And third, to elaborate what steps were also taken by the management of Indorayon in responding to the people demand and claim. The research done qualitatively, applying case study method. Data collecting was through literary works, institutional publishing, research documents, chronology, contact report and investigation, news clipping, letters, press release and statement, and last but not least was the participative observation and deep interview. Afterwards, the data was analyzed and interpreted with reference to social movement theories and their relationship with the public policy change. The finding of this research reveals that there has been no single factor or certain theoritical approach monopoly in explaining social movement comprehensively. In this case, the movement was arised and emerged as the effect of the people’s inconveniences (grievances) caused by the disparity between expectation and reality as the factory was established; the role of brokerage (people’s organizations, students movement, NGOs, churches, press, etc.); change in political opportunity structure; and it was also contributed by the Batak’s historical and cultural conflict customs. Eventhough the maximum priority was not achieved yet, that is the close of the pulp and rayon total operation, they have succeeded in pushing the issues of a series of New Order and post-New Order governments policies. Such policy is the temporary and permanent shut down of the factory’s activities (the rayon factory was closed, pulp factory was re-operated) responding to the people movement. The people movement stimulated also the change in the company’s operational structure and management. Having been banned for approximately 4 years (1999-2002) by the people movement, Indorayon took some partial changes in production technology and waste management unit, and the implementation of a “new paradigm”. The company became aware of corporate social responsibility. Consequently, the movement has shown up two contributions all at once: trigging and influencing the government newly released policies and stimulating the company’s new management to be more active in serving and developing the surrounding people. Both of these were possible to happen because of the people movement, without great expectancy to the complex and distortive state actors (parliament and bureaucracy). Moreover, hard to say it was because of the government and Indorayon good will.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Gerakan Sosial