Kinerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara era otonomi daerah :: Analisis pelaksanaan kebijakan pelimpahan 12 kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara

HAITAMI, Akhmad, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Penilaian kinerja atas suatu organisasi dilihat dari sejauhmana pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi tercapai. Penilaian terhadap kinerja organisasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap keberhasilan semua program yang dilakukan oleh organisasi. Kecamatan sebagai suatu organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan; dan salah satu fungsi dan tugasnya adalah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diserahkan oleh Kepala Daerah, dipandang perlu untuk dilihat tingkat keberhasilan kinerjanya. Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja organisasi kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara era otonomi daerah adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Selain itu perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sumber daya manusia, sistem manajemen dan karakteristik lingkungan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tujuan, visi dan misi di 3 Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian telah tercapai. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi kecamatan setelah otonomi daerah lebih baik. Peningkatan kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik seperti restrukturisasi organisasi kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan proses operasional dan administrasinya dilaksanakan oleh Aparatur Kecamatan sejak awal proses sampai penanda tanganan dokumen, kecuali jika di kecamatan tersebut terdapat unit kerja Perangkat daerah terkait, proses operasional dan administrasi melewati unit kerja tersebut dan penanda tanganan tetap dilaksanakan oleh Camat yang bersangkutan. Hal ini telah membuktikan kesungguhan organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartane gara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Fakta ini bisa dilihat dari pelaksanaan kebijakan Bupati melimpahkan 12 kewenangan kepada camat yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan pembiayaan yang relatif murah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Secara umum tanggapan positif diberikan masyarakat terhadap kinerja organisasi kecamatan era otonomi daerah, dengan harapan selalu tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan selalu memperbaiki kinerja aparatur pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saran atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja kecamatan di daerah penelitian pertama pembenahan internal dan eksternal organisasi, kedua Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan pelimpahan 12 kewenangan Bupati kepada Camat dan ketiga buat kontrak pelayanan.

The measurement of an organization performance is seen from how far the organization achieves its goal, mission and vision. The measurement of an organization performance is meant to give the description of the success of all programs conducted by the organization. Subdistrict as a government organization carrying out governance, development and construction of social life in subdistrict region; and one of function and its duty is execute the what overflows of some of authority delivered by Regional Leader, considered necessary for look mount the its performance efficacy. Indicator used in assessing organizational performance of subdistrict in Regency of autonomous Kutai Kartanegara era of area is productivity, service quality, responsivity, responsibility and akuntability. Others require to see the factors influencing subdistrict performance in Regency of Kutai Kartanegara that is human resource, system of organizational environmental characteristic and management. Result of research indicate that the storey;level of target attainment, vision and mission in 3 Subdistrict becoming research location have been reached. Equally, can be said that by a organizational performance of subdistrict after better area autonomy. Make-Up of subdistrict performance in improving public service like organizational restructuring of subdistrict and execution of some of kewenangan overflowed by a operational process and its administration is executed by Aparatur Subdistrict of since early process until penanda of document hand, unless in the subdistrict there are unit work the related/relevant area Peripheral, process the operational and administration of the melewati job unit and penanda hand remain to be executed by pertinent Sub-Regency chief. This matter have proved the organizational seriousness of subdistrict government in Regency of Kutai Kartanegara in giving best service to society. This fact can be seen from execution of Regent policy overflow 12 authority to sub-regency chief which target of the core important is to give the service which quickly, precisely and defrayal which cheap relative for society requiring service. In general given by positive response of society to organizational performance of autonomous era subdistrict of area, on the chance of always remain to pay attention to the society aspiration and always improve;repair the governmental performance aparatur of subdistrict in giving best service to society Suggestion Or policy recommendation to increase subdistrict performance [in] first research area of internal correction and organizational eksternal, second of Inwrought Service Unit Forming in executing what overflows 12 authority Regent to Sub-Regency chief and third sign up service

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pelimpahan Wewenang,Kinerja Kecamatan