Implikasi rencana pemekaran Kabupaten Bandung terhadap ketahanan wilayah

SUHERMAN, Endang, Prof.Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

2006 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Pembentukan wilayah-wilayah administratif yang baru, terutama dalam bentuk kabupaten, akan menjadi kebutuhan masa depan pemerintahan kita. Disamping pemekaran wilayah administratif itu merupakan jawaban atas kebutuhan untuk pemerataan pembangunan, juga akan lebih menjamin tugas-tugas pengelolaan wilayah. Wacana/gagasan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung sudah lama direncanakan, sehingga banyak tuntutan dan tekanan dari berbagai pihak untuk segera direalisasikan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung belum terealisasikan dan untuk mengetahui implikasi Pemekaran wilayah Kabupaten Bandung terhadap ketahanan wilayah. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang relevan maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, dalam hal ini yang utama observasi, wawancara, dan juga dilengkapi dengan dokumentasi serta studi pustaka. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan prosedur yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Pasal 16 PP Nomor 129 Tahun 2000 tahap pengajuan rencana pemekaran Kabupaten Band ung sudah mencapai poin d (atau usulan Pemerintah Kabupaten ke Mendagri). Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, proses ini tertunda di pemerintah pusat karena 3 alasan. Secara formal, adanya kebijakan pemerintah pusat pada tahun tersebut untuk mengkaji kembali program pemekaran wilayah. Pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri menunda keputusan pemekaran suatu wilayah tertentu karena daerah baru hasil pemekaran belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 secara legal merubah aturan tentang Pemerintah Daerah. Perubahan UU ini juga turut mengubah penataan urusan pemerintahan, kelembagaan, dan perwakilan daerah yang berpengaruh terhadap tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Masih perlunya persiapan pembangunan infrastruktur yang secara teknis mendukung proses pemekaran sesuai kriteria-kriteria penilaian menurut PP No. 129 Tahun 2000. Implikasi adanya realisasi pemekaran Kabupaten Bandung terhadap ketahanan wilayah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, diantaranya bidang ekonomi, terjadinya kesenjangan perolehan pendapatan asli daerah yang tidak merata antar wilayah kabupaten baru, kebutuhan proses percepatan pembangunan infrastruktur dan perlunya memberikan perhatian yang lebih besar pada kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah kecamatan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, hal ini merupakan tugas berat bagi pemerintahan kabupaten baru; dalam bidang politik, terbentuknya kabupaten baru memunculkan jabatan-jabatan baru yang tidak menutup kemungkinan terjadinya proyek kepentingan antar unsur partai politik dalam merebut kursi legislatif di wilayah kabupaten hasil pemekaran.

Building new administrative region, particulary in regency level, will be a need for government in future. In addition, administrative regional extension is an answer on need for developmental distribution, it will also ensure tasks for managing the region. Discussion/ideas in regional extension at Bandung Regency had been long planned, so many demands and pressures was revealed by various sides in order to realize them as soon as. Therefore, objective achieved in this reasearch is to know why extension process at region of Bandung Regency has not been realized and to know implication of West Bandung’s extension on regional resilience. Location of the research was held at Bandung region of West Java Province. In this research, it was used qualitative design in which it result in descriptive data. Type of data in this research included primary and secondary one. To gather relevant data in this research, researcher will use data-collecting technique including observation, interview, and also equipped by literature study. Technique of analyzing data used qualitative analysis method. Result of this research showed that based procedure conducted by local government of Bandung was suitable to Article 16 Governmental Rule Number 129 in 2000 in step of proposing Bandung’s extension plan which reached point d (or Proposal of Local Government to Internal Affair Minister). Based on analysis and discussion above, this process was postponed in central government because there were three reasons. In formal, there was governmental policy following that year in related to reexamine regional extension program. Central government via Internal Affair Department postponed extension for particular region because new region resulted from regional extension has not indicated reasonable outcome. Changing Act No. 22 in 1999 into Act No. 32 in 2004 legally changed regulation on administrative, institutional, representative management influencing on responsibility and authority of local government. They need procurement of infrastructure development that technically support extension process suitable to criterion of requirement based on governmental regulation No. 129 in 2000. Implication in existence of Bandung’s extending realization on regional resilience could be implemented in various aspects. In economic field, gap in regional income between new region of regency, need of accelerating process for developing infrastructure and need to have greater attention in slum area at given dis trict which has lack of attention before. It is heavy task for new regency. In political field, building new regency revealed new functional jobs in which it is possible t o have conflict of interest between political parties in holding legislative position at new regency resulted.

Kata Kunci : Ketahanan Wilayah,Pemekaran Wilayah, extension, Bandung Regency