Kondisi rumah tangga dan pemberdayaan pengungsi Ambon pasca relokasi :: Studi kasus di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

RASIDIN, Dr. Faturochman, MA

2006 | Tesis | S2 Kependudukan

Di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara jumlah pengungsi akibat kerusuhan adalah 40 ribu kepala keluarga (KK) atau 225 ribu jiwa. Merelokasi pengungsi di Kabupten Muna bukan berarti permasalahan pengungsi akan selesai dengan sendirinya. Perlu upaya–upaya yang berupa program pemberdayaan dilakukan agar dapat mengembalikan mereka dalam kehidupan normal. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kondisi rumah tangga pengungsi, untuk mengetahui bentuk program pemberdayaan terhadap rumah tangga pengungsi ditempat relokasi, mengidentifikasi hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan program pemberdayaan rumah tangga pasca terhentinya bantuan penanggulangan rumah tangga ditinjau dari pihak rumah tangga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LSM di Kecamatan Tongkuno dan Parigi Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara Penelitian dilakukan di Kecamatan Tongkuno dan Parigi yaitu relokasi Oempu, Matombura dan Bonetondo. Ketiga tempat dijadikan relokasi pengungsi dengan jumlah rumah tangga pengungsi sekitar 300 KK. Selanjutnya diambil 25% dari jumlah populasi sebagai sampel dengan demikian sampel menjadi 75 rumah tangga pengungsi, digunakan tabel angka acak/random untuk dapat menentukan rumah tangga pengungsi yang mana saja menjadi sampelnya. Untuk menganalisis data digunakan deskriptif kualitatif Hasil penelitian memberikan informasi bahwa kepala rumah tangga 72,09 % berstatus pendidikan dasar dan 27,91 % diatas pendidikan dasar, pendapatan kepala rumah tangga perbulan rendah, anggota rumah tangga menjadi beban tanggungan cukup besar rata-rata 4,5 atau 4 sampai 5 orang tiap rumah tangga, mata pencaharian tidak menentu, dana bantuan hanya dipergunakan untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan komsumtif. Hambatan program pemberdayaan pemerintah pusat hanya validitas data dan mark up data, provinsi dan kabupaten tidak mengalami persoalan hal implementasi program, pengungsi dan penduduk lokal tidak tejadi konflik dalam hal kepemilikan lahan, Hambatan rumah tangga sulitnya aksesibilitas rumah tangga di relokasi, kurang mampu melakukan adaptasi sehingga meninggalkan relokasi; keinginan masih lebih besar untuk balik ke Ambon, Sulitnya memperoleh pekerjaan, LSM terhadap program awal pelaksanaan program diikuti secara antuasias, selanjutnya minat terhadap program menurun dan tidak berkelanjutan. Perlunya monitoring dan evaluasi secara bersama antara pemerintah dan LSM sehingga program relokasi dan pemberdayaan

The refugee chaos case in Southeast Sulawesi Province is 40 thousands of family head (KK) or 225 thousand persons. Relocation in Muna regency is not final solution. It’s problem need efforts such as empowerment program for recovery normal life. This research has aimed to identify refugee household condition, to obtain refugee household empowerment program in relocation place, to identify obstacles of implementation program of household empowerment post finishing aid for household handling that is observed by household side, central government, local government and NGO in Tongkuno sub district and Parigi of Muna Regency Province of South East Sulawesi. Locations of this research are Tongkuno and Parigi sub district, which consist of Oempu, Matombura and Bonetondo relocation. The refugee of them are 300 KK, and 25% of them take as sample are 75 KK of refugees. The data’s were analyzed by qualitative descriptive. The result of this research informs that 72,09% of household head have basic education and 27,91% have above of basic education. The income of household head is low, the means of member of household are 4,5 or 4-5 person per household, and have uncertainty job, fund program is used to consumption. The obstacles of program consist of data validity and data mark up, no obstacles on program implementation in province and regency level, no conflict between native and refugees on land owning. The obstacles of household are difficulty of accessibility in relocation area; high expectation to come back in Ambon, difficulty on job seeking, high enthusiasm at early program and decrease at sustainability of program. It is necessary to monitoring and evaluation of program together with NGO and government.

Kata Kunci : Pengungsi, Relokasi, Pemberdayaan, refugee, household, relocation, empowerment, and obstacles