Implementasi kebijakan bidang kehutanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2004 :: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang retribusi pemungutan hasil hutan pada hutan hak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

HAMJANNAH, Nelly, Drs. Haryanto, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak adalah merupakan kebijakan di bidang kehutanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang merupakan implikasi dari diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mengatur pemungutan hasil hutan pada hutan hak, yang merupakan potensi dan peluang dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pembiayaan pembangunan daerah.Dalam tesis ini akan diketahui bagaimana implementasi dan Pengaruh kualitas Kebijakan, Pelaksana dan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak di Kabupaten Tabalong ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Evaluatif, dengan pendekatan metode Kualitatif Naturalistik yang dimaksudkan untuk mengkaji data-data atau fakta-fakta yang selanjutnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran tentang fenomena sosial secara lengkap. Unit analisis adalah pihak - pihak yang berhubungan dan berkepentingan terhadap Peraturan Daerah, dan tehnik sampling yang dipilih adalah Purposive Sampling, dimana sampel yang dipilih terkait langsung dengan obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam pelaksanaannya, walaupun Peraturan Daerah ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun belum optimal, karena belum mencapai sasaran yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Ada 3 (tiga) faktor yang dianggap dominan dan memiliki relevansi tinggi dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 di Kabupaten Tabalong ini, yaitu : 1). Kualitas Kebijakan, 2). Pelaksana, dan 3). Masyarakat. Ketiga faktor ini mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi operasional konstruktif kepada pemerintah daerah (kabupaten / kota) beserta pihak yang berkepentingan dalam menyusun rencana dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan dimasa datang.

Peraturan Daerah Number 07 Year 2002 about Collection Retribution ofResult Of Forest At Rights Forest are represent policy in forestry area released byGovernment of Tabalong Regency, representing implication from goning intoeffect of Invitor – invite the Number 22 Year 1999 about Area Governance,intended to arrange the collection of result of forest of rights forest, representingpotency and opportunity in order to diging and improving Original Earningssource of Area ( PAD), for the defrayalof this development regency.In this Thesis will be known how implementation and Influence of Policy quality, Executor AndSociety to Peraturan Daerah Number 07 Year 2002 About Collection Retributionof Result Of Forest At Rights Forest in this Tabalong Regency. Research type used is Descriptive Evaluatif, with the Naturalistic methodapproach Qualitative intended to study the data or fact later on interpreted in sucha manner, so that result of analysis can give the picture about social phenomenoncompletely. Unit analyse are party -coresponding unrightious and have importance to By Law, and technics of sampling selected is Purposive Sampling,where sampel selected direct related / relevant by obyek are accurate. Pursuant to research result found that, in its execution, although this By Law able to improve the Original Earnings of Area, but not yet optimal, becausenot yet reached the target expected that is society prosperity as a group target.There are 3 ( three) factor assumed dominant and own thehigh relevansi in influencing implementation of By Law [of] Number 07 Year 2002 in thisRegency Tabalong, that is : 1). Policy Quality, 2). Executor, and 3).Environmental condition. Third this factor have related / relevant one another ininfluencing By Law implementation. This Research benefit are expected can give the constructive operationalrecommendation to local government ( regency / town) therewith the interestedparties in compiling plan and policy of management of sumberdaya forest aperiod of / to coming.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Kehutanan,Perda, Policy Implementation.