Dinamika arah kebijakan pertahanan Australia tahun 1980-2005
BASTIANA, Rachmi, Drs. Dafri Agussalim, MA
2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang dinamika arah kebijakan pertahanan Australia dan tahun 1980 hingga 2005, di bawah kekuasaan dua partai besar, yaitu partai buruh dan partai liberal. Penelitian mi menggunakan teori sekuritisasi yang di kemukakan oleh Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde dalam bukunya yang berjudul security (1998). Berdasarkan teori sekuritisasi, dalam proses pembuatan kebijakan pertahanan Australia, di pengaruhi oleh tiga faktor, antara lain: geografi, sejarah dan politik. Dimana dan ketiga faktor tersebut, faktor politik bersifat lebih dinarnis jika di bandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Hal tersebut di sebabkan sistem pemerintahan Australia yang bersifat demokrasi parlementer yaitu bergantung path kebijakan partai politik yang memerintah pada saat itu. Dinamika arah kebijakan pertahanan Australia dan tahun 1 980 hingga 2005 selalu di warnai oleh perdebatan antara kebijakan pertahanan self-reliance di bawah partai buruh danforward defence di bawah pemerintahan partal liberal, di karenakan perbedaan ideologi antara kedua paPal tersebut. Namun, pada realitanya mereka menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Dengan kata lain perdebatan arah kebijakan pertahanan Australia tersebut hanya bersifat retorik politik.
This research aim at identifying the factors of decision making process of Australia defence policy from 1980 untIl 2005. Decesion making process is based on securitization process consists of three factors, that are: geography, history and politic. Politic’ factor more dynamics than other factors because their goverment system is democratic parliamentary. The dynamics of Australia defence policy 1980-2005 has some color of debate between self.rehance (labor party) and forward defence (liberal party). But in realiaty, both labor party and liberal party have same act in their goverment system.
Kata Kunci : Australia,Kebijakan Pertahanan,1980,2005, Securitizarion, Australia Defence Policy