Evaluasi kritis terhadap kebijakan investasi perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat

FITRIANI, Erita, Drs. Bambang Purwoko, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

“Maju Dalam Usaha” merupakan salah satu motto kebijakan umum pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang difokuskan pada upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang terpukul sejak krisis ekonomi tahun 1997. Salah satu upaya strategis dalam memperbaiki perekonomian daerah adalah dengan pengembangan investasi kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kalimantan Barat. Pemda selaku pembuat kebijakan harus memperhatikan kepentingan semua pihak, baik itu pengusaha, petani, unsur adat daerah dan lainnya. Oleh karena itu kebijakan (pengembangan, alokasi dan pengendalian investasi) yang dikeluarkan oleh Pemda akan sangat berpengaruh bagi maju tidaknya investasi di daerah. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik analisa data dilakukan dengan mereview langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemda dan analisis evaluasi dengan logika SWOT. Untuk menentukan strategis tidaknya kebijakan tersebut dengan ciri adanya optimalisasi terhadap kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta minimalisasi pada kelemahan (weaknes) dan ancaman (threats) Selanjutnya adalah melihat ada tidaknya aktualisasi langkah strategis dalam setiap kebijakan-kebijakan tersebut. Berdasarkan evaluasi menggunakan logika SWOT, dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah mengakomodir ciri dari suatu kebijakan strategis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemprop Kalbar telah memiliki kebijakan dalam rangka menarik dan mengendalikan investasi. Kebijakan menarik investasi melalui Keputusan Gubernur tentang Dewan Kerjasama Promosi, Pemasaran dan Investasi Daerah, program kegiatan Bakomapin melalui promosi dalam dan luar negeri serta Investment Expo dan pelatihan pelayanan modal dalam rangka otonomi daerah bagi aparatur kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan mengendalikan investasi termuat dalam Perda nomor 8 tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi (TP3P) Kalimantan Barat dan program kegiatan Bakomapin dengan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kalimantan Barat. Berdasarkan evaluasi menggunakan logika SWOT, dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah mengakomodir ciri dari suatu kebijakan strategis. Dalam hal mengalokasikan investasi masih berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yaitu pendekatan potensi komoditas berdasarkan kesesuaian wilayah, seperti kelapa sawit yang merupakan potensi andalan di Kalbar. Walaupun belum memiliki kebijakan khusus, keberadaan investasi di bidang kelapa sawit telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat sekitarnya. Demi mewujudkan tekad ’Maju Dalam Usaha’ yang lebih berkualitas, perlu dicermati beberapa hal, seperti ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan lain yang mengakomodir semua faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan investasi di Kalimantan Barat.

“Maju Dalam Usaha” is one of the mottos of general policies on development in the government of West Kalimantan Province that is focused on accelerating regional economic recovery after the economic crisis of 1997. One of strategic efforts in improving the regional economy is developing investments in palm plantation as one of leading commodities in West Kalimantan. Local government as a policy maker must seriously pay attention to interests of all sides such as entrepreneurs, farmers, local custom board, and so forth. Therefore, the policies (for developing, allocating, and controlling the investments) determined by the local government will actually influence wheter or not the investment in region progress. The research uses a descriptive-qualitative method. The analysis of data is conducted by reviewing many policies implemented by the local government and evaluation on the analysis is by using SWOT logic. Those are both to determine whether or not the policies are strategic, characterized by the maximizing of strength and opportunity and the minimizing of weakness and threat, and to find out whether or not there is actualization of strategic steps in each policy. The result shows that the local government of West Kalimantan actually has policies in inviting and controlling the investment. The policies of inviting the investment are in the forms of Governor Decree on Cooperative Board of Regional Promotion, Marketing and Investment, of many programs of Bakomapin through domestic and abroad promotion, of Investment Expo, and of the training in capital services for apparatuses at district or municipal level within the context of local autonomy. Meanwhile, the policies of controlling investment can be found in Regional Regulation No. 8/1994 on Implementation of Core-People Plantation Enterprise, Governor Decree on Establishment of Building Team for Provincial Plantation Project (TP3P) of West Kalimantan, and many programs of Bakomapin in Controlling, Monitoring, and Evaluating the Implementation of Investment in West Kalimantan. Furthermore, from the evaluation using the SWOT logic, it can be said that the policies has accommodated the characteristics of strategic ones. In allocating investment, the provincial government of West Kalimantan base the policies on RTRW, which is an approach of commodity-potentials based on the territorial compatibility such as palm as one of dependable potentials in West Kalimantan. Though the provinces does not have specific policies, the present of investment in palm sector cause many influences on development of surrounding economic society. To realize the spirit of Maju Dalam Usaha with higher quality, somethings must be paid a closer attention such as availability of infrastructures and other policies accommodating the internal dan external factors influencing development of investments in West Kalimantan.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Investasi Perkebunan, Policy of Investment, Form and Characteristics of Policy.