Politik anggaran daerah :: Studi tentang proses perumusan kebijakan anggaran pembangunan dalam penyusunan APBD tahun 2005 di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

DJAFAR, Muhammad Ridwan, Prof.Dr. Riswandha Imawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Sejak otonomi daerah pasca reformasi tahun 1998 diberlakukan, terbuka peluang baru bagi daerah-daerah untuk menentukan sendiri arah kemajuan dan pengembangannya melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya secara mandiri. Salah satu kebijakan yang menentukan itu adalah Kebijakan Anggaran Daerah. Kebijakan ini begitu strategis karena menentukan seluruh rencana dan agenda pembangunan daerah yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Di Kabupaten Mamuju, perumusan kebijakan anggaran ini berlangsung dalam kontestasi politik yang kuat antara Pemerintah dan DPRD, hingga menghabiskan waktu 3 bulan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya masalah pembangunan yang harus di atasi di daerah ini, baik yang sudah sejak lama teridentifikasi maupun yang sifatnya unpredictable, ditengah minimnya kemampuan keuangan daerah. Karena itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana pola-pola kontestasi yang berlangsung dalam proses perumusan kebijakan anggaran di tahun 2005 tersebut. Perspektif analisis kebijakan yang digunakan adalah politis, dengan jenis penelitian case study yang menggunakan metode eksploratif historis karena bertujuan mempelajari kasus pada kontestasi anggaran yang sudah berlangsung di masa lalu dengan menggali berbagai fenomena yang ditemukan pada objek penelitian, terutama mekanisme dan kontestasi politik pada proses perumusan kebijakan itu. Teknik pengambilan data dilakukan melalui pengumpulan data dokumen dan wawancara terhadap kejadian yang berlangsung dan aktor (DPRD dan Pemerintah) yang terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran di Kabupaten Mamuju tahun 2005. Penelitian ini berhasil mengindentifikasi dua hal utama yang terjadi dalam proses perumusan dan kontestasi politik kebijakan anggaran di Kabupaten Mamuju tahun 2005. Pertama, mekanisme perumusan yang elitis dan memakan waktu yang lama. Elitis karena aktor perumus yang terlibat hanya berasal dari dua lembaga besar di daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah, dan di dalam prosesnya tersebut juga terdapat situasi yang eksklusif karena beberapa rapat penting yang menentukan hanya melibatkan pejabat tertentu. Memakan waktu yang lama karena mekanismenya terlalu panjang dan kuatnya kontestasi politik kepentingan antar aktor yang terlibat. Kedua, pola kontestasi politik yang dominan terjadi dalam perumusan anggaran tersebut adalah local-based limited plural contestation. Yaitu kontestasi dan pertarungan kepentingan berbasis kewilayahan yang dilakukan aktor-aktor yang terlibat, plural namun sifatnya terbatas. Para anggota legislatif yang berkontestasi ternyata lebih merepresentasikan wilayah pemilihannya daripada kepentingan partainya dalam menyuarakan aspirasi anggaran. Sementara birokrasi hanya mengikuti alur kontestasi yang terjadi di antara politisi tersebut, karena kepentingannya terhadap anggaran yang tinggi tetap terakomodasi oleh situasi kompetitif para anggota DPRD itu. Pada kedua lembaga ini, berlangsung cross cutting atau persilangan oleh beberapa aktor yang membentuk jaringan kerjasama untuk saling mendukung dalam mewujudkan setiap agenda, karena kepentingan yang sejalan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Mamuju, sentimen lokalitas sangat kuat karena terdapat kesejajaran preferensi antara wakil rakyat dengan aspirasi daerah pemilihan dan konstituennya. Hal tersebut juga menunjukkan tenggelamnya kepentingan partai oleh kepentingan berbasis kewilayahan.

Since regional autonomy after 1998 reform was executed, there is a new opportunity for regions to determined itself instructing the progress and its development through their policies independently. One of them is determining policy of local budgeting. The policy is so strategic because determining entire plan and agenda of local development to be conducted in range of one year time. In Mamuju Regency, this budgeting policy formulation takes place in strong politics contestation among local government and local parliament, within 3 months preparation. It is influenced by a lot of development problems which must be overcomed in this region, both is identified and also which in character is not identified, in the condition of less ability of local finance. Thus, the purpose of this research is to know how the contestation pattern that goes on in course of local budgeting policy formulation of 2005. The policy analysis used by political perspective, which is the case study of this research is using historical eksplorative method because of it aim to learn the case of budgeting contestation in the past by diging various phenomenon found at research object, especially at the mechanism and political contestation at that policy formulation process. Research conducted by through data collecting of document and interview to occurence that goes on and actors (DPRD and local government) in concerned of budgeting policy formulation in Mamuju Regency, in the year 2005. This research has successfully identified two special matters that occured in course of formulation process and political contestation of budgeting policy formulation in Mamuju in 2005. First, formulation mechanism which elitist and throw long time mechanism. Elitics, because of the concerned local actor only come from two big institutes in region that is DPRD and local government, and in the process also occur in exclusive situation because some important meetings determining only by certain entities. Throwing the long time mechanism because its mechanism is too long and its strength is political contestation of important usher the local actor in concerned. Second, political contestation pattern that happened in the budgeting formulation is local-based on limited plural contestation strength. The contestation and interest competition based on region, conducted by an actor in concerned, plural but in limited actors. All legislative members which contestationed in the reality more regional representated its election than its party interest in voicing budget aspiration. While bureaucracies only follow the contestation path that happened among the politician, because the interest to budget maximizing remain to be accommodated by competitive situation of all the member DPRD. At second institution, taking place cross cutting by several actor fo rm the cooperation network is to support each other in realizing every each agenda, because of pararell aims. These facts indicate that in Mamuju Regency, the local sentiment was very strong because there are parallelism preference between people proxy with the aspiration of local area election and its constituents. It mentioned also by showing the sinking of party interest by local-based interest.

Kata Kunci : Kebijakan Anggaran,APBD,Contestation, Budgeting, Local, Election Zone, Interest