Manajemen konflik pengelolaan sumberdaya hutan :: Studi tentang upaya LEPMIL dalam penanganan konflik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Masyarakat di kawasan hutan Nanga-nanga dan hutan Nipa-nipa Kota Kendari

ISKANDAR, Hendra, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Konflik antara masyarakat sekitar kawasan Hutan Nanga-nanga dan Hutan Nipa-nipa dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diawali dengan pengambilalihan lahan masyarakat di kedua kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan konservasi, serta adanya tindakan represif Pemerintah kepada masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa telah terjadi pengabaian masyarakat sekitar hutan oleh Pemerintah. Hal ini merupakan awal ketegangan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tesis ini berjudul Manajemen Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi Tentang Upaya LEPMIL Dalam Penanganan Konflik Antara Pemerintah Sulawesi Tenggara dan Masyarakat Di kawasan Hutan Nanga-nanga dan Hutan Nipa-nipa Kota Kendari). Dalam penelitian ini fokus masalah adalah bagaimana upaya Lembaga Swadaya Masyarakat LEPMIL dalam menangani konflik antara masyarakat sekitar kawasan hutan Nanga-nanga dan Nipa- nipa Kota Kendari dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ?. Penulis dalam upaya pembahasan permasalahan menggunakan perspektif Manajemen Konflik sebagai basis analisa. Perspektif ini digunakan untuk melihat upaya penanganan konflik yang dilakukan LEPMIL sekaligus melihat tingkat efektifitasnya dalam penyelesaian konflik vertikal melalui cara penanganan konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap upaya LEPMIL tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: penyebab konflik antara masyarakat sekitar kawasan konservasi hutan Nanga-nanga dan Nipa-nipa dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi aspek pemilikan, kebijakan represif dan aspek ekonomi. Kemudian sejak tahun 2001 Lembaga Swadaya Masyarakat LEPMIL berupaya menangani konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. Namun upaya yang dilakukan LEPMIL tidak memperoleh hasil yang jelas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Upaya penanganan konflik oleh LEPMIL melalui jalur non litigasi dalam peran Konsiliasi dan Mediasi penyelesaian konflik dalam realitanya tidak menyelesaikan permasalahan dikedua kawasan hutan tersebut. Walaupun dalam upaya advokasi yang dilakukan tersebut telah menghasilkan sebuah rumusan resolusi konflik, namun dalam realitanya tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang berwenang dalam mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang ada. Persoalan belum jelasnya konsep Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi yang dapat dimitrakan dengan masyarakat di kawasan hutan Nanga-nanga dan Nipa- nipa maupun alternatif solusi yang diformulasi oleh LEPMIL, belum sepenuhnya menjawab akar penyebab konflik dan menjadi hambatan dalam implementasi butir-butir kesepakatan. Kendala tersebut mengakibatkan konsensus yang dihasilkan hanya mentransformasi dari kemungkinan terjadinya konflik terbuka (manifes) kearah konflik laten atau dengan kata lain hanya menghasilkan konsensus yang memiliki derajat efektifitas yang bersifat semu.

The conflict inflaming between the people in the region of Hutan Nanga-nanga and Hutan Nipa-nipa and the local government of Southeast Sulawesi Province was formerly initiated by both people reluctant land expropriation—to be transformed a natural conservation zone—along with local government’s oppressiveness toward those disobeying local government management rules of the natural conservation zone. Following, incites presumption of people surrounding the forests’ negligence. This is the early tension rousing between local people and local government. This thesis is entitled Conflict Management Forest Resource (A study on LEPMIL’s efforts in Prevailing over Conflicts Aroused amid the Local Government of Southeast Sulawesi and the Locals Neighboring the Zone of Hutan Nanga-nanga and Hutan Nipa-nipa in Kendari City). This research focuses on Non-Governmental Organization LEPMIL’s efforts of surmounting conflicts amid the local people neighboring Hutan Nanga-nanga and Nipanipa in Kendary City and the Southeast Sulawesi Province as the local government. The theory appplied in this research is the Conflict Resolution. Whilst the method used is qualitative, through LEPMIL’s measures direct observation. The data assembled by observations, interviews, and documentations. The resulting research indicates that the conflicts’ core concerns 3 global aspects, i.e. environment’s conservation, socio-economic, and socio -politics. LEPMIL has since 2001 been striving for conflict resolution between the locals and the local government of Southeast Sulawesi. Unfortunately, there was not much betterment as the locals expected for. LEPMIL’s efforts to resolute conflicts by taking non- litigation lane which was merely facilitating the resolution, in fact, proved inefficacy. Even if through advocacy carried out there resumed conflict resolution principles, in reality, the local government of Southeast Sulawesi serving as the driving force to imply the negotiated Principles acted reluctantly. The constraints have not totally answer the conflict foot and yet the Principles’ implementing is the local government’s hazy concept in managing the natural conservation zone to compel possibility of partnership with the locals together with the alternative which LEPMIL formules. Subsequently, the consensus falls out to being mere transforming the feasibility to open conflict, to become latent conflict. In other words, it only accomplishes minor effectivity consensus.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Pengelolaan Kawasan Konservasi,Manajemen Konflik