Pelayanan kesehatan di era otonomi daerah :: Penelitian di Kabupaten Sleman

SUPARJAN, Prof.Dr. Sunyoto Usman

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Otonomi daerah merupakan momentum yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menajamkan skala prioritas pembangunan, termasuk pembangunan sektor kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan dipandang cukup strategis dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan hendaknya dipandang secara holistik, artinya pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, dari berbagai kalangan, pembangunan kesehatan masih dipahami sebagai permasalahan teknis yang hanya melibatkan para dokter, perawat, dan tenaga paramedis lainnya. Dari segi kebijakan, pembangunan kesehatan juga belum banyak dijadikan diskursus publik secara luas. Pembangunan kesehatan seakan-akan telah dianggap mampu melakukan perubahan secara otomatis untuk merespon dinamika sosial dan politik yang berkembang pada saat ini. Wacana yang dikembangkan dalam pembangunan kesehatan bertolak dari paradigma kesehatan untuk semua (health for all). Paradigma ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah yaitu demokrasi, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dampak otonomi daerah dan desentralisasi kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan, serta data sekunder. Berdasarkan data temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi kesehatan di era otonomi daerah dilakukan melalui : 1) aspek kelembagaan dan kesiapan sumberdaya manusia. Dalam aspek ini, meskipun pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah berusaha untuk mengembangkan kelembagaan dan sumberdaya manusia sebagai respon atas tuntutan desentralisasi kesehatan, namun kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga. Hal ini dapat dilihat dari dominannya eksekutif dalam menyusun peraturan daerah di bidang kesehatan yang menyebabkan adanya bias kepentingan eksekutif. Di samping itu, masih lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan masih terbatasnya tenaga kesehatan masyarakat yang sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2) Dari aspek finansial (pembiayaan kesehatan) dapat diketahui bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan kesehatan ternyata masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya alokasi APBD untuk sektor kesehata n yang tidak berubah antara sebelum dan setelah otonomi daerah. Bahkan pada awal otonomi daerah alokasi untuk sektor kesehatan justru mengalami penurunan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan justru dijadikan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan PAD. 3) Aspek pelayanan kesehatan, dalam aspek ini dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan pihak swasta sudah menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih juga ditemukan beberapa indikator yang masih belum mengalami perbaikan. Aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sementara ini dapat dilakukan melalui program dari pemerintah pusat JPK-Gakin. Meskipun demikian, cakupannya masih belum merata ke seluruh warga masyarakat miskin. Program ini dirasakan belum mampu memberdayakan masyarakat untuk sehat secara mandiri, dan yang terjadi justru meningkatkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

Regional autonomy is very important momentum for regional governments to improve their development priority, including development in health sector. Developing health sector is viewed as strategic enough to produce a good quality of human resources. Therefore, development in this sector should be managedd holistically, development in health sector cannot be separated from economic, social, and political developments. Meanwhile, some still recognize development in health sector as mere technical problems which involved only docctors, nurses, and other paramedics. From policy point of view, development in health sector has not been a widely public discourse. It seems that health sector development has been able to automatically adjust itself to ans wer today’s social and political challenges. The prolonged discourse in health sector development comes from the ‘health for all’ paradigm. This paradigm goes with regional autonomy principles, namely democracy, justice, community participation, as well as efficiency and effectiveness in delivering health service to the community. This research wants to understand impacts of regional autonomy and decentralization to the quality of health service and community accesibility in using health service facilities. This research is using qualitative method in collecting primary data by in-depth interview with those involved in policy making and health servicing as well as secondary data It included that the implementation of health decentralization of health decentralization in the era of regional autonomy is conducted on three aspects. The first aspect involves institutional and human resources aspect. Although the government of Sleman Regency had made hard efforts to develop institutions and human resources to respond to health decentralization demand, their policy still cannot advance institution’s efficiency and effectiveness. This can be seen from the dominant role executive plays in making regional rules on health service (which in turn may cause bias of executive interest), weak legislative control to policy implementation, and lack of paramedics (who infact have a very strategic role in strengthening community’s level of health condition). In the second aspect of funding, it is found that the government of Sleman Regency’s commitment in health sector development is not convincing. On one side, this can be seen from the amount given in the regional budget to health sector, which remains the same before and after regional autonomy. The amount even dropped when regional autonomy began. On the other side, facts have shown that health sector is among top sectors to increase PAD. When comes the third aspect of health service, it is good to note that the quality of health service delivered by government and the private sector has shown some progress. Nevertheless, there are still some indicators that need to be enhanced. The poor can use health service facilities through the centrals government’s program of JPK-Gakin. Despite this fact, not all parts of the poor have got its benefits. This program still cannot drive for community’s self-health; what happens is the increasing community reliance to the government.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan,Otonomi Daerah, Regional Autonomy, Health Decentralization, Health Service, Accesibility