Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar :: Studi pada empat Institusi Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul

EFFENDI, Syahrudin Alwi, Dr. Suharko

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan dasar. Permasalahan yang diangkat adalah: bagaimana kontribusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan SPM bidang pendidikan pada empat Institusi pendidikan dasar, bagaimana penyelenggaraan SPM, dan Output apa saja yang dihasilkan oleh pelaksanaan SPM sejak tahun 2003 pada empat Institusi pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan dari Kepala Sekolah dan pengurus Komite Sekolah di masing-masing sekolah yang diteliti, pengurus Dewan Pendidikan dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan SPM bidang pendidikan pada empat Institusi pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul masih kurang. Empat sekolah yang diteliti tidak merasakan adanya kontribusi dari pihak Dewan Pendidikan. Peran Komite sekolah cukup besar terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah tercermin dari keterlibatannya dalam penyusunan program kerja sekolah, RAPBS, penentuan kinerja tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan SPM bidang pendidikan dasar pada empat Instutusi pendidikan belum tercapai baik dalam hal sarana dan prasarana maupun buku-buku. Dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan berbasis kompetensi, pelaksanaan SPM masih jauh dari maksud yang dirumuskan dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Output yang dihasilkan oleh pelaksanaan SPM sejak tahun 2003 pada empat Institusi pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul kurang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Kesimpulannya, Peran Dewan Pendidikan dalam pencapaian standar pelayanan minimal masih jauh dari memadai. Penelitian di empat sekolah di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa rumusan SPM yang digunakan menggunakan indikator-indikator yang sangat minimal yang tidak sesuai dengan tuntutan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Komite Sekolah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mampu berperan sebagai mitra bagi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan output pelaksanaan SPM kurang mencerminkan peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah.

The role of Educational Board and School Committee in implementing the basic education based on Minimal Standard of Service (SPM) as a reference for government in providing services in basic educational sector formed the background of this study. Problems to be discussed here were: What contributions do the Educational Board and the School Committee give in the implementation of SPM of educational sector at the four basic educational institutions? How does the implementation of SPM? And, what output does the SPM implementation produce since 2003 at the four basic educational institutions in Gunungkidul District? This research was conducted by using qualitative-descriptive method. The data were gathered by interviewing informants, including the principals and the administrators of School Committee at each school to be investigated, the administrators of Educational Board and the officers at the Department of Education in Gunungkidul District. The results showed that the role of the Educational Board in implementing SPM of educational sector at the four basic educational institutions in Gunungkidul District was low. The four schools to be studied have not perceived its contributions yet. However, the role the School Committee to the implementation of education at schools had been large enough. Its involvements in designing the schools’ working programs and RAPBS, in determining the performance of educational workers and educational facilities at schools, reflected it. Coordination of SPM of basic educational sector at the four basic educational institutions had not been attained yet for the means and infrastructures as well as the book stocks. Compared to the competence-based education needs, the implementation of SPM was still far from the formulated goals in KBK (competence-based curriculum). Output resulted from the implementation of SPM since 2003 at the four basic educational institutions in Gunungkidul District did not show the increased quality of education. This research concluded as follows. The role of Educational Board in achieving the minimal standard of service was inadequate. Research performed at four schools in Gunungkidul District indicated that the applied SPM formulation still used minimal indicators that were inconsistent with those contained in KBK. The School Committee as an organization coordinating the public participation in education has been able to play role as school partner in implementing education at schools. While the SPM implementation output was less reflecting the increased quality of education at schools.

Kata Kunci : Pendidikan Dasar,Standar Layanan Minimal,Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,Educational Board, School Committee, Minimal Standard of Service